Menguak Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Tonggak Lahirnya Orde Baru: Latar Belakang, Tujuan dan Isinya
Ada sejarah yang tidak akan dilupakan pada bulan Maret yaitu bulan dimana Supersemar ditandatangani yang kemudian menjadi tonggak lahirnya orde baru menggantikan orde lama. Keluarnya Supersemar didahului oleh rangkaian- rangkaian peristiwa seperti pemberontakan PKI, pergolakan politik hingga tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Nah, apa saja yang menjadi lahirnya Supersemar, tujuan dan juga isinya, simak yaa ulasannya berikut ini.
Krisis politik yang memuncak membuat Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966. Sidang dilaksanakan, namun pada saat yang sama, para demonstran memboikot pada jalan- jalan menuju istana dengan cara mengempeskan ban- ban mobil dengan tujuan menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI.
 |
| Gambar oleh Photo Mix dari Pixabay |
Saat Presiden bersidang, Komandan Cakrabirawa, Brigjen Sabur, memberitahukan adanya pasukan tanpa tanda pengenal di luar istana dan akhirnya pun Presiden Soekarno akhirnya segera meninggalkan sidang.
Beberapa tokoh juga ikut meninggalkan sidang termasuk Waperdam I Dr Subandrio dan Waperdam III Dr Chaerul Saleh, yang kemudian bersama Presiden Soekarno bertolak menuju Bogor dengan helikopter. Sepeninggal tokoh- tokoh tersebut ke Bogor, sidang ditutup oleh Waperdam II Dr J Leimena, yang kemudian menyusul mereka.
Langkah ke Bogor juga diikuti oleh tiga orang perwira tinggi TNI-AD, yaitu Mayjen. Basuki Rahmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud yang sepakat juga menuju kesana. Sebelum berangkat, ketiganya meminta izin kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, selaku panglima Kopkamtib.
Pada saat menyampaikan izin, Mayjen Basuki Rachmat menanyakan perihal pesan khusus dari Letjen. Soeharto untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno. Letjen Soeharto menitikan pesan melalui ucapan bahwa beliau (Letjen Suharto) akan tetap pada kesanggupannya dan Presiden Soekarno akan mengerti maksudnya.
Ucapan tersebut merupakan latar belakang sejak pertemuan Presiden Soekarno dengan Letjen Soeharto di Bogor tanggal 2 Oktober 1965. Pasalnya keduanya memiliki perbedaan pandangan dalam meredakan pergolakan politik yang terjadi. Letjen. Soeharto berpandangan bahwa meredanya pergolakan rakyat termasuk pemenuhan rasa keadilan dan hilangnya ketakutan akan tercapai dengan cara membubarkan PKI, sebagai pihak yang melakukan pemberontakan. Sementara itu Presiden Soekarno berpendapat bahwa PKI tidak dapat dibubarkan olehnya karena bertentangan dengan doktrin NASAKOM yang sudah dicanangkan oleh dunia.
Oleh karena itu, perbedaan paham itu tetap muncul hingga pada suatu ketika Letjen Soeharto menyatakan kesanggupannya untuk membubarkan PKI dengan syarat ada kebebasan bertindak dari Presiden Soekarno. Itulah pesan yang disampaikan Letjend Soeharto kepada ketiga perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor.
Ketiga perwira tinggi, Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amir Machmud berbicara dengan Presiden Soekarno yang didampingi Dr. Subandrio, Dr. J Leimena, dan Dr. Chaerul Saleh. Dalam pembicaraan tersebut diperoleh keputusan agar ketiga perwira tinggi tersebut bersama komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur membuat konsep surat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan situasi dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah yang dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar itu kemudian ditandatangani oleh Presiden Soekarno.
Latar Belakang Supersemar
Dari berbagai situasi yang terjadi, ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Supersemar, di antaranya mengatasi keadaan negara yang secara umum dalam keadaan kacau dan genting akibat situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G 30 S/ PKI. Selain itu Supersemar ditujukan untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia dan memulihkan keadaan serta wibawa pemerintah.
Isi Supersemar
Adapun isi dari Supersemar adalah memberikan perintah kepada Letjen Soeharto, sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Selain itu penerima mandat harus melaporkan segala sesuatunya kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya.
Langkah pertama yang dilakukan Letjen Soeharto setelah menerima Supersemar tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI serta organisasi massa yang berlindung dalam paham yang sama dengan PKI di seluruh Indonesia, yaitu terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari rakyat yang menginginkan agar tuntutannya dikabulkan dalam tritura. Tindakan Letjen Soeharto selanjutnya setelah membubarkan PKI adalah menghimbau agar para pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah.
Supersemar juga menjadi dasar atas dikeluarkannya Keputusan Presiden No 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri. Menteri- menteri tersebut dianggap terlibat dengan pemberontakan G 30 S/PKI maupun menampakkan maksud yang tidak baik dalam penyelesaian masalah tersebut.
Letjen Soeharto lantas mengangkat lima orang menteri koordinator ad-interim yang menjadi Presidium Kabinet untuk membantu kelancaran tugas pemerintah yaitu Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Dr Roeslan Abdulgani, Dr KH Idham Chalid dan Dr J Leimena.
Itulah hal- hal yang menjadi rangkaian sampai Supersemar ditandatangani dan dikeluarkan sebagai awal dari lahirnya orde baru. Selamat ber bulan Maret, bulannya Supersemar.
Salam Sejarah.
