Pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Semester (SAS) Ganjil untuk jenjang SMA/ SMK akan dilaksanakan sebentar lagi. Salah satu cara untuk mempersiapkannya adalah dengan mempelajari materi- materi yang akan diujikan dan juga berlatih materinya.
source : https://bpip.go.id/
Mata pelajaran yang akan kita ulas sebagai bahan menghadapi asesmen sumatif akhir semester (SAS) ganjil untuk jenjang SMA/ SMK adalah Pendidikan Pancasila.
Ada dua bab yang dipelajari pada mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ SMK semester 1 (ganjil) kurikulum merdeka yaitu bab 1 Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa dan bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum.
Berikut ini kumpulan latihan soal lengkap untuk menghadapi Asesmen Akhir Semester (SAS) Ganjil Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK yang dapat teman-teman jadikan tambahan referensi dalam belajar.
Baik, kita mulai dari bab pertama yaa...
Bab 1, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa
Ada beberapa tujuan setelah mempelajari bab ini diantaranya :
menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK);
menganalisis dinamika kelahiran Pancasila;
menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara;
menunjukkan gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Bab 1 ini dibagi kembali menjadi empat sub bab sebagai berikut :
A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara
1. Gagasan-Gagasan dalam Sidang Pertama BPUPK
2. Gagasan Sukarno tentang Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945
Latihan soal untuk sub bab pertama ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :
Uraian pembelajaran pada bab 2 ini bertujuan untuk :
menunjukkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat;
menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat;
menganalisis dampak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
menganalisis hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
menganalisis hubungan Pancasila dengan peraturan perundang-undangan.
Bab 2 ini juga dibagi kembali menjadi empat sub bab sebagai berikut :
A. Membangun Kesadaran Hukum
1. Kesadaran Hukum
2. Tujuan Hukum
3. Sumber Hukum
Latihan soal untuk sub bab pertama ini dapat teman- teman pelajari pada latihan soal berikut :
Demikian Kumpulan Latihan Soal Lengkap Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK untuk Hadapi Asesmen Akhir Semester (SAS) Ganjil. Semoga Bermanfaat yaa..
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Kita masih akan lanjutkan lagi belajar untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ SMK semester 1 dalam bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum.
Source : https://bpip.go.id/
Kali ini kita akan belajar untuk sub bab terakhir dari bab dua yaitu Produk dan Hierarki Perundang- Undangan. Ada tiga materi dalam sub bab ini yaitu :
1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan
Buat teman- teman yang belum belajar soal latihan untuk sub bab pertama, kedua, dan ketiga dapat buka- buka lagi postingan saya terdahulu.
Untuk latihan soal materi Bab Membangun Budaya Taat Hukum (Part III) Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban ini terdiri atas 13 Soal latihan pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya.
Oya teman- teman, berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK, teman- teman juga dapat berlatih soal untuk bab sebelumnya yaitu bab pertama, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa di tulisan saya di post sebelumnya.
Adapun materi disarikan dari materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK di buku paket Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X terbitan Kemendikbudristek Tahun 2023.
Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,
Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK
semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part IV)
Produk dan Hierarki Perundang- Undangan
1. Salah satu teori yang membahas hierarki dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu
stufenbau des recht atau the hierarchy of norms. Dalam teori tersebut
dinyatakan ....
A. peraturan perundang- undangan berbentuk hierarki
B. legalitas suatu peraturan perundang- undangan dapat dilihat dari hierarki
peraturan perundang- undangan
C. kemajuan dan perkembangan suatu bangsa tergantung pada peraturan perundang-
undangan yang dibuat
D. hierarki perundang- undangan merupakan hal yang penting dalam
pemerintahan
E. peraturan perundang- undangan disusun berdasarkan hierarki perundang-
undangan
2. Dalam hierarki peraturan perundang- undangan, peraturan perundang- undangan
yang lebih rendah ....
A. menjadi dasar dari peraturan yang lebih tinggi
B. bersumber dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
C. memiliki posisi yang sama dengan peraturan perundang- undangan yang lebih
tinggi
D. tidak memiliki pengaruh apapun dalam suatu hierarki
E. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
3. Isi atau materi peraturan perundang- undangan yang lebih rendah dalam
hierarki perundang- undangan ....
A. sama dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
B. tidak berkaitan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih
tinggi
C. tidak boleh menyimpang dengan peraturan perundang- undangan yang lebih
tinggi
D. tidak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
E. berisfat netral dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
4. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwasanya Negara
Indonesia adalah negara....
A. kesatuan
B. hukum
C. federal
D. serikat
E. demokrasi
5. Perhatikan sumber hukum berikut ini,
(1) UUD NRI Tahun 1945
(2) Undang-Undang
(3) Ketetapan MPR
(4) Peraturan Presiden
(5) Peraturan Pemerintah
(6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(7) Peraturan Daerah Provinsi
(8) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
Tata urutan perundang- undangan yang benar sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 adalah ....
A. 1-2-3-4-5-6-7-8
B. 1-2-4-3-5-6-7-8
C. 1-3-2-6-5-4-7-8
D. 1-3-2-6-4-5-7-8
E. 1-3-2-5-6-4-7-8
6. Prinsip Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam tata perundang- undangan
menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka
peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru
mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau
kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
E. A dan B benar
7. Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam tata perundang- undangan
menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka
peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru
mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau
kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
E. A dan B benar
8. Prinsip Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam tata perundang- undangan
menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka
peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru
mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau
kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
E. A dan B benar
9. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
peraturan perundang- undangan tertinggi yang ditetapkan oleh ....
A. BPUPK
B. PPKI
C. MPR
D. DPR
E. DPD
10. Perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh ....
A. Presiden
B. MA
C. MPR
D. Komisi Yudisial
E. DPD
11. Materi muatan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. jaminan hak asasi manusia
B. hak dan kewajiban warga negara
C. dasar dan bentuk negara
D. tujuan bernegara
E. semua jawaban benar
12. Ketetapan MPR merupakan jenis peraturan perundang- undangan yang
ditetapkan atau disahkan oleh ....
A. Presiden
B. MA
C. MPR
D. Komisi Yudisial
E. DPD
13. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) merupakan jenis peraturan perundang- undangan yang ditetapkan atau
disahkan oleh ....
A. Presiden
B. MA
C. MPR
D. Komisi Yudisial
E. DPR dan Presiden
14. Rancangan UU yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden menjadi UU
disahkan dalam waktu ....
A. kurang dari tiga hari
B. paling lama tiga hari
C. maksimal 7 hari
D. maksimal 14 hari
E. paling lama 30 hari
15. Perppu merupakan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan
oleh presiden dalam hal ....
A. perubahan dasar negara
B. amandemen UUD NRI Tahun 1945
C. permasalahan penting dan genting yang memaksa
D. dasar bernegara
E. tujuan bernegara
16. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh ....
A. DPR
B. MPR
C. Presiden
D. DPR dan Presiden
E. Gubernur
17. Peraturan pemerintah berisikan muatan ....
A. penyelenggaraan otonomi daerah
B. materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
C. pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah
D. pengesahan perjanjian internasional
E. permasalahan penting yang genting dan memaksa
18. Untuk menjalankan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau
dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, maka jenis peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan adalah ....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan Daerah Provinsi
D. Peraturan Daerah Kota
E. UU
19. Dalam rangka penyelenggaraan ototnomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah maka peraturan perundangan yang dibuat adalah
....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan Daerah Provinsi
D. Peraturan Daerah Kota
E. UU
20. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi ditetapkan oleh ....
A. Presiden
B. MPR
C. DPRD Provinsi dan Gubernur
D. DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota
E. DPR
21. Setiap lembaga dapat membuat produk hukum sesuai dengan kewenangannya.
Segala produk hukum idealnya bersifat responsif, artinya ....
A. melingkupi seluruh aturan yang ada
B. mudah disusun dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman
C. mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat
D. dapat dipertanggung jawabkan secara moral
E. mengayomi rakyat banyak
22. Segala peraturan perundang- undangan Indonesia harus merujuk kepada ....
A. Pancasila
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
D. TAP MPR
E. UU
23. Harmonisasi peraturan perundang- undangan memiliki fungsi yang nyata
dengan tujuan menjamin proses pembentukan rancangan UU yang sifatnya ....
A. fleksibel
B. taat asas
C. sesuai perkembangan zaman
D. berdasar koridor hukum yang berlaku
E. rigid atau kaku
24. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan harus dilakukan. Adapun
alasannya adalah ....
A. perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah dan kebijakan
pembangunan harus sinkron
B. beberapa produk hukum tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan
perundang-undangan yang baru
C. pengesahan peraturan perundang- undangan memerlukan pertimbangan dari
berbagai pihak
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
25. Penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang
disusun yang mengatur bidang tertentu disebut ....
A. kesesuaian hukum
B. sinkronisasi hukum
C. hierarki hukum
D. penyelarasan hukum
E. analisis hukum
26. Berbagai peraturan perundang- undangan harus dilakukan penyelarasan dan
penyerasian terkait dengan peraturan perundang- undangan yang sudah ada dan
yang sedang disusun. Hal tersebut ditujukan agar ....
A. peraturan perundang- undangan tidak tumpang tindih
B. peraturan perundang- undangan saling terkait
C. peraturan perundang- undangan saling melengkapi
D. semakin detail dan operasional materi muatannya
E. semua jawaban benar
27. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang dilakukan secara vertikal
berarti kesesuaian peraturan dengan peraturan ....
A. dalam sederajat
B. yang ada di atasnya
C. dengan hierarki yang berbeda namun sederajat
D. dengan peraturan yang berada dalam hierarki yang sama
E. dengan sepadan
28. Jika suatu produk hukum yang berbentuk undang- undang dianggap tidak
sesuai atau melanggar maka dapat dilakukan gugatan judicial review melalui
....
A. DPA
B. MA
C. Mahkamah Konstitusi
D. DPR
E. MPR
29. Jika suatu produk hukum yang tidak berbentuk undang- undang dianggap tidak
sesuai atau melanggar maka dapat dilakukan melalui ....
A. DPA
B. MA
C. Mahkamah Konstitusi
D. DPR
E. MPR
30. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan
materiel. Bersifat formal, artinya ....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana
seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila
B. rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
C. rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan pengesahan dari sidang
yang resmi
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum (dasar
tertulis) tertinggi di atas Pancasila
E. Pancasila mencakup pokok- pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
31. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan
materiel. Bersifat materiel, artinya ....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana
seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila
B. rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
C. rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan pengesahan dari sidang
yang resmi
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum (dasar
tertulis) tertinggi di atas Pancasila
E. Pancasila mencakup pokok- pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
32. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan
....
A. dasar negara
B. sumber hukum dasar nasional
C. sumber ideologi bangsa Indonesia
D. landasan dalam pelaksanaan tujuan nasional
E. titik temu atas keragaman warga negara Indonesia
33. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti
bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ....
A. ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala produk peraturan
perundang-undangan di Indonesia
B. asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk atau pedoman dalam membuat
segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia
C. titik temu atas keragaman yang ada pada warga negara Indonesia
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
34. Salah satu hubungan antara peraturan perundang- undangan dengan Pancasila
dan UUD NRI Tahun 1945, adalah bahwa semua peraturan perundang- undnagan harus
merujuk atau ebrsumber pada ....
A. Pancasila
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
D. Peraturan Pemerintah
E. Peraturan Presiden
35. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi dalam muatan peraturan perundang-
undangan adalah ....
A. Harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di
atasnya.
B. Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian
hukum.
C. Isi peraturan perundang-undangan harus selaras dengan upaya melayani
kepentingan rakyat, memberikan keadilan, dan tidak menimbulkan
penyimpangan.
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Kita masih akan lanjutkan lagi belajar untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ SMK semester 1 dalam bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum.
Source : https://bpip.go.id/
Kali ini kita akan belajar untuk sub bab ketiga yaitu Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban. Ada tiga materi dalam sub bab ini yaitu :
1. Hubungan Hak dan Kewajiban
2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global
Buat teman- teman yang belum belajar soal latihan untuk sub bab pertama dan kedua, dapat buka- buka lagi postingan saya terdahulu.
Untuk latihan soal materi Bab Membangun Budaya Taat Hukum (Part III) Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban ini terdiri atas 13 Soal latihan pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya.
Oya teman- teman, berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK, teman- teman juga dapat berlatih soal untuk bab sebelumnya yaitu bab pertama, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa di tulisan saya di post sebelumnya.
Adapun materi disarikan dari materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK di buku paket Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X terbitan Kemendikbudristek Tahun 2023.
Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,
Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK
semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part III)
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
1. Kunci menjaga harmonisasi hak dan kewajiban kita terhadap orang lain adalah
....
A. mengendalikan diri dalam segala situasi
B. saling menghormati antarsesama
C. tidak bersikap egois dan menang sendiri
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
2. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban dijalankan ....
A. secara terpisah
B. secara seimbang
C. secara berurutan
D. tanpa perhitungan
E. secara mandiri masing- masing
3. Pengertian hak secara benar adalah ....
A. hak adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia tanpa
syarat tertentu
B. hak merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang
C. hak adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab
D. hak adalah sesuatu yang menjadi dasar dilaksanakannya kewajiban
E. hak merupakan kesempatan untuk mendapatkan kewajiban
4. Setiap kewajiban yang dijalankan harus dilaksanakan dengan ....
A. syarat tertentu
B. tanggung jawab
C. berat sebelah
D. adil
E. pamrih
5. Berdasarkan norma dan hukum yang berlaku, pelaksanaan hak dan kewajiban
harus dilakukan secara selaras, artinya ....
A. tidak bertentangan atau melanggar
B. sesuai dengan keputusan bersama
C. dilakukan sesuai kehendak hati seseorang
D. dilakukan dalam sudut pandang tertentu
E. dilaksanakan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat itu sendiri
6. Asas keselarasan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bertujuan untuk
mewujudkan ....
A. kadilan
B. ketertiban
C. ketentraman hidup
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
7. Hak dan kewajiban harus dijalankan secara serasi, artinya ....
A. sesuai dengan norma yang berlaku
B. adanya harmonisasi antara pelaksanaan hak dan kewajiban
C. pelaksanaan hak dan kewajiban memenuhi syarat tertentu
D. hak dan kewajiban dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi seseorang
E. pelaksanaan hak dan kewajiban dapat menjangkau semua aspek kehidupan
8. Berikut ini yang menjadi alasan penyebab pelaksanaan hak dan kewajiban
secara seimbang, serasi dan selaras adalah ....
A. menghindarkan diri dari sikap egois
B. menumbuhkan sikap toleran
C. kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia
D. supaya bijak dalam menggunakan kekuasaan
E. semua jawaban benar
9. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Pernyataan
tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 ....
A. pasal 27 ayat (1)
B. pasal 27 ayat (2)
C. pasal 27 ayat (3)
D. pasal 28 ayat (1)
E. pasal 28 ayat (2)
10. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga
negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali ....
A. sikap mementingkan diri sendiri dan ketidakpedulian terhadap orang lain
B. rendahnya kesadaran akan hak dan kewajiban
C. sikap merasa rendah diri dalam segala sesuatu
D. sikap eksklusif diri untuk lebih dihargai dan diperlakukan spesial
E. penyalahgunaan teknologi
11. Landasan konstitusional yang merupakan tujuan nasional untuk
berpartisipasi aktif dalam pergaulan internasional termasuk global tercantum
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. pertama dan keempat
12. Presiden Soekarno pernah menyatakan bahwa nilai- nilai Pancasila menjadi
kebenaran universal yang dapat diterima oleh setiap bangsa. Pernyataan
tersebut disampaikan di depan Sidang Umum PBB pada tanggal ....
A. 30 September 1960
B. 1 Oktober 1960
C. 5 November 1959
D. 3 Oktober 1959
E. 5 Oktober 1960
13. Berita hoaks atau informasi bohong merupakan ancaman terhadap pelanggaran
hak seseorang. Salah satu cara untuk menanggulangi berita hoaks yang beredar
adalah ....
A. berhati- hati terhadap judul berita yang provokatif
B. mengecek kebenaran sebuah berita sebelum menyebarkannya
C. memeriksa fakta dan sumber berita
D. meneliti keaslian foto atau dokumen
E. semua jawaban benar
Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part III) Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban masih akan dilanjut ke bagian IV sub materi empat tentang Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hanya di AhzaaNet.
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Kita lanjutkan lagi belajar untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ SMK semester 1 dalam bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum.
Source : https://bpip.go.id/
Bab 2, Membangun Budaya Taat Hukum, terdiri atas empat sub materi diantaranya :
A. Membangun Kesadaran Hukum
1. Kesadaran Hukum
2. Tujuan Hukum
3. Sumber Hukum
B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum
1. Hubungan Hukum dan Norma
2. Substansi Penegakan Norma Hukum
3. Pembagian Hukum
4. Perilaku Taat Hukum
5. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
1. Hubungan Hak dan Kewajiban
2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global
D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan
Pada kesempatan ini akan kita bahas terlebih dahulu materi melalui latihan soal untuk sub bab kedua yaitu Menerapkan Perilaku Taat Hukum.
Latihan soal untuk sub bab kedua ini merupakan lanjutan dari materi sub bab pertama yang sudah saya post pada tulisan sebelumnya.
Adapun materi disarikan dari materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK di buku paket Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X terbitan Kemendikbudristek Tahun 2023.
Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,
Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/
SMK semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part II)
Menerapkan Perilaku Taat Hukum
1. Pernyataan yang tepat tentang norma adalah .... (jawaban bisa lebih dari
satu)
A. norma merupakan panduan atau pedoman untuk bersikap atau berperilaku
B. norma digunakan untuk menilai sikap dan perilaku dalam masyarakat
C. norma dibentuk untuk membatasi kehidupan seseorang
D. norma dibuat oleh ketua dalam suatu kelompok masyarakat dan disepakati oleh
beberapa anggota masyarakat yang dihormati
E. norma bersifat mengikat dan memaksa dalam lingkup masyarakat negara
tertentu
2. Berikut ini yang bukan merupakan ciri- ciri dari norma adalah ....
A. merupakan kesepakatan bersama yang ditaati masyarakat
B. bersifat lokal pada masyarakat di lingkungan tertentu
C. dapat bersifat meluas yang menjangkau seluruh masyarakat dan melewati
batas- batas negara
D. bersifat memaksa dan membatasi secara tegas
E. merupakan pedoman untuk bersikap dan berperilaku
3. Norma dalam suatu masyarakat dibentuk dengan tujuan ....
A. menakuti agar masyarakat tidak bertindak diluar norma
B. memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggarnya
C. agar perilaku yang dilakukan dapat diterima masyarakat sehingga tidak
mengganggu keharmonisan dalam masyarakat
D. mmeberikan perintah dan larangan dalam bertindak
E. mengikat dan memaksa setiap penduduk yang ada di wilayah tersebut
4. Contoh sikap yang sesuai dengan norma dalam masyarakat adalah ....
A. sikap saling menghormati
B. sikap saling tolong menolong
C. gotong royong
D. sikap kasih sayang
E. semua jawaban benar
5. Pernyataan yang tepat tentang norma hukum adalah ....
A. norma hukum mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh
dilakukan
B. norma hukum berlaku di wilayah tertentu khususnya daerah adat
C. norma hukum dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu
D. norma hukum memberikan sanksi yang sifatnya lokal
E. norma hukum digunakan untuk mengatur dalam bersikap dan berperilaku
6. Berikut ini yang bukan merupakan sifat dari norma hukum adalah ....
A. mengikat
B. memaksa
C. otonom
D. fleksibel
E. responsif
7. Norma hukum berisikan perintah dan larangan yang harus ditaati. Pernyataan
tersebut sesuai dengan sifat norma hukum ....
A. mengikat
B. memaksa
C. otonom
D. responsif
E. kaku
8. Seseorang yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi karena sifat norma
hukum ....
A. mengikat
B. memaksa
C. otonom
D. responsif
E. kaku
9. Hukum sebagai pranata independen, tidak boleh diintervensi oleh kepentingan
lain terkecuali untuk kepentingan ....
A. kelompok tertentu
B. pemerintahan
C. hukum dan keadilan
D. umum
E. penguasa
10. Hukum merupakan suatu perangkat yang terbebas dari pengaruh apapun dan
tidak dapat ditekan oleh kepentingan lain. Dalam hal ini, hukum memiliki sifat
....
A. mengikat
B. memaksa
C. otonom
D. responsif
E. kaku
11. Hukum berfungsi sebagai fasilitator untuk menjawab tantangan- tantangan
hukum yang akan dihadapi amsyarakat. Hal tersebut merupakan sifat hukum ....
A. mengikat
B. memaksa
C. otonom
D. responsif
E. kaku
12. Contoh dari norma hukum tertulis adalah ....
A. undang- undang
B. peraturan pemerintah
C. peraturan kepala daerah
D. keputusan presiden
E. semua jawaban benar
13. Berikut ini yang merupakan contoh norma hukum tertulis dalam masyarakat
adalah ....
A. prosedur pembuatan KK
B. jadwal ronda
C. ketentuan tamu menginap dan bermalam di rumah
D. pendirian RT atau RW baru
E. semua jawaban benar
14. Pernyataan yang tepat tentang norma etik atau moral adalah ....
A. norma etik atau moral merupakan kesusilaan yang tidak tertulis
B. norma etik atau moral merupakan kesusilaan yang tertulis
C. norma etik atau moral memberikan sanksi yang berat pada pelanggarnya
D. norma etik atau moral bersumber pada kitab suci atau ajaran agama yang
dianut
E. norma etik atau moral bersifat memaksa dan membatasi
15. Di bawah ini yang termasuk contoh dari norma etik atau moral adalah ....
A. membantu teman yang terkena musibah
B. menjaga ketenangan lingkungan
C. sopan santun dalam bergaul
D. menghormati warga
E. semua jawaban benar
16. Norma agama merupakan norma yang bersumber pada ....
A. adat istiadat
B. hukum negara
C. Keputusan Pemerintah
D. Kitab suci
E. kebiasaan masyarakat
17. Perilaku yang harus dikembangkan dalam kehidupan umat beragama yang
beragam adalah ....
A. sikap saling membedakan ajaran agama
B. membanding- bandingkan ajaran agama yang dianut
C. toleransi antarumat beragama
D. mengikuti ajaran agama lain
E. menjauhi dalam pergaulan dengan umat agama lain
18. Contoh norma hukum tertulis yang harus ditaati oleh setiap warga sekolah
adalah ....
A. memakai seragam sesuai ketentuan
B. menati aturan masuk dan pulang sekolah
C. bersikap sopan dan santun dalam pergaulan
D. menaati waktu belajar sekolah
E. semua jawaban benar
19. Norma hukum tertulis yang ada di sekolah disebut juga dengan ....
A. norma sekolah
B. tata tertib sekolah
C. aturan sekolah
D. ketentuan sekolah
E. larangan sekolah
20. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat dan negara, setiap warga
mayarakat harus mematuhi norma sosial yang menjadi aturan dalam bersikap dan
berperilaku. Hal tersebut dikenal dengan sebutan ....
A. adat
B. tradisi
C. kearifan lokal
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
21. Prinsip hukum dimana hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi, bagi
yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang
mengaturnya adalah ....
A. prinsip keadilan
B. prinsip kemanfaatan
C. prinsip kepastian
D. prinsip kesatuan
E. prinsip kemanusiaan
22. Hukum menjadi alat untuk mencapai keadilan yang bermanfaat sehingga
berdampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini hukum memuat ....
A. prinsip keadilan
B. prinsip kemanfaatan
C. prinsip kepastian
D. prinsip kesatuan
E. prinsip kemanusiaan
23. Suatu perangkat hukum harus mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban
warga negara dan hukum harus memberikan kepastian sehingga suatu perintah dan
larangan menjadi jelas, tegas, tidak multitafsir, dan tidak kontradiktif
sehingga dapat diimplementasikan. Dalam hal ini, hukum memuat ....
A. prinsip keadilan
B. prinsip kemanfaatan
C. prinsip kepastian
D. prinsip kesatuan
E. prinsip kemanusiaan
24. Hukum yang mengatur kepentingan antarindividu yang bersifat pribadi,
termasuk hubungan dengan negara selaku pribadi dikenal sebagai ....
A. hukum privat
B. hukum publik
C. hukum tertulis
D. hukum tak tertulis
E. hukum material
25. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga
negaranya yang menyangkut kepentingan umum atau publik dalam masyarakat
dikenal sebagai ....
A. hukum privat
B. hukum publik
C. hukum tertulis
D. hukum tak tertulis
E. hukum material
26. Berikut ini yang termasuk contoh hukum privat adalah .... (jawaban lebih
dari satu)
A. hukum tata usaha negara
B. hukum pidana
C. hukum perdata
D. hukum tata negara
E. hukum perniagaan
27. Di bawah ini yang termasuk contoh hukum publik adalah .... (jawaban lebih
dari satu)
A. hukum tata usaha negara
B. hukum pidana
C. hukum perdata
D. hukum tata negara
E. hukum perniagaan
Masih semangat yaa belajarnya.. Yuk lanjutkan untuk soal nomor 28 sampai 55 di halaman berikutnya
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Kita lanjutkan lagi belajar untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ SMK semester 1 dalam bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum.
source : https://bpip.go.id/
Bab 2, Membangun Budaya Taat Hukum, terdiri atas empat sub materi diantaranya :
A. Membangun Kesadaran Hukum
1. Kesadaran Hukum
2. Tujuan Hukum
3. Sumber Hukum
B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum
1. Hubungan Hukum dan Norma
2. Substansi Penegakan Norma Hukum
3. Pembagian Hukum
4. Perilaku Taat Hukum
5. Norma untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila
C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
1. Hubungan Hak dan Kewajiban
2. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
3. Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global
D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan
Pada kesempatan ini akan kita bahas terlebih dahulu materi melalui latihan soal untuk sub bab pertama yaitu Membangun Kesadaran Hukum.
Untuk latihan soal materi Bab Membangun Budaya Taat Hukum (Part I) Membangun Kesadaran Hukum ini terdiri atas 24 Soal latihan pilihan ganda.
Adapun materi disarikan dari materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK di buku paket Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X terbitan Kemendikbudristek Tahun 2023.
Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,
Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK
semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part I)
Membangun Kesadaran Hukum
1. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang seseorang yang memiliki kesadaran
hukum adalah ....
A. orang yang memiliki kesadaran hukum mengetahui dan mengerti tindakan hukum
yang dilakukan
B. orang yang memiliki kesadaran hukum mampu membedakan perilaku yang baik dan
buruk
C. orang yang mempunyai kesadaran hukum mengerti dan memahami bahwa perilaku
tertentu diatur oleh hukum yang berlaku
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
2. Makna dari ungkapan bahwa "hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk
hukum" adalah ....
A. hukum berpengaruh terhadap segala bidang kehidupan manusia
B. hukum merupakan satuan terpisah dari aspek - aspek dalam tatanan kehidupan
manusia
C. hukum memiliki peran tertentu dalam sebagian besar kehidupan manusia
D. manusia yang membuat hukum dan manusia yang mengubah hukum itu
sendiri
E. semua jawaban benar
3. Ungkapan "ubi societas ibi ius" yang dikemukakan oleh Cicero pada tahun 106
- 43 SM memuat arti bahwa ....
A. tidak semua lapisan masyarakat terkait dengan hukum
B. dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum
C. hukum hanya berlaku untuk ditegakkan pada kalangan atau golongan tertentu
D. hukum berpengaruh apabila pemerintahan kuat
E. hukum merupakan kesadaran masyarakat untuk menaati setiap peraturan
4. Dalam menyusun peraturan hukum, beberapa unsur harus terpenuhi. Berikut ini
adalah unsur- unsur yang harus terpenuhi dalam peraturan hukum, kecuali ....
A. peraturan tentang tingkah laku manusia
B. ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang dan sah
C. bersifat memaksa
D. bersifat menyeluruh
E. adanya sanksi bagi pelanggarnya
5. Budaya hukum menjadi landasan pelaksanaan hukum yang berlaku. Pernyataan
yang tepat tentang budaya hukum adalah ....
A. bentuk perilaku budaya manusia yang memengaruhi atau berkaitan dengan
masalah hukum
B. suatu sikap masyarakat dalam memandang sistem nilai yang menentukan hukum
itu berlaku
C. suatu pandangan atau dikap masyarakat dalam menyikapi permasalahan hukum
yang terjadi
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
6. Hukum dibuat bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara dalam dalam
mewujudkan ketentraman masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut maka syarat
utama yang diperlukan adalah...
A. kesewenangan hukum
B. kesadaran hukum
C. pandangan hukum
D. aturan hukum
E. keahlian hukum
7. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum berarti masyarakat tersebut ....
A. memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum
B. sadar akan nilai- nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang
berlaku
C. menyadari bahwa hukum hanya ditegakkan apabila diperlukan saja
D. menganggap bahwa hukum dapat diubah sesuai dengan kehendak suatu golongan
atau kelompok tertentu
E. mengetahui bagaimana melihat celah- celah hukum yang ada di
masyarakat
8. Berikut ini ciri- ciri masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum
yang tinggi, kecuali ....
A. ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan
B. hak dan kewajiban dipahami dengan baik
C. rendahnya tingkat pelanggaran hukum
D. rendahnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum
E. penegakan hukum tanpa dilakukan diskriminasi
9. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tercantum dalam
UUD NRI Tahun 1945 pasal ....
A. Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
B. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
C. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
D. Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
E. Pasal 2 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
10. Perhatikan hal- hal berikut ini,
(1) kejelasan tujuan
(2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
(3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
(4) dapat dilaksanakan
(5) keteraturan
(6) kedayagunaan dan kehasilgunaan
(7) kejelasan rumusan
(8) keterbukaan
Yang bukan termasuk asas pembentukan perundang- undangan yang baik ditunjukkan
oleh nomor ....
A. 3
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8
11. Salah satu tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Pernyataan
tersebut sesuai dengan tujuan hukum menurut teori ....
A. utilitas
B. keadilan
C. gabungan
D. ketertiban
E. ketentraman
12. Menurut teori utilitas, hukum diperlukan untuk mewujudkan ....
A. keadilan
B. manfaat
C. keadilan dan manfaat
D. pergaulan hidup secara damai
E. kemanfaatan
13. Hukum penting untuk mewujudkan keadilan dan manfaat berdasarkan teroi ....
A. keadilan
B. manfaat
C. keadilan dan manfaat
D. pergaulan hidup secara damai
E. kemanfaatan
14. Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.
Pernyataan ini berkaitan dengan teori ....
A. keadilan
B. utilitas
C. gabungan
D. ketertiban dan ketentraman masyarakat
E. kemanfaatan
15. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari hukum adalah ....
A. menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan
B. menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji di tengah masyarakat
C. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku
D. melindungi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keadilan
E. menakuti masyarakat atas sanksi yang tegas
16. Peran polisi sebagai alat penegak hukum adalah ....
A. menuntut perkara
B. mencegah dan menanggulangi kejahatan dan gangguan keamanan
C. memutus perkara di pengadilan
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
17. Alat penegak hukum yang bertugas memutus perkara di pengadilan adalah ....
A. jaksa
B. hakim
C. panitera
D. advokat
E. polisi
18. Ciri- ciri suatu negara yang maju dalam bidang hukum adalah ....
A. banyaknya masalah hukum
B. kedisiplinan warga dalam mematuhi hukum
C. sistem hukum yang berubah- ubah
D. banyaknya alat penegak hukum
E. ahli hukum yang jumlahnya banyak
19. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 menyebutkan bahwa sumber hukum merupakan
sumber yang dijadikan bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundangan.
Berdasar pernyataan tersbeut, sumber hukum di negara kita adalah ....
A. UUD NRI Tahun 1945
B. Pancasila
C. Ketetapan MPR
D. Keputusan Presiden
E. Peraturan Perundang- Undangan
20. Hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara disebut
sebagai ....
A. undang - undang
B. traktat
C. hukum tertulis
D. hukum tidak tertulis
E. peraturan pemerintah
21. Hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti adat dan kebiasaan
masyarakat dinamakan sebagai ....
A. undang - undang
B. traktat
C. hukum tertulis
D. hukum tidak tertulis
E. peraturan pemerintah
22. Tata urutan perundang- undangan di Indonesia diatur dalam Undang- undang
....
A. UU Nomor 10 tahun 2022
B. UU Nomor 11 tahun 2022
C. UU Nomor 13 tahun 2022
D. UU Nomor 14 tahun 2022
E. UU Nomor 15 tahun 2022
23. Perhatikan sumber hukum berikut ini,
(1) UUD NRI Tahun 1945
(2) Undang-Undang
(3) Ketetapan MPR
(4) Peraturan Presiden
(5) Peraturan Pemerintah
(6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(7) Peraturan Daerah Provinsi
(8) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
Tata urutan perundang- undangan yang benar sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 adalah ....
A. 1-2-3-4-5-6-7-8
B. 1-2-4-3-5-6-7-8
C. 1-3-2-6-5-4-7-8
D. 1-3-2-6-4-5-7-8
E. 1-3-2-5-6-4-7-8
24. Norma kesusilaan bersumber pada ....
A. adat dan tata pergaulan antarwarga masyarakat
B. hati nurani manusia
C. agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
D. hukum yang berlaku
E. kebiasaan masyarakat
Oya teman- teman, Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part I) Membangun Kesadaran Hukum masih akan dilanjut ke bagian II sub materi dua tentang Menerapkan Perilaku Taat Hukum. Hanya di AhzaaNet.
