Latihan Soal Uji TKK Aspek Pengetahuan Penerimaan SIPSS POLRI Tahun Anggaran 2023
Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) merupakan rekrutmen tahunan Polri untuk menjadi polisi melalui jalur lulusan perguruan tinggi. SIPSS ditujukan bagi peserta dengan pendidikan lulusan Diploma-IV (D-IV), sarjana atau pascasarjana untuk kemudian dibentuk menjadi Perwira Pertama Polri.
Pendaftaran SIPSS tahun 2023 sudah diadakan dari tanggal 24 hingga 29 Januari 2023 yang lalu. Ada beberapa tahapan untuk bisa lolos seleksi SIPSS tahun 2023, salah satunya adalah UJI TKK ASPEK PENGETAHUAN.
Soal uji aspek pengetahuan SIPSS POLRI memang tidak spesifik merujuk pada materi tertentu, namun tidak ada salahnya mencoba belajar yaa.. Adapun materi kompilasi soal untuk soal aspek pengetahuan SIPSS POLRI tahun 2023 adalah mencakup materi
- Masa Pergerakan nasional
- Masa Orde lama
- Masa Orde baru
- Masa reformasi
- UU ITE
- UU Penanganan Covid-19
- UU Kepolisian
Jumlah soal untuk latihan soal aspek pengetahuan SIPSS POLRI tahun 2023 ada 50 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. Oya tambahan lagi ya teman- teman, pada bagian akhir akan saya lengkapi untuk soal UU Kepolisian, semoga saja ada yang keluar dalam ujian nanti.
Nah, teman- teman, semoga soal latihan ini memberikan referensi baru bagi teman- teman yang sedang belajar giat menghadapi UJI TKK ASPEK PENGETAHUAN SIPSS POLRI Tahun 2023.
Nah, langsung saja, berikut latihan soal- soalnya, Semoga Bermanfaat
Sukses selalu yaa...
===================================================================================
Latihan Soal Uji TKK Aspek Pengetahuan Penerimaan SIPSS POLRI Tahun Anggaran 2023
1. Kebudayaan Kjokkenmoddinger atau sampah dapur yang berwujud fosil timbunan
kulit kerang dan siput yang menggunung merupakan peninggalan dari zaman ....
A. Palaeolithikum
B. Mesolithikum
C. Neolithikum
D. Megalithik
E. logam
2. Sejarah Hinduisasi dimana munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di
kepulauan Indonesia disebabkan oleh para prajurit India dikenal dengan teori
....
A. Waisya
B. Brahmana
C. Ksatria
D. Modern
E. arus balik
3. Bukti yang menguatkan teori Brahmana pada proses Hinduisasi di kepulauan
Indonesia adalah ....
A. prasasti dengan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta
B. para penduduk nonpribumi yang beragama Hindu
C. tokoh kerajaan yang beragama Hindu dengan menuntut ilmu ke India
D. hubungan perdagangan yang erat antara India dengan kerajaan di Indonesia
E. perkawinan penduduk pribumi dengan pedagang India
4. Jalur Malaka menjadi jalur yang penting bagi perkembangan Hindu
Buddha karena ....
A. merupakan jalur masuknya pengaruh India termasuk masuknya Hindu Buddha ke
wilayah Indonesia melalui perdagangan
B. sebagai tempat perantara dan tempat singgah dalam perdagangan antara China
dan India yang membawa agama Hindu Buddha
C. letaknya strategis untuk membangun kerajaan Hindu Buddha yang baru
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban B dan C benar
5. Salah satu bukti akulturasi Hindu Buddha dalam hal sistem pemerintahan yang
berkembang di masa lalu adalah ....
A. bangunan yang memadukan unsur Hindu Buddha seperti candi Borobudur
B. relief candi yang menggambarkan riwayat sang Buddha
C. raja yang dianggap dewa
D. adanya pemujaan di candi
E. penggunaan huruf Pallawa
6. Daya tarik utama kedatangan bangsa barat ke daerah timur khususnya
Indonesia adalah ....
A. kondisi alam Indonesia yang subur cocok untuk menanam rempah- rempah
B. komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia khususnya rempah-
rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa barat
C. keadaan alam Indonesia yang indah
D. rakyat Indonesia yang dikenal ramah
E. harga komoditas rempah- rempah yang dikenal murah daripada di daerah
lainnya
7. Salah satu motivasi bangsa barat memburu kekayaan dan keuntungan dengan
mencari dan mengumpulkan emas perak dan bahan tambang serta bahan-bahan lain
yang sangat berharga dikenal dengan ....
A. gold
B. glory
C. gospel
D. welfare
E. eternity
\
8. Bangsa yang menjadi pelopor dalam penjelajahan samudra untuk mencari
daerah baru penghasil rempah- rempah adalah ....
A. Belanda dan Inggris
B. Spanyol dan Portugis
C. Belanda dan Spanyol
D. Portugis dan Belanda
E. Inggris dan Portugis
9. Perhatikan beberapa hal berikut ini,
1) melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai
dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara
2) membentuk angkatan perang sendiri
3) mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat
4) merekrut pasukan dari negara lain
5) melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain
6) mengangkat pegawai sendiri
7) memerintah di negeri jajahan
8) melakukan peperangan
9) mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri
Hal- hal yang bukan merupakan hak dan kewenangan dari VOC ditunjukkan oleh
nomor ....
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 4 dan 5
D. 5 dan 6
E. 7 dan 8
10. Salah satu penekanan isi dari Undang- Undang agraria ( Agrarische Wet)
tahun 1870 adalah ....
A. pihak swasta dapat menyewa tanah baik tanah pemerintah maupun swasta
B. tanah- tanah pemerintah hanyya dapat disewa pengusaha selama 5 tahun
C. tanah penduduk dapat disewa perusahaan selama 10 tahun
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban B dan C benar
11. Penyebab utama kalahnya perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC
adalah ....
A. persenjataan VOC yang kuat
B. adu domba antara Sultan ageng Tirtayasa dengan anaknya (Sultan Haji) oleh
VOC
C. bantuan pemerintah Belanda secara penuh terhadap VOC
D. pembelotan rakyat Banten terhadap Sultan Ageng Tirtayasa
E. penghianatan dari pihak Sultan Ageng Tirtayasa
12. Pertentangan antara kaum Paderi dengan kaum adat di Sumatra Barat
dilatarbelakangi oleh ....
A. siasat adu domba Belanda antar kedua pihak yang bertikai
B. keinginan kaum Padri untuk mengembalikan kehidupan masyarakat Minangkabau
kepada kemurnian Islam
C. perebutan kekuasaan dalam kerajaan
D. perluasan daerah kekuasaan kerajaan
E. kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam hal aturan kerajaan
13. Menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu sekaligus menandai
kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II ditandai dengan peristiwa ....
A. penyerangan Pearl Harbour
B. pengeboman Hiroshima dan Nagasaki
C. direbutnya daerah pendudukan Jepang di kawasan Asia Tenggara
D. penyerangan daerah pendudukan Jepang oleh sekutu
E. pendudukan beberapa kota utama di Jepang oleh sekutu
14. Di bawah ini yang merupakan tugas utama Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) adalah ....
A. menetapkan hari kemerdekaan Indonesia
B. menyusun rancangan UUD bagi negara Indonesia
C. mempersiapkan segala sesuatu untuk pergantian kekuasaan dari Jepang kepada
Indonesia
D. merumuskan dasar negara Indonesia
E. melaksanakan sidang penentuan kemerdekaan
15. Hal yang menjadi penyebab Sukarno dan Moh. Hatta menolak untuk segera
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah ....
A. menunggu kesepakatan waktu seperti yang telah dijanjikan oleh Jepang
B. memenuhi ketentuan dari pemerintah Jepang
C. mematuhi ketentuan dan aturan sebagai tokoh- tokoh pemimpin PPKI untuk
membicarakannya dalam rapat dengan anggota terlebih dahulu
D. menunggu waktu yang tepat untuk proklamasi kemerdekaan
E. menunggu penyerahan kedaulatan dari pemerintah pendudukan Jepang
16. Indonesia disebut mengalami keadaan vacuum of power pada saat Jepang
menyerah kepada sekutu. hal ini disebabkan oleh ....
A. Indonesia belum memiliki pemerintahan yang sah secara de facto maupun de
yure
B. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan karena tidak ada pemerintahan yang
berkuasa
C. Indonesia berhak menjadi negara yang merdeka karena tidak ada pemerintahan
yang berkuasa
D. Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk memerdekakan diri
E. Indonesia boleh dikuasai oleh siapapun termasuk sekutu
17. Revisi draft pembukaan UUD yang tertera di dalam Piagam Jakarta
menunjukkan kedewasaan tokoh- tokoh nasional pada masa kemerdekaan yaitu ....
A. kesediaan kelompok nasionalis Islam dalam menerima kelima sila dalam
Pancasila sebagai dasar negara
B. kesediaan kelompok nasionalis Islam yang mewakili kelompok dominan dengan
tidak menuntut tempat khusus bagi umat Islam dalam konstitusi negara
C. keinginan kelompok umat Islam untuk mengedepankan persatuan umat, baik
sesama umat Islam maupun dengan umat lain dalam bingkai negara Indonesia
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
18. Mohammad Hatta menyampaikan pidatonya berjudul ”Mendayung Antara Dua
Karang” di depan Sidang BP KNIP pada bulan September 1949 yang menyatakan
bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada
saat itu. Hal ini menyiratkan ....
A. Indonesia tidak ingin menjadi penengah kedua Blok yang bertikai
B. tidak terlibat dalam pertikaian politik kedua belah Blok tersebut
C. Indonesia tidak akan mencamnpuri urusan negara- negara blok tersebut
D. Indonesia memahami situasi yang menguntungkan dan menjadi kebutuhan pada
saat itu
E. Indonesia ingin mendirikan blok tandingan diluar kedua blok
tersebut
19. Tujuan atau Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia
pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an adalah ....
A. menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia
B. memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum
selesai di Indonesia
C. menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik
bebas aktif
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
20. Sifat politik bebas aktif Indonesia bersifat revolusioner dan ofensif pada
masa demokrasi terpimpin. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan
pemerintah Indonesia dalam konflik Internasional diantaranya sebagai berikut
ini, kecuali ....
A. perjuangan kedaulatan RI secara utuh dalam pengembalian Irian Barat
B. gagasan politik New Emerging Forces (NEFOS)
C. konfrontasi Indonesia dan Malaysia
D. pembentukann poros Jakarta - Peking
E. keluarnya Indonesia dari PBB
21. Konfrontasi Indonesia - Malaysia pada masa demokrasi terpimpin disebabkan
oleh ....
A. pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap oleh Indonesia sebagai
produk Nekolim (Neokolonialisme dan imperialisme)
B. penetapan Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB
C. keberpihakan Malaysia pada Blok Barat
D. persoalan batas wilayah
E. permasalahan bantuan militer dan logistik untuk Malaysia dari blok barat
22. Kabinet Syahrir II menanggapi usulan dari Van Mook pada perundingan
tanggal 10 Februari 1946 sebagai perundingan awal di Jakarta dengan hal- hal
berikut ini, kecuali ....
A. RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah Hindia
Belanda
B. urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah
Indonesia
C. Tentara Belanda segera ditarik kembali dari republik
D. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk menjadi
anggota PBB
E. aksi militer harus dihentikan selama perundingan terjadi
23. Perundingan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1945 merupakan perundingan
awal untuk memenuhi harapan pihak Indonesia maupun Belanda. Dalam perundingan
ini pihak Inggris sebagai penengah ....
A. menyerahkan kekuasaannya secara penuh kepada pemerintah Indonesia
B. mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia
C. melarang NICA membonceng kepada sekutu
D. membatasi gerak sekutu di Indonesia
E. meninggalkan Indonesia secepatnya
24. Dalam perundingan Linggarjati pemerintah Belanda mengajui kekuasaan secara
de facto pemerintahan atas wilayah ....
A. Jawa, Madura dan Sumatra
B. Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
C. Jawa, Madura dan Bali
D. Jawa, Sumatra dan Kalimantan
E. Jawa, Sumatra dan Madura
25. Berikut ini adalah latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli
1959 oleh presiden Soekarno, kecuali ....
A. persaingan partai- partai politik yang menyebabkan seringnya pergantian
kabinet
B. kegagalan konstituante menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950
C. Perselisihan yang terjadi diantara partai politik yang menghalangi jalannya
stabilitas nasional
D. kekuatan militer yang menguasai jalannya pemerintahan
E. kondisi politik yang terus memburuk
26. Berikut ini adalah karakteristik sistem parlementer dengan kabinet semu
pada masa Republik Indonesia Serikat, kecuali ....
A. pengangkatan perdana menteri oleh presiden, bukan oleh parlemen
B. Presiden turut campur pada kekuasaan perdana menteri
C. pembentukan kabinet dilakukan oleh parlemen
D. parlemen tidak memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak
mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah
E. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan
27. Rehabilitasi dan stabilisasi politik keamanan dijalankan oleh orde
baru sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan
tujuan utama ....
A. pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia
B. keselamatan bangsa dan negara dari ancaman dari luar negeri
C. pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila
D. perubahan paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih
jelas dan terarah
E. pembangunan manusia seutuhnya dan seluruhnya
28. Pelaksanaan rehabilitasi dan stabilisasi politik keamanan oleh pemerintah
orde baru dilaksanakan dengan pendekatan keamanan (security approach), artinya
....
A. kebijakan yang melibatkan militer dan aparat negara dalam upaya menciptakan
suasana sosial dan politik yang stabil dan aman, sehingga pemerintahan dapat
menjalankan berbagai program pembangunan dengan baik
B. kebijakan yang mempertimbangkan aspek keamanan dalam segala hal untuk
menciptakan suasana kehupan masyarakat yang aman dan sejahtera
C. kebijakan yang bertumpu pada aspek keamanan diatas aspek yang lain
D. kebijakan dengan memberikan porsi pemerintahan lebih besar untuk militer
E. sistem pendudukan militer pada daerah- daerah yang rawan stabilitas
keamanannya
29. Dilemparkannya gagasan untuk penyederhanaan partai politik pada akhir
tahun 1971 oleh orde baru dilakukan atas pertimbangan ....
A. kecenderungan adanya perselisihan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas
politik dan keamanan
B. keinginan bersama parpol untuk mengusung aspirasinya melalui sistem
penyederhanaan partai
C. tekanan anggota DPR untuk menyederhanakan parpol
D. adanya partai- partai politik tertentu yang akan menanamkan ideologi
komunis di Indonesia
E. membatasi kebebasan aspirasi untuk berserikat dan berkumpul
30. Orde baru menerapkan politik "massa mengambang" melalui Undang- Undang
Nomor 3 tahun 1975, artinya ....
A. partai - partai diperbolehkan memiliki kepengurusan di tingkat desa dan
kecamatan
B. partai - partai tidak diperbolehkan memiliki kepengurusan di tingkat desa
dan kecamatan
C. partai-partai politik memiliki keleluasaan untuk memperoleh massa dari
semua kalangan
D. partai- partai politik bebas menentukan arah kebijakan politik partai
masing- masing sesuai perundang- undangan yang berlaku
E. partai- partai politik berhak untuk mendapat sokongan dari militer dan
golongan pegawai pemerintah
31. Penyusunan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diadasrkan
pada cita- cita berikut ini, kecuali ....
A. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain ang berlainan
agama atau kepercayaan
B. mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak
sewenang-wenang
C. mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi
D. setia kepada bangsa dan negara dengan mengikuti kegiatan wajib militer
E. demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah
32. Ketidakpuasan masyarakat terjadi pada penyelenggaraan pemilu masa orde
baru. Hal ini terjadi karena ....
A. dibatasinya jumlah partai politik
B. pengerahan pegawai negeri sipil dan ABRI serta anggota keluarga untuk
mendukung Golkar
C. depolitisasi terhadap orsospol atau pelarangan kegiatan politik di tingkat
kecamatan dan desa
D. depolitisasi di dunia pendidikan
E. semua jawaban benar
33. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan krisis moneter yang melanda
Indonesia adalah ....
A. krisis moneter di Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi akan
tetapi juga berdampak menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial
masyarakat
B. krisis moneter membuat depresiasi rupiah yang sangat signifikan
C. salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis
moneter adalah dengan menolak bantuan keuangan dari IMF
D. pernyataan A dan B benar
E. pernyataan A, B dan C benar
34. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab reformasi 1998 adalah
....
A. krisis moneter yang membuat kemerosotan pada berbagai sektor ekonomi
B. krisis politik yang ditimbulkan oleh demokrasi yang tidak dilaksanakan
secara semestinya
C. krisis kebijakan yang memihak pada kalangan bawah daripada kalangan atas
D. krisis hukum yang timbul karena ketidakadilan pemerintahan orde baru
E. krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang dianggap tidak bisa
mengayomi kesejahteraan masyarakat
35. Dalam menjawab tuntutan reformasi secara cepat dan tepat, salah satu
proses reformasi yang disiapkan oleh Presiden B.J Habibie adalah dalam bidang
politik dengan cara ....
A. memperbarui berbagai perundang- undangan dalam rangka lebih meningkatkan
kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada PEMILU sebagaimana yang
diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
B. merevisi dan mengurangi aturan perundang- undangan yang tidak diperlukan
lagi berkaitan dengan kehidupan berpolitik warga negara
C. membebaskan tahanan politik dan pihak- pihak yang berseberangan pendapat
dengan pemerintah terdahulu
D. meninjau kembali undang- undang politik
E. mempercepat pelaksanaan pemilu legislatif
36. Berikut ini adalah beberapa hal yang telah dilakukan oleh presiden B.J
Habibie dalam reformasi bidang politik, kecuali ....
A. diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan luas
B. kebebasan politik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik
C. pemberlakukan pemusatan kekuasaan
D. pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit (SIT) bagi media massa
cetak
E. pemberlakuan pembatasan masa jabatan presiden
37. Wawasan nusantara mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang
dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
Pernyataan tersebut merupakan sifat wawasan nusantara yaitu ....
A. manunggal
B. utuh
C. kesatuan
D. terpadu
E. serasi
38. Maklumat Poltik Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang dikeluarkan
setelah kemerdekaan oleh presiden menunjukkan landasan operasional dari
politik luar negeri Indonesia yang berisi pernyataan- pernyataan berikut ini,
kecuali ....
A. politik damai dan hidup berdampingan secara damai
B. tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain
C. politik bertetangga baik dan kerja sama dengan semua negara di bidang
ekonomi, politik dan lain- lain
D. hubungan luar negeri selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan
hubungan dengan negara lain
E. politik bebas terbatas pada salah satu kelompok atau blok negara yang
saling menguntungkan
39. Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa (SKSD Palapa) merupakan sistem
komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia di masa orde baru yang
ditujukan untuk banyak kepentingan. Berikut ini yang merupakan manfaat Satelit
Palapa dalam hal keamanan negara adalah ...
A. meningkatkan kualitas penyiaran televisi dan radio di seluruh dunia
B. mempermudah komunikasi antardaerah dan antarnegara
C. Menyediakan data geospasial yang akurat
D. meningkatkan komunikasi di tubuh ABRI sebagai lembaga pertahanan dan
keamanan nasional
E. membantu Pusat Meteorologi dan Geofisika dalam memprediksi cuaca secara
tepat
40. Di bawah ini yang merupakan manfaat dari jalan tol dipandang dari segi
pendapatan pemerintah adalah ....
A. meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang
B. mendapatkan keuntungan pendapatan dari tarif tol yang berlaku
C. mengembangkan wilayah dalam hal ekonomi
D. menghemat jarak dan waktu tempuh perjalanan
E. menghasilkan lapangan kerja baru bagi masyarakat
41. Pembangunan jalan bebas hambatan pertama yang dilakukan oleh pemerintah
adalah ....
A. Jalan tol Jagorawi
B. Jalan tol Cipali
C. Jalan tol Cipularang
D. Jalan tol Jakarta Merak
E. Jalan tol Surabaya - Gempol
42. Teknologi cakar ayam merupakan teknologi yang digunakan untuk memperkokoh
bangunan terutama di daerah rawa- rawa. Teknologi ini ditemukan oleh ....
A. Dr. Ir. Tjokorde Raka Sukawati
B. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo
C. Ir. Soekarno
D. Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata
E. Ir. Djoeanda Kartawidjaja
43. Revolusi hijau sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian
melalui kebijakan modernisasi pertanian yang intensif yang pada awalnya
dilakukan dengan kegiatan Demonstrasi masal (Demas). Dalam upaya memaksimalkan
hasil pertanian, Demas menerapkan upaya berikut ini, kecuali ....
A. perbaikan cara tanam
B. penyediaan sarana irigasi yang baik
C. pemberian modal kepada para petani
D. menerapkan penggunaan varietas unggul, pupuk kimia dan pestisida
E. menerapkan prinsip- prinsip bertani modern
44. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa
pemerintahan Abdurrahman Wahid, kecuali ....
A. pembubaran departemen penerangan dan departemen sosial
B. pemisahan POLRI dari ABRI menjadi kepolisian RI dan perubahan ABRI menjadi
TNI
C. persetujuan untuk penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua
D. pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme
dan Leninisme
E. pembolehan etnis Tionghoa untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek
45. Pada masa jabatannya, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan maklumat
Presiden tanggal 22 Juli 2001 yang kemudian disebut sebagai Dekrit Presiden.
Dekrit Presiden tersebut berisikan ....
A. pembekuan MPR dan DPR RI
B. mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam
waktu satu tahun
C. menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur- unsur orde baru
sekaligus membekukan partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah
Agung
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
46. Berikut ini yang bukan merupakan agenda utama kabinet Gotong Royong yang
dibentuk oleh Presiden Megawati pada awal masa tugasnya adalah ....
A. membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN
B. menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang
berkepanjangan
C. menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan
keamanan dan
hak asasi manusia.
D. meneruskan janji- janji politik yang belum terlaksana pada pemerintahan
sebelumnya
E. mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang
kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil
47. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Megawati untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi adalah ....
A. menaikkan tarif dasar listrik
B. menaikkan harga bahan bakar minyak
C. privatisasi terhadap BUMN dengan penjualan saham Indosat
D. melakukan peminjaman baru terhadap IMF
E. menaikkan pajak pendapatan negara
48. Kebijakan yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi
disintegrasi bangsa dan kedaulatan adalah ....
A. pembentukan institusi hukum seperti MA dan peradilan- peradilan di bawahnya
B. pembentukan lembaga- lembaga baru seperti kejaksaan agung,, komnas HAM
komnas perempuan
C. peluncuran bantuan operasional sekolah (BOS)
D. penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui MOU Helsinki
E. mengoptimalkan penerimaan negara
49. Pada saat terpilih kembali untuk periode kedua pada pemilu 2009, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono mengambil beberapa kebijakan seperti berikut ini,
kecuali ....
A. pembentukan sekretariat gabungan
B. peningkatan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN
C. pengajuan utang dengan skema baru kepada IMF
D. pembentukan lembaga untuk menanggulangi masalah kemiskinan
E. peningkatan investasi untuk tahun- tahun berikutnya
50. Euforia demokrasi salah satunya berpengaruh terhadap kebebasan pers dimana
masyarakat akan lebih bebas dalam menyuarakan aspirasinya. Salah satu dampak
yang ditimbulkan adalah ....
A. pers yang bebas dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan kekacauan
B. adanya kriik yang merusak terhadap pemerintah yang sah sehingga menurunkan
kepercayaan terhadap pemerintah
C. munculnya pemberitaan yang tidak bertanggungjawab atau bersifat hoax dan
provokatif
D. penayangan berita tidak pada tempatnya seperti berita yang berisikan hal
negatif seperti kekerasan dan dewasa
E. semua jawaban benar
51. Kebijakan negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas Sistem Keuangan diatur dalam ....
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020
E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020
52. Pada masa awal pandemi Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih dipilih Indonesia daripada lockdown wilayah dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Hal tersebut dipandang karena lockdown wilayah memiliki dampak yang berkepanjangan. Dibawah ini merupakan dampak dari lockdown dalam suatu wilayah terkait pandemi Covid-19, kecuali ....
A. penyusutan ekonomi
B. meningkatnya pengangguran
C. terganggunya distribusi makanan
D. kekacauan dalam masyarakat
E. tercukupinya kebutuhan masyarakat
53. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor ....
A. 20 tahun 2020
B. 21 tahun 2020
C. 22 tahun 2020
D. 23 tahun 2020
E. 24 tahun 2020
54. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali di sahkan melalui UU No.11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan ....
A. UU No. 19 Tahun 2016
B. UU No. 20 Tahun 2016
C. UU No. 21 Tahun 2016
D. UU No. 22 Tahun 2016
E. UU No. 23 Tahun 2016
55. UU ITE memiliki beberapa manfaat apabila dilaksanakan dengan benar. Berikut ini adalah manfaat- manfaat dari UU ITE, kecuali ....
A. menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik
B. mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia
C. salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet
D. melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online
E. menjaga kestabilan ekonomi suatu negara
Khusus soal UU Kepolisian, bisa teman- teman latih melalui latihan soal berikut,
Demikian Latihan Soal Uji TKK Aspek Pengetahuan Penerimaan SIPSS POLRI Tahun Anggaran 2023. Selamat belajar untuk teman- teman semuanya. Jangan lupa bagikan bila bermanfaat. Semoga sukses dan diterima semuanya..
Salam.