Ahzaa.Net: latihan soal PPKn bab 3 semester 1
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Mari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian ketiga setelah pada posting sebelumnya kita berlatih untuk latihan soal dalam bab yang sama untuk sub bab pertama tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan dan sub bab kedua yaitu Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua yaitu tentang Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan 60 (enam puluh) butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

====================================================================================

C. Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Periode demokrasi parlementer teradi pada kurun waktu ....
A. 1945 - 1950
B. 1945 - 1949
C. 1945 - 1955
D. 1955 - 1959



2. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, membuat demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi ....
A. Indonesia dengan kabinet presidensial
B. parlementer
C. Pancasila
D. terpimpin



3. Berikut ini hal- hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara pada kurun waktu pemberlakuan UUD RIS 1949 adalah ....
A. Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian
B. sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer
C. presiden hanya merupakan lambang sedangkan sistem pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
D. semua jawaban benar



4. Kembalinya bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1945 dan diberhentikannya sistem pemerintahan RIS terjadi pada tanggal ....
A. 15 Agustus 1950
B. 16 Agustus 1950
C. 17 Agustus 1950
D. 18 Agustus 1950



5. Di bawah ini yang bukan merupakan kekisruhan keadaan ketatanegaraan pada masa pemberlakuan UUDS 1950 adalah ....
A. dipertahankannya demokrasi parlementer
B. pergantian kabinet yang terus menerus
C. kepentingan partai dan golongan yang lebih diutamakan
D. keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959



6. Demokrasi parlementer berakhir ditandai dengan keluarnya ....
A. maklumat pemerintah
B. Jakarta Charter
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
D. Surat Perintah sebelas Maret



7. Di bawah ini yang bukan merupakan isi dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
A. pembubaran badan konstituante
B. Pembentukan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
C. pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
D. pengangkatan presiden seumur hidup



8. Sistem demokrasi yang digunakan pada masa orde lama adalah ....
A. demokrasi parlementer
B. demokrasi terpimpin
C. demokrasi Indonesia
D. demokrasi Pancasila



9. Pada masa demokrasi terpimpin, pemusatan kekuasaan berada di tangan ....
A. rakyat
B. DPR
C. presiden
D. MPR



10. perhatikan hal- hal berikut ini,
(1) Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959
(2) Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960, dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960.
(3) Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/
MPRS/1963
(4) berkembangnya partai masyumi dan partai sosialis Indonesia 
(5) kerja sama dengan negara-negara sosialis-komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara Barat.
(6) berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila

Yang bukan merupakan penyimpangan terjadi pada masa orde baru ditunjukkan oleh nomor ....
A. (3)
B. (4)
C. (5)
D. (6)



11. Keadaan negara yang tidak stabil, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa dengan mengajukan tiga tuntutan rakyat yang
dikenal dengan Tritura yang isinya adalah sebagai berikut ini, kecuali ....
A. bubarkan PKI
B. bersihkan kabinet dari unsur PKI
C. turunkan presiden dan wakil presiden
D. turunkan harga dan perbaiki ekonomi



12. Masa kepemimpinan presiden Soekarno beralih kepada Jenderal Soeharto ditandai dengan dikeluarkannya ....
A. maklumat pemerintah
B. Jakarta Charter
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
D. Surat Perintah sebelas Maret



13. Sistem demokrasi yang digunakan pada masa orde baru adalah ....
A. demokrasi parlementer
B. demokrasi terpimpin
C. demokrasi Indonesia
D. demokrasi Pancasila



14. Sistem  demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu, salah satunya adalah ....
A. mengutamakan pengambulan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan
B. mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum
C. lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan
D. semua jawaban benar



15. Bentuk penyimpangan kekuasaan yang terjadi akibat periode masa jabatan yang tidak dibatasi dan kekuasaan penuh presiden pada masa orde baru adalah ....
A. tumbuhnya praktik budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
B. dibatasinya kebebasan berbicara
C. praktik demokrasi yang nyata 
D. jawaban A dan B benar



16. Peristiwa yang menjadi puncak lahirnya masa refomasi  dan berakhirnya masa orde baru adalah ....
A. gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi di segala bidang
B. pengunduran diri presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J habibie
C. perubahan atau amandemen undang- undang dasar
D. jawaban A dan B benar



17. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang demokrasi Pancasila masa reformasi, kecuali ....
A. Demokrasi yang pada masa Reformasi merupakan demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis
B. peran lembaga - lembaga negara pada demokrasi Pancasila masa reformasi ditingkatkan dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnyya
C. Demokrasi Pancasila masa reformasi memberikan kekuasaan seluas luasnya pemerintah untuk mengubah Undang- Undang
D. Demokrasi Pancasila masa reformasi membawa perubahan dalam segala bidang kehidupan sebagai tahap awal transisi demokrasi di Indonesia



18. Keberhasilan transisi demokrasi di Indonesia bergantung pada hal berikut ini, salah satunya adalah ....
A. komposisi elite politik
B. desain institusi politik
C. kultur politik dan peran masyarakat madani (civil society)
D. semua jawaban benar



19. Pernyataan yang benar tentang sistem parlementer adalah ....
A. parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan
B. parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan mengeluarkan mosi tidak percaya
C. kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif
D. jawaban A dan B benar



20. Sistem parlementer memiliki kelebihan dibanding sistem presidensial yaitu ....
A. kefleksibelan dan tanggapan terhadap publik
B. kekuasaan penuh oleh perdana menteri
C. kepala negara memiliki kekuasaan yang sedikit
D. Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat



21. Berikut ini yang bukan ciri dari sistem parlementer adalah ....
A. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara
B. Presiden dipilih oleh rakyat
C. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/sultan/kaisar
D. Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat.



22. Disahkannya UUD RIS pada 27 Desember 1949 berdampak pada perubahan bentuk negara yaitu ....
A. negara kesatuan
B. negara federasi
C. negara republik
D. negara berbasis kerajaan



23. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem ....
A. kongresional
B. parlementer
C. terpimpin
D. federasi



24. Berikut ini yang bukan merupakan unsur dari pemerintahan presidensial menurut Rod Hague adalah ....
A. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan
B. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan
C. posisi presiden relatif kuat dan  tidak dapat dijatuhkan
D. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif



25. Presiden dapat dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran- pelanggaran tertentu seperti berikut ini, kecuali ....
A. pengkhianatan terhadap negara
B. menyatakan perang atau perdamaian dalam suatu konflik terhadap negara lain
C. terlibat masalah kriminal
D. pelanggaran terhadap konstitusi


Lanjutan soal nomor 26 sampai 60 di halaman berikutnya >>>> Halaman 2
Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II) ; Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II) ; Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Mari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian kedua setelah pada posting sebelumnya kita berlatih untuk latihan soal dalam bab yang sama untuk sub bab pertama tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan. 

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua yaitu tentang Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan 35 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

========================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II)
========================================================================================

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ....
A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat
B. pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
D. jawaban A dan B benar



2. Pernyataan yang benar tentang pelaksanaan kedaulatan rakat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya
B. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan
rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada
rakyat sendiri maupun kepada badan/lembaga negara.
C. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah lembaga pemegang kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. semua jawaban benar



3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal ....
A. 1 ayat (2) 
B. 1 ayat (3)
C. 2 ayat (1)
D. 2 ayat (2)



4. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan UUD, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Hal ini harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan penegasan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pasal ....
A. 1 ayat (2)
B. 1 ayat (3)
C. 27 ayat (1)
D. jawaban B dan C benar



5.  Berikut ini yang bukan merupakan prinsip kedaulatan Negara republik Indonesia adalah ....
A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
B. Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar
D. Negara Indonesia adalah negara hukum



6. Pernyataan yang benar tentang demokrasi adalah ....
A. demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
B. prinsip demokrasi sejalan dengan makna kedaulatan rakyat
C. sistem pemerintahan demokrasi dalam perkembangannya selalu bersifat konstan atau tetap
D. jawaban A dan B benar



7. Berikut ini adalah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis kecuali ....
A. perlindungan konstitusional
B. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
C. adanya batasan dalam menyatakan pendapat, berserikat, berorganisasi dan beroposisi
D. pemilihan umum yang bebas



8. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Hal ini dapat dimaknai bahwa ....
A. demokrasi dijiwai oleh nilai- nilai pancasila sebagai satu kesatuan
B. demokrasi Pancasila dijiwai oleh nilai- nilai sila Pancasila
C. demokrasi Pancasila sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia
D. jawaban A dan B benar  



9. Asas atau prinsip utama dalam demokrasi Pancasila adalah ....
A. keadilan yang merata
B. musyawarah untuk mufakat
C. persatuan Indonesia
D. kemanusiaan yang adil dan beradab



10. Alasan utama demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah ....
A. sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia
B. demokrasi Pancasila bersumber pada nilai tata sosial budaya bangsa yang sudah melekat sejak zaman dahulu
C. demokrasi Pancasila mewakili keinginan seluruh bangsa Indonesia
D. demokrasi Pancasila merupakan makna dan jiwa dari sila- sila Pancasila



11. Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama disebut ....
A. musyawarah
B. mufakat
C. konvensi
D. sidang umum



12. Sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat merupakan pengertian dari ....
A. musyawarah
B. mufakat
C. konvensi
D. sidang umum



13. Sumber dari musyawarah untuk mencapai mufakat adalah nilai Pancasila yaitu sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat



14. Dalam sistem pengambilan keputusan dalam musyawarah, harus didasarkan pada kehendak rakyat melalui ....
A. nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
B. hikmat kebijaksanaan
C. keadilan yang merata
D. kesejahteraan sosial



15. Cara mengemukakan pendapat secara hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah harus berdasarkan ....
A. akal sehat dan hati nurani luhur
B. pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa 
C. kepentingan bersama atau rakyat
D. semua jawaban benar



16. Keputusan yang diambil dalam musyawarah memiliki syarat tertentu, salah satunya adalah ....
A. dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
B. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
C. merupakan pendapat pribadi yang dianggap benar oleh seseorang
D. jawaban A dan B benar



17. Dalam melaksanakan keputusan musyawarah yang diambil maka harus dilakukan secara ....
A. adil dan bertanggung jawab
B. jujur dan bertanggung jawab
C. jujur dan adil
D. bebas dan adil



18. Sistem demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih dari demokrasi lainnya yaitu ....
A. adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas
B. golongan maoritas lebih menguasai segi kehidupan daripada golongan minoritas
C. kepentingan minoritas memiliki kekuasaan dalam segi kehidupan masyarakat
D. mendukung sepenuhnya kepentingan pribadi



19. Perhatikan ciri- ciri demokrasi berikut ini 
(1) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan.
(2) keputusan diambil dengan suara terbanyak yaitu 50 +1
(3) agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara
(4) tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas
(5) keputusan diambil dengan musyawarah mufakat

Yang bukan merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1)
B. (2) 
C. (3)
D. (4)



20. Berikut ini yang bukan merupakan ciri khas Demokrasi liberal adalah ....
A. mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung usaha pribadi
B. keputusan diambil dengan suara terbanyak (50+1) dan kesepakatan- kesepakatan individu sebagai warga negaranya
C. memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara (sekuler)
D. tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas



21. Pada demokrasi sosialis, pihak yang berkepentingan adalah ....
A. bangsa negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
B. kepentingan pribadi dengan mendukung usaha sepenuhnya usaha pribadi
C. kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi
D. kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan bersama



22. Sistem pengambilan keputusan pada demokrasi sosialis adalah ....
A. melalui musyawarah mufakat
B. suara terbanyak (50+1)
C. kehendak mayoritas
D. voting



23. Dalam hal kepentingan agama, demokrasi sosialis ....
A. tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara
B. terpisah dari urusan kenegaraan
C. tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa
D. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala lini kenegaraan



24. Peran suara mayoritas kelompok besar masyarakat pada demokrasi sosialis ....
A. menentukan segalanya
B. tidak berperan dalam pemerintahan
C. dikesampingkan oleh tirani minoritas
D. memiliki hak yang sama dengan tirani minoritas



25. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari demokrasi langsung adalah ....
A. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
B. pemilihan presiden dan wakil presiden
C. pemilihan kepala desa
D. penyampaian aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan oleh DPR



26. Pengisian keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



27. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



28. Pengisian keanggotaan DPD diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



29. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pasangan secara langsung diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



30. Pemilihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UU No. 23 Tahun 2014
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



31. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil (LUBER dan Jurdil) yang diatur dalam ....
A. UU No. 7 tahun 2017
B. UU No. 23 Tahun 2014
C. UU No. 20 tahun 2005
D. UU No. 5 tahun 2011



32. Asas pemilu dimana  rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara adalah ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



33. Semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun termasuk dalam asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



34. Setiap pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Hal ini merupakan asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



35. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini termasuk asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia


====================================================================================
Semoga latihan soal ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Masih ada bagain ketiga dari latihan soal bab 3 ini. Akan saya post pada tulisan selanjutnya atau melalui tautan link berikut ini


Semoga bermanfaat. 
Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)

Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latihan soal ini merupakan latihan soal untuk bagian pertama. Latihan soal ini saya bagi menjadi dua bagian karena banyaknya materi yang harus diuraikan dan memudahkan dalam belajar melalui per sub bab. 

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian pertama ini adalah sub bab pertama yaitu tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan, dengan 30 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  

====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs 
Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)
=====================================================================================
A. Hakikat dan Teori Kedaulatan

1. Berdasarkan asalnya, kata kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu daulah yang berarti ....
A. kekuasaan tertinggi
B. aturan penuh
C. perjanjian masyarakat
D. bebas campur tangan



2. Berikut ini pernyataan yang benar tentang demokrasi adalah ....
A. Demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat
B. pemilihan umum merupakan salah satu contoh keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud demokrasi
C. Demokrasi tidak cocok diterapkan di negara- negara yang beraneka ragam masyarakatnya
D. jawaban A dan B benar



3. Demokrasi dimana rakyat mengambil mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan- tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang- undang disebut ....
A. demokrasi langsung
B. demokrasi perwakilan
C. demokrasi parlementer
D. demokrasi terpimpin



4. Salah satu ciri dari demokrasi perwakilan dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat adalah ....
A. rakyat mengambil bagian secara langsung dalam pemberian suara, pembahasan dan pengesahan undang- undang
B. rakyat memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat dalam membahas dan mengesahkan undang- undang
C.  parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan
D. presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan



5. Salah satu sifat pokok dari kedaulatan  adalah asli, artinya ....
A. kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun peerintah sudah diganti
B. kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
C. kekuasaan itu merupakan satu- satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan- badan lain
D. kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain



6. Sepanjang negara tetap berdiri, atau meskipun pemerintahan silih berganti, kekuasaan akan tetap ada. Pernyataan ini merupakan salah satu sifat pokok kedaulatan yaitu ....
A. tidak terbatas
B. tunggal
C. permanen
D. asli



7. Tidak adanya pembagian kekuasaan terhadap badan- badan lain membuat kekuasaan sebagai satu- satunya dalam negara. Hal tersebut merupakan sifat dari kedaulatan yaitu ....
A. tidak terbatas
B. tunggal
C. asli
D. permanen



8. Sifat kedaulatan adalah tidak terbatas apabila ....
A. kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun peerintah sudah diganti
B. kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
C. kekuasaan itu merupakan satu- satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan- badan lain
D. kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain



9. Suatu negara dikatakan berdaulat bila negara tersebut ....
A. memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan suatu negara
B. mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyatnya
C. tidak pernah diduduki oleh negara lain
D. pernah menjajah negara lain



10. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh suatu kedaulatan terjadi pada ....
A. berdirinya organisasi- organisasi modern
B. peristiwa sumpah pemuda
C. proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
D. dekrit presiden 5 Juli 1959



11. Berikut ini yang bukan merupakan unsur konstitutif dari sebuah negara secara de facto adalah ....
A. pemerintah yang berdaulat
B. memiliki wilayah
C. memiliki kekuatan bersenjata
D. memiliki rakyat



12. Salah satu bentuk kedaulatan atas kekuasaan tertinggi suatu negara adalah kedaulatan kedalam yang memiliki makna bahwa ....
A. suatu bangsa memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan tanpa campur tangan negara lain
B. suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan perundang- undangan yang berlaku
C. suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain atas dasar kepentingan bersama
D. jawaban A dan B benar



13. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari bentuk kedaulatan ke luar adalah ....
A. perjanjian dengan negara lain
B. pengelolaan sumber minyak dan gas dalam wilayah negara Republik Indonesia
C. menyatakan perang atau perdamaian
D. ikut serta dalam organisasi internasional



14. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang teori kedaulatan Tuhan adalah ....
A. teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah
B. Teori Kedaulatan Tuhan menekankan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu
C. Teori kedaulatan Tuhan berpendapat bahwa raja merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan sehingga raja atau pemerintah selalu benar
D. semua jawaban benar



15. Teori kedaulatan raja berkembang pada zaman  ....
A. abad pertengahan
B. kolonialisasi
C. revolusi industri
D. abad modern



16. Pada teori kedaulatan raja sistem yang berkembang adalah ....
A. terdapat suatu anggapan bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri
B. kekuasaan raja berada di atas konstitusi
C. hukum moral agama tidak perlu ditaati oleh seorang raja
D. semua jawaban benar



17. Tokoh yang menjadi peletak dasar utama teori kedaulatan raja adalah ....
A. Niccolo Machiavelli
B. Jean Bodin
C. Thomas Hobes
D. Thomas Aquinos



18. Pandangan utama dari teori kedaulatan hukum adalah ....
A. kekuasaan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku
B. hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum
C. penegakan hukum dan penyyelenggaraan negara rawan dalam penyimpangan hukum dan membuat rakyat cenderung takut akan undang- undang
D. jawaban A dan B benar



19. Berikut ini adalah salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan hukum, kecuali ....
A. Hugo de Groot 
B. Krabbe
C. F. Hegel
D. Immanuel Kant



20. Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Pernyataan ini merupakan penjelasan dari teori ....
A. kedaulatan hukum
B. kedaulatan rakyat
C. kedaualatan negara
D. kedaualatan raja



21. Tokoh yang mengemukakan teori kedaualatan rakyat adalah ....
A. Montesquieu
B. J.J Rosseau
C. Leon Duguit
D. jawaban A dan B benar



22.  Kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (social contract). Pernyataan ini dikemukakan oleh ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



23. Setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Hal ini dinyatakan oleh tokoh teori kedaulatan rakyat yaitu ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



24. Pernyataan yang benar tentang teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh John Locke adalah ....
A. kekuasaan negara berasal dari rakyat bukan dari raja
B. terbentuknya suatu negara melalui perjanjian individu untuk membentuk suatu negara (pactum unionis) dan perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasar konstitusi (pactum subjectionis)
C. rakyat dapat bertindak dengan sesuai keinginannya dalam mengatur sebuah negara
D. jawaban A dan B benar



25. Tokoh yang mengemukakan tiga kekuasaan yang terpisah (separated power) dalam pembagian kekuasaan adalah ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



26. Pada pembagian kekuasaan dalam negara, kekuasaan legislatif bertindak sebagai ....
A. pembuat peraturan perundang- undangan dalam suatu negara
B. pelaksana peraturan perundang- undangan yang berlaku
C. penegak peraturan perundang- undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran
D. jawaban A dan B benar



27. Pernyataan yang benar tentang kekuasaan eksekutif adalah ....
A. kekuasaa eksekutif sering disebut dengan kekuasaan menjalankan pemerintahan
B. kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku
C. kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dalam membuat peraturan dan melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku secara bersamaan
D. jawaban A dan B benar



28. Kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran merupakan penjelasan dari  kekuasaan ....
A. legislatif
B. eksekutif
C. yudikatif
D. eksekutif dan yudikatif



29. Kekuasaan yudikatif disebut juga dengan istilah kekuasaan ....
A. kehakiman
B. menjalankan pemerintahan
C. pembuat peraturan
D. terpusat



30. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah ....
A. adanya lembaga perwakilan rakyat dan DPR
B. adanya pemilihan umum
C. kekuasaan atas kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang mengawasi pemerintah
D. susunan kekuasan badan atau majelis tidak berkaitan dengan undang- undang dasar


====================================================================================
Demikian latihan soal PPKn kelas 9 SMP/ MTs bab 3 tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian pertama. Untuk bagian kedua, teman- teman bisa melanjutkan latihan melalui tautan link berikut ini,


Semoga Bermanfaat
Latihan Soal Materi PPKn Semester 1 Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)

Latihan Soal Materi PPKn Semester 1 Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 8 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang memaknai Peraturan Perundang- Undangan bagian pertama. Latihan soal ini saya bagi menjadi dua bagian karena banyaknya materi yang harus diuraikan melalui latihan soal. Pada latihan soal bagian pertama ini adalah sub bab pertama yaitu tentang Makna Tata Urutan Perundang- Undangan di Indonesia, terdiri atas 30 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 8 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  
==========================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs 
Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)
==========================================================================================

1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 2 ayat (1)
C. 1 ayat (3)
D. 2 ayat (2)



2. Pernyataan yang benar bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum adalah  ....
A. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sesuai dan hukum nasional
B. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum
C. Hukum sebagai dasar dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. semua jawaban benar



3. Ketentuan tentang cara pembentukan Undang- undang diatur dengan undang- undang ditegaskan dalam pasal ....
A. 21 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
B. 22 A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. 22 B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
D. 23 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945



4. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur berdasarkan pengertian undang- undang nomor 12 tahun 2011 adalah ....
A. produk hukum harus bersifat tertulis
B. produk hukum harus dapat mengayomi keseluruh kepentingan masyarakat secara luas
C. produk hukum harus mengikat secara umum
D. produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan



5. Peraturan perundang- undangan memiliki hierarki atau tingkatan  sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengaturnya adalah ....
A. UU No. 17 tahun 2011
B. UU No. 16 tahun 2011
C. UU No. 15 tahun 2011
D. UU No. 12 tahun 2011 




6. Tata urutan perundang- undangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum yang mencakup salah satu hal di bawah ini yaitu ....
A. dasar peraturan perundang- undangan selalu peraturan perundang- undangan
B. hanya peraturan perundang- undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
C. peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat  atau lebih tinggi
D. semua jawaban benar



7. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(4) Peraturan Presiden (Perpres)
(5) Peraturan Pemerintah (PP)
(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (6) - (7)
B. (1) - (2) - (3) - (5) -(4) - (6) - (7)
C. (1) - (3) - (2) - (4) -(5) - (6) - (7)
D. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (7) - (6)



8. Materi muatan dalam UUD 195 dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat ....
A. rigid
B. kaku
C. supel
D. universal



9. Undang- undang merupakan peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden dengan materi muatan yang harus diatur sebagai berikut ini, kecuali ....
A. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
B. perintah suatu Undang - Undang untuk diatur dengan Undang- Undang
C. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
D. penyesuaian terhadap hukum di negara lain



10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan apabila ....
A. terdapat suatu keadaan yang bersifat memaksa dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat
B. adanya kepentingan dari pemerintah untuk menetapkan suatu undang- undang tertentu
C. Undang- undang yang lama bersifat kaku atau rigid
D. adanya tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR atau Presiden



11. Berikut pernyataan yang benar tentang peraturan perundang- undangan adalah ....
A. Perpu dapat berubah status menjadi Undang- Undang apabila mendapatkan persetujuan dewan dan atau sebaliknya 
B. Materi Perpu adalah sama dengan materi muatan undang- undang serta materi Perpu lebih ke kegentingan yang memaksa
C. Substansi Perpu tergantung kepada kebutuhan rakyat dan sangat tergantung pada persetujuan DPR
D. jawaban A dan B benar



12. Salah satu ciri utama materi muatan peraturan pemerintah adalah ....
A. menekankan pada hal- hal yang bersifat pidana
B. bersifat teknis atau administratif dalam menjalankan pemerintahan
C. bersifat memberikan beban kepada masyarakat
D. adanya pencantuman aturan- aturan tertentu yang bersifat memaksa



13. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 13 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan Presiden meliputi hal- hal di bawah ini, kecuali ....
A. materi yang diperintahkan undang- undang
B. materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah
C. materi untuk melaksanakan tujuan nasional
D. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan



14. Di bawah ini yang termasuk cakupan materi muatan peraturan daerah atau provinsi dan peraturan daerah atau kabupaten adalah ....
A. politik luar negeri
B. pertahanan dan keamanan
C. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
D. kepentingan yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama



15. Pada pembentukan peraturan perundang- undangan yang ditegaskan dalam pasal 5, terdapat asas- asas pembentuknya. Adapun salah satunya adalah asas kejelasan tujuan yang bermakna bahwa .....
A. setiap jenis peraturan perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang
B. setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
C. pada pembentukan peraturan perundang- undangan, pembuat harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang- undangan
D. setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundanga- undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis



16. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Hal ini merupakan asas pembentuk peraturan perundang- undangan yang ditegaskan pada pasal 5 yaitu ....
A. asas kejelasan tujuan
B. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
C. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
D. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan



17. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 5, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pengertian dari asas ....
A. asas kejelasan tujuan
B. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
C. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
D. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan



18. Setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Hal ini merupakan penjelasan dari asas pembentukan peraturan perundang- undangan dalam pasal 5 yaitu asas ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



19. Asas pembentuk yang menjabarkan  bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



20. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan pengertian dari asas ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



21. Asas pembentuk perundang- undangan dalam pasal 5 yang menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka adalah ....
A. keterbukaan
B. kejelasan rumusan
C. kesesuaian antara enis, hierarki, dan materi muatan
D. kedayagunaan dan kehasilgunaan



22. Asas pengayoman dalam materi muatan peraturan perundang- undangan pada pasal 6 memberikan makna bahwa ....
A. setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
B. bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
C. bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.



23. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hal ini termasuk dalam asas materi muatan perundang- undangan yaitu asas ....
A. pengayoman
B. kebangsaan
C. kekeluargaan
D. kemanusiaan



24. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan penjelasan dari asas ....
A. kekeluargaan
B. kenusantaraan
C. kebangsaan
D. Bhinneka Tunggal Ika



25. Pencerminan musyawarah untuk mufakat dalam setiap mengambil keputusan merupakan penerapan dari asas ....
A. keadilan
B. kekeluargaan
C. kenusantaraan
D. Bhinneka Tunggal Ika



26. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan penjelasan dari asas ....
A. keadilan
B. kekeluargaan
C. kenusantaraan
D. keadilan



27. Asas Bhinneka Tunggal Ika dalam muatan materi perundang- undangan menekankan bahwa ....
A. materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk Indonesia
B. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
C. materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
D. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



28. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Pernyataan ini merupakan penjabaran dari asas ....
A. keadilan
B. kesamaan kedudukan
C. ketertiban dan kepastian hukum
D. keseimbangan, keserasian dan keselarasan



29. Asas keadilan dalam materi muatan perundang- undangan menekankan bahwa muatan perundang- undangan harus dapat mewujudkan ....
A. keadilan secara proporsional
B. ketertiban dalam masyarakat
C. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara
D. musyawarah untuk mufakat



30. Isi muatan perundang- undangan yang mencantumkan perbedaan latar belakang seperti suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial bertentangan dengan asas ....
A. keadilan
B. kesamaan kedudukan
C. Bhinneka Tunggal Ika
D. kenusantaraan



==========================================================================================
Demikian Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I). Untuk latihan soal bagian kedua dari bab ini, terdapat pada posting selanjutnya, atau melalui tautan berikut ini, 


Semoga bermanfaat. 
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part II)

Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part II)

1 comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 8 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang memaknai Peraturan Perundang- Undangan bagian kedua setelah pada posting yyang lalu saya posting untuk bagian pertama. Pada latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua dan ketiga yaitu tentang Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 8 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  

=====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part II)
=====================================================================================

B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan
C. Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

1. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional berkaitan dengan ideologi negara adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah



2. Landasan formal atau landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah



3. Setiap peraturan perundang- undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan salah satu landasan umum pembentukan perundang- undangan yaitu landasan ....
A. formal
B. filosofis
C. sosiologis
D. politis



4. Di bawah ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar tentang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. Undang- Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan republik Indonesia
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan
C. UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh lembaga tinggi negara
D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia



5. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh ....
A. BPUPK
B. PPKI
C. KNIP
D. DPR



6. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan masa sekarang ini sudah dilakukan sebanyak ....
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali



7. Lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial



8. Di bawah ini yang bukan merupakan tata cara perubahan UUD  sesuai pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Usul perubahan pasal- pasal diajukan sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaiakan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
B. Sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 anggota DPR
C. Khusus berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
D. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang- kurangnya 50% dari anggota MPR



9. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah ....
A. tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
B. mempertegas sistem pemerintahan presidensial
C. perubahan dilakukan dengan cara adendum dan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal- hal bersifat normatiff akan dimasukkan ke dalam pasal- pasal
D. semua jawaban benar



10. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum, artinya ....
A. menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya
B. menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
C. merevisi pasal yang sudah ada sebelumnya
D. mengganti pasal yang lama dengan pasal yang baru



11. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum bertujuan untuk ....
A. mengganti pasal sebelumnya
B. merevisi kalimat yang kurang tepat
C. kepentingan bukti historis
D. mengubah esensi dari pasal sebelumnya



12. Berikut ini yang bukan merupakan contoh ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan seusai dengan pasal 2 ketetapan MPR No. I/ MPR//2003 adalah ....
A. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966
B. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
C. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
D. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.



13. Salah satu ketetapan MPRS/ MPR yyang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang- Undang menurut pasal 4 Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 adalah ....
A. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
B. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
C. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
D. semua jawaban benar



14. Pernyataan yang benar tentang peraturan pemerintah pengganti undang- undang adalah ....
A. peraturan perundang- undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden
B. peraturan pemerintah pengganti undang- undang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
C. Undang- undang dan peraturan pemerintah pengganti undang- undang memiliki kedudukan yang sederajat
D. rancangan peraturan pengganti undang- undang diajukan oleh presiden kepada DPR



15. Tahapan pertama proses usulan pembuatan undang- undang yang diajukan oleh DPR adalah ....
A.  pembahasan rancangan undang- undang oleh mentri yang ditugaskan Presiden bersama DPR
B. pengajuan rancangan undang- undang secara tertulis kepada presiden
C. rancangan undang- undang disahkan oleh presiden menjadi undang- undang
D. persetujuan bersama oleh DPR dan presiden



16. Perhatikan tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD
(1) DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR.
(2) DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
(3) Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
(4) DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
(5) Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang

Urutan yang tepat tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD adalah ....
A. (2) - (1) - (4) - (3) - (5)
B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5)
C. (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
D. (1) - (2) - (4) - (5) - (3)



17. Menurut pasal 22 ayat (1,2,3), ketentuan dalam dikeluarkannya perppu memuat ketentuan sebagai berikut ini, kecuali ....
A. presiden berhak mengeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa
B. perppu harus mendapatkan persetujuan dalam masa persidangan berikutnya
C. perppu dikeluarkan dalam hal kepentingan politik
D. perppu harus dicabut bila tidak mendapatkan persetujuan DPR dan ditetapkan menjadi undang - undang bila mendapat persetujuan DPR



18. Salah satu proses penyusunan Peraturan Presiden seperti yang ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 tahun 2011 adalah ....
A. pembentukan panitia antarkementrian dan/ lembaga pemerintah non-kementrian oleh pengusul
B. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
C. pengesahan dan penetapan oleh presiden
D. semua jawaban benar



19. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan peraturan daerah provinsi kecuali ....
A.  peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur
B. peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
C. peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi sifatnya terpisah dan tidak saling berkaitan
D. peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah



20. Rancangan perda yang diusulkan oleh gubernur diajukan kepada ....
A. DPR
B. DPRD
C. DPD
D. MPR



21. Salah satu alasan pentingnya sikap mematuhi hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah ....
A. terwujudnya ketertiban, keamanan, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat
B. merupakan kesepakatan bersama masyarakat
C. sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang hukum
D. munculnya generasi yyang paham akan hukum



22. Penghayatan isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama termasuk dalam salah satu indikator kesadaran hukum yaitu ....
A. pengetahuan hukum
B. pemahaman kaidah- kaidah hukum
C. sikap terhadap norma- norma hukum
D. perilaku hukum



23. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku menaati undang- undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang adalah ....
A. kepemilikan akta kelahiran
B. patuh aturan lalu lintas
C. memilih wakil rakyat yang memberikan imbalan untuk memilihnya
D. memakai masker di tempat umum



24. Membayar parkir resmi merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap perundang- undangan yaitu ....
A. peraturan pemerintah
B. peraturan presiden
C. peraturan daerah
D. perppu



25. Salah satu contoh tindakan ketaatan terhadap peraturan di lingkungan sekolah  adalah ....
A. memakai seragam sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah
B. bekerja sama saat ulangan
C. melaksanakan piket kelas kalau ada teman yang mengingatkan
D. mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah


Latihan Soal Materi PPKn Semester 1 Kelas 7 SMP/ MTs Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Latihan Soal Materi PPKn Semester 1 Kelas 7 SMP/ MTs Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7 comments
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Hari ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 7 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang  Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada latihan soal bab 3 ini, terdiri atas 30 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 7 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  
=======================================================================================

Latihan Soal Materi PPKn Kelas 7 SMP/ MTs Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

=======================================================================================


1. Tokoh yang berpendapat dalam sidang BPUPKI bahwa Rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia dan tidak meniru suatu susunan tata negara negeri luaran adalah ....
A. Ir. Soekarno
B. Muh. Yamin
C. Prof. Dr. Soepomo
D. R. Bagoes H. Hadikusumo



2. Berikut ini yang merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ....
A. Pancasila
B. Proklamasi 17 Agustus 1945
C. UUD 1945
D. Piagam Jakarta



3. Di bawah ini yang bukan merupakan kedudukan UUD 1945 adalah ....
A. hukum dasar satu- satunya yang berlaku di Indonesia
B. hukum dasar yang berlaku di Indonesia
C. hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia
D. hukum dasar yang dapat berubah- ubah sesuai dengan kondisi bangsa



4. Salah satu istilah konstitusi adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution yang berarti ....
A. undang- undang dasar
B. hukum dasar
C. tata negara
D. jawaban A dan B benar



5. Aturan- aturan pokok dasar negara, bangunan negara dana tata negara yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara disebut sebagai konstitusi ....
A. tertulis
B. tidak tertulis
C. tersirat
D. termaktub



6. Berikut ini yang merupakan contoh konstitusi tidak tertulis adalah ....
A. Undang- Undang Dasar 1945
B. UUD RIS
C. pengambilan keputusan di MPR
D. UUD 1945 hasil amandemen



7. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan ....
A. traktat
B. sidang umum
C. konvensi
D. rapat umum



8. Di bawah ini pernyataan yang benar berkaitan dengan Undang- Undang Dasar adalah ....
A. Undang- undang dasar merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas- tugas pokok dari badan- badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok- pokok cara kerja badan- badan tersebut
B. Undang- undang dasar memiliki fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak berjalan sewenang- wenang
C. Undang- undang dasar tidak dapat dijadikan pedoman apabila isi dan maknanya tidak sesuai dengan perkembangan zaman
D. jawaban A dan B benar



9. Gagasan konstitusionalisme menekankan pada ....
A. perlindungan hak- hak warga negara dengan pembatasan kekuasaan pemerintahan agar tidak bersikap sewenang- wenang
B. pembatasan gerak masyarakat agar tidak melawan kekuasaan pemerintah
C. perlindungan pada golongan- golongan tertentu yang berpengaruh
D. penyelenggaraan kekuasaan yang berdasarkan undang- undang yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah saat itu



10. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal ....
A. 1 ayat (2)
B. 2 ayat (1)
C. 2 ayat (2)
D. 1 ayat (1)



11. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang konstitusi adalah ....
A. konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
B. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi bukan merupakan undang- undang biasa, konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya
C. konstitusi dalam hierarki hukum merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan- peraturan di bawahnya tidak bertentangan dengan UUD
D. semua jawaban benar



12. Undang- undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal .....
A. 16 Agustus 1945
B. 17 Agustus 1945
C. 18 Agustus 1945
D. 19 Agustus 1945



13. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh ....
A. KNIP
B. DPR
C. BPUPKI
D. PPKI



14. Salah satu hal yang dibahas pada masa sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 adalah ....
A. bentuk negara
B. pemerintahan baru
C. lambang negara
D. semua jawaban benar



15. Perhatikan nama tokoh berikut ini,
(1) Wongsonegoro
(2) Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
(3) R. Soekardjo
(4) A.A. Maramis
(5) Panji Singgih
(6) H. Agus Salim
(7) R. Ario
(8) Sukiman

Yang bukan merupakan anggota dari panitia kecil yang dibentuk dalam sidang BPUPKI kedua ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (4)
C. (2) dan (8)
D. (4) dan (8)



16. Berikut ini adalah hasil pembahasan yang disepakati oleh Panitia kecil perancang Undang- Undang dasar pada tanggal 13 Juli 1945, kecuali ....
A. ketentuan lambang negara
B. Negara Kesatuan 
C. sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat
D. penetapan waktu proklamasi



17. Pembentukan Panitia Penghalus bahasa dilakukan pada sidang kedua oleh Panitia kecil pada tanggal 13 Juli 1945. Salah satu tokoh yang merupakan panitia penghalus bahasa adalah ....
A. Djajadiningrat
B. Salim
C. Soepomo
D. semua jawaban benar



18. Di bawah ini hal yang dibahas pada agenda sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 adalah ....
A. pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan
B. ketentuan lambang negara
C. pembahasan rancangan UUD
D. pengesahan rancangan UUD



19. Berikut ini agenda yang dilaksanakan pada sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 adalah ....
A. penjelasan Ir. Soekarno tentang naskah rancangan UUD
B. penjelasan terhadap naskah UUD oleh Panitia Kecil Perancang Undang- Undang dasar
C. penerimaan suara bulat naskah UUD 
D. jawaban A dan B benar



20. Tokoh panitia kecil yang menjelaskan tentang betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang- Undang Dasar adalah ....  
A. Prof. Dr. Soepomo
B. Wongsonegoro
C. Panji Singgih
D. H. Agus Salim



21. Naskah UUD diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI terjadi pada tanggal ....
A. 13 Juli 1945
B. 14 Juli 1945
C. 15 Juli 1945
D. 16 Juli 1945



22. Di bawah ini yang bukan merupakan keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah ....
A. mengesahkan UUD 1945
B. menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden Republik Indonesia 
C. membentuk DPR
D. membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat



23. Salah satu perubahan yang disepakati pada rumusan pembukaan UUD naskah piagam Jakarta dan rancangan hasil batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI adalah ....
A. penggantian kata mukaddimah dengan kata pembukaan
B. perubahan pada kata- kata sila Pertama yang berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa"
C. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli.” dan pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
D. semua jawaban benar



24. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ....
A. Batang tubuh, Pembukaan, Penjelasan
B. Pembukaan, Batang Tubuh, Penjelasan
C. Penjelasan, Batang Tubuh, Pembukaan
D. Pembukaan, Penjelasan, Batang Tubuh



25. Jumlah Alenia pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ....
A. 1
B. 2 
C. 3
D. 4



26. Hal yang benar tentang batang tubuh Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen adalah ....
A. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
B. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 5 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
C. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
D. Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 1 ayat aturan tambahan



27. Sistematika yang benar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan adalah ....
A. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea dan Pasal-pasal, yang terdiri dari 21 bab, 72 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
B. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea dan Pasal-pasal, yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
C. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea dan Pasal-pasal, yang terdiri dari 21 bab, 74 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.
D. Pembukaan, terdiri dari 4 alinea dan Pasal-pasal, yang terdiri dari 21 bab, 75 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.



28. Perubahan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh hal- hal berikut ini, kecuali ....
A. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat
B. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden)
C. UUD 1945 bersifat universal
D. UUD 1945 mengandung pasal- pasal multitafsir yang terlalu luwes sehingga banyak menimbulkan banyak tafsiran



29. Salah satu kesepakatan dasar dalam proses perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun oleh MPR adalah ....
A. tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945
B. penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal- hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal- pasal
C. mempertegas sistem pemerintahan presidensial 
D. semua jawaban benar



30. Berikut ini yang bukan merupakan semangat dan komitmen para pendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 adalah ....
A. mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan diatas bangsa dan negara 
B. semangat persatuan dan kesatuan
C. sikap rela berkorban dan cinta tanah air
D. mengutamakan musyawarah untuk mufakat


Formulir Kontak