Ahzaa.Net: Rangkuman Materi PPKn kelas 7 SMP Bab 2 Kurikulum Merdeka
Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part III)

Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part III)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, kembali lagi di AhzaaNet. Pada post ini akan saya akan lanjutkan untuk latihan soal PPKn Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 tentang Norma dan UUD NRI Tahun 1945 bagian ketiga (Part III). Oya, untuk bagian pertama bisa teman- teman buka pada tulisan sebelumnya yaa...



source : https://bpip.go.id/

Latihan soal pelajaran PPKn  kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka bab 2 tentang Norma dan UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 7 kurikulum merdeka. Bab 2 PPKn kelas 7 SMP terdiri dari lima sub bab yaitu

A. Norma Masyarakat  
B. Hak dan Kewajiban pada Norma 
C. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara
D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 
E. Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Untuk memudahkan dalam belajar, latihan soal ini akan saya bagi berdasarkan sub bab di atas. Untuk latihan soal berikut adalah sub bab ketiga, keempat dan kelima yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara, Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945, dan Amendemen UUD NRI Tahun 1945 . 


Terdapat 20 soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya untuk membantu teman- teman dalam belajar.

Baik, berikut latihan soalnya, semoga bermanfaat.  
======================================================================================

Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part III)
======================================================================================

C. Undang-Undang NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara

1. Dasar semua hukum tertulis dan menjadi dasar dari semua hukum di Indonesia adalah ....
A. UUD
B. UU
C. UUD NRI Tahun 1945
D. Tap MPR



2. Setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis dengan maksud ....
A. ketentuan- ketentuan yang terperinci
B. terciptanya pemenuhan hak dan kewajiban yang selaras dan tidak bertentangan
C. agar tidak terjadi pertentangan para penggagas undang- undang-
D. adanya aturan yang mengikat masyarakat



3. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional berkaitan dengan ideologi negara adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah



4. Landasan formal atau landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah



5. Setiap peraturan perundang- undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan salah satu landasan umum pembentukan perundang- undangan yaitu landasan ....
A. formal
B. filosofis
C. sosiologis
D. politis



6. Tata urutan perundang- undangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum yang mencakup salah satu hal di bawah ini yaitu ....
A. dasar peraturan perundang- undangan selalu peraturan perundang- undangan
B. hanya peraturan perundang- undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
C. peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat  atau lebih tinggi
D. semua jawaban benar



7. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(4) Peraturan Presiden (Perpres)
(5) Peraturan Pemerintah (PP)
(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (6) - (7)
B. (1) - (2) - (3) - (5) -(4) - (6) - (7)
C. (1) - (3) - (2) - (4) -(5) - (6) - (7)
D. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (7) - (6)



8. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh ....
A. BPUPK
B. PPKI
C. KNIP
D. DPR



9. Di bawah ini adalah pernyataan yang tepat tentang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ....
A. Undang- Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan republik Indonesia
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan
C. UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh lembaga tinggi negara
D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia



10. Pancasila berhasil dilahirkan sebagai dasar negara pada tanggal ....
A. 29 Mei 1945
B. 30 Mei 1945
C. 1 Juni 1945
D. 2 Juni 1945



11. Penyusunan sila- sila Pancasila dilakukan oleh ....
A. BPUPK
B. KNPI
C. Panitia Sembilan
D. MPR



12. Perhatikan tokoh- tokoh berikut ini,
(1) Ir. Soekarno
(2)Drs. Mohammad Hatta
(3) K.H.A Wahid Hasyim
(4) Mr. Soepomo
(5) Abdulkahar Muzakir
(6) Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
(7) Drs Moh Yamin
(8) H Agus Salim
(9) Ahmad Subarjo
(10) Abikusno Cokrosuyoso
(11) A.A Maramis

Tokoh- tokoh yang bukan merupakan anggota sembilan ditunjukkan nomor ....
A. (3) dan (4)
B. (4) dan (5)
C. (4) dan (6)
D. (7) dan (9)



13. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan dalam sidang BPUPK yaitu terdapat pada sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat



14. Materi muatan dalam UUD 195 dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat ....
A. rigid
B. kaku
C. supel
D. universal



15. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan masa sekarang ini sudah dilakukan sebanyak ....
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali



16. Lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial



17. Di bawah ini yang bukan merupakan tata cara perubahan UUD  sesuai pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Usul perubahan pasal- pasal diajukan sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaiakan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
B. Sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 anggota DPR
C. Khusus berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
D. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang- kurangnya 50% dari anggota MPR



18. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah ....
A. tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
B. mempertegas sistem pemerintahan presidensial
C. perubahan dilakukan dengan cara adendum dan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal- hal bersifat normatiff akan dimasukkan ke dalam pasal- pasal
D. semua jawaban benar



19. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum, artinya ....
A. menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya
B. menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
C. merevisi pasal yang sudah ada sebelumnya
D. mengganti pasal yang lama dengan pasal yang baru



20. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum bertujuan untuk ....
A. mengganti pasal sebelumnya
B. merevisi kalimat yang kurang tepat
C. kepentingan bukti historis
D. mengubah esensi dari pasal sebelumnya



Rangkuman Materi dan Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945

Rangkuman Materi dan Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada hari ini kita akan belajar materi PPKn untuk kelas 7 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945. Pada bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945, dipelajari tentang materi :

A. Norma Masyarakat  
B. Hak dan Kewajiban pada Norma 
C. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara
D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 
E. Amendemen UUD NRI Tahun 1945
Source : https://bpip.go.id/


Rangkuman materi untuk bab 2 ini didasarkan pada buku PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka terbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Nah, berikut rangkuman materi berikut Latihan soal materi PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945. 

Semoga Bermanfaat.

====================================================================================

Rangkuman Materi dan Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 
Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945

1. Norma adalah Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.

2. Norma bersifat mengikat sehingga harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut.

3. Orang yang tidak mematuhi norma dapat dikenakan sanksi atau hukuman dengan sanksi yang bermacam-macam bentuknya, baik ringan maupun berat, sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat.

4. Norma dapat berupa aturan tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Salah satu contoh dari norma tertulis adalah peraturan sekolah 

5. Norma tidak tertulis tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan bersama. Contoh norma tidak tertulis adalah apabila ada tetangga yang mengadakan hajatan pernikahan, maka tetangga lainnya membantu terlaksananya acara sampai selesai

6. Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. 

7. Terdapat beberapa nilai penting norma yang perlu diperhatikan. Di antaranya 
a. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama
b. Mencegah benturan kepentingan antarwarga
c. Membentuk akhlak atau karakter manusia.
d. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat.
e. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8. Begitu penting norma bagi masyarakat, maka norma perlu dibudayakan sejak dini. Salah satu cara membudayakannya adalah dengan memberlakukan sanksi. Sanksi dapat besifat ringan, seperti berupa teguran atau peringatan agar tidak melanggar norma yang sama di waktu lainnya. Sedangkan sanksi yang lebih berat dapat berupa denda hingga hukuman bagi pelanggar sanksi.

9. Jenis norma
Secara umum norma dikelompokkan menjadi empat jenis
a. Norma agama
Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini berisi perintah dan larangan, yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
b. Norma susila
Norma ini berasal dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk.
c. Norma sosial
Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tatakrama atau kebiasaan masyarakat. Norma ini bersifat lokal. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan- aturan yang disepakati bersama.
d. Norma hukum
Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. 

10. Norma dan Nilai-nilai Pancasila
a. Norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan.
b. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar dan bercita-cita.
c. Norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun isik. Juga untuk selalu tertib, disiplin, dan bekerja keras. 
d. Norma kerakyatan merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan. Seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi. Juga norma untuk mementingkan bergotong royong atau bekerja sama. Norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial.

11. Hak adalah hal-hal yang harus diperoleh dan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku

12. Hak juga dimaknai sebagai wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Contohnya adalah seorang guru yang memiliki wewenang untuk mengajar di suatu sekolah sehingga dia berhak untuk mengajar siswa

13. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak yang dimiliki setiap orang, bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Contoh hak asasi manusia adalah hak hidup, hak beragama, hingga hak untuk mengemukakan pendapat.

14. Pengertian kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Contoh kewajiban adalah kewajiban siswa untuk belajar

15. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam.
- Kewajiban pada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah - perintah dalam agama dan menjauhi larangan- larangan agama. 
- Kewajiban pada sesama berkaitan dengan sopan santun dan kesusilaan
- Kewajiban pada alam berhubungan dengan norma agama yang mewajibkan manusia menjaga lingkungan, serta dengan norma hukum. 

16. Pemenuhan hak dan kewajiban saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri atas orang lain itu.

17. Agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang- undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada dasar hukum tertulis.

18. Setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis karena tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang serta ketentuan-ketentuan dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Bila hal itu terjadi akan membingungkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban.

19. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan pada sidang pertama BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945

20. Penyusunan sila- sila Pancasila ditugaskan kepada panitia sembilan dan selesai pada tanggal 22 Juni 1945. Pancasila siap dijadikan pondasi untuk merumuskan dasar hukum tertulis sehingga Pancasila dimasukkan menjadi inti Mukadimah atau Pembukaan dasar hukum tertulis.

21. Dalam sidang kedua BPUPK tanggal 10-17 Juli 1945, semua setuju Pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Maka BPUPK pun membentuk Panitia Dasar hukum tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Pada masa itu, bagian isi Undang-Undang Dasar itu disebut batang tubuh Undang-Undang Dasar.

22. Panitia Dasar hukum tertulis tersebut beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno . BPUPKI juga membentuk Panitia Keuangan dan Perekonomian yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Panitia Pembela Tanah Air (PETA) yang diketuai Abikusno Cokrosuyoso.

23. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Dasar Hukum Tertulis bermusyawarah yang menghasilkan tiga hal,
- membentuk Panitia Perancang  Undang- Undang Dasar (UUD)
- bentuk negara kesatuan atau unitaris
- kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden

24. Panitia Perancang UUD yang berangggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman dan Parada Harahap. Mereka menyepakati soal: (1) lambang negara; (2) negara kesatuan; serta (3) sebutan lembaga Majlis Permusyawaratan Rakyat. 

25. BPUPK lalu bersidang menetapkan tiga hal. Pertama, pernyataan tentang Indonesia merdeka. Kedua, Pembukaan dasar hukum tertulis. Ketiga, batang tubuh dasar hukum tertulis yang kemudian dinamakan sebagai Undang- Undang Dasar (UUD. Adapun rancangan UUD tersebut berisi antara lain:
a. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, dan pulau-pulau di sekitarnya.
b. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.
c. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.
d. Bendera nasional adalah sang saka Merah Putih
e. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

26. Perumusan rancangan Undang- Undang Dasar selesai dan diterima dalam sidang BPUPK dengan suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945

27. Setelah sidang BPUPK kedua ditutup, maka tugas BPUPK dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Untuk melanjutkan tugas- tugas BPUPK, dibentuklah Badan yang diberi nama Dokoritzuu Zyunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 9 Agustus 1945

28. PPKI bukan merupakan alat pemerintah Jepang, karena
- PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi
- PPKI bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka
- PPKI merupakan suatu badan perwujudan atau perwakilan  rakyat Indonesia

29. PPKI bersidang untuk pertama kali setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan bahasan Rancangan Hukum Dasar dan Pengesahan Undang- Undang Dasar atas kemerdekaan yang telah diucapkan sehari sebelumnya pada peristiwa proklamasi

30. Sidang PPKI mengambil beberapa keputusan
a.  Mengesahkan UUD negara Republik Indonesia dengan jalan :
- menetapkan Piagam Jakarta dengan berbagai perubahan menjadi Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
- menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan  menjadi UUD Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945
b. memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
c. membentuk Komite nasional Indonesia yang kemudian dikenal sebagai badan Musyawarah Darurat

31. Undang-Undang Dasar disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh KNIP tanggal 19 Agustus 1945

32. Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah dirumuskan mencakup tiga hal. - bagian pembukaan
- bagian batang tubuh
- bagian penjelasan

33. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari empat alinea. Keseluruhannya adalah mengenai bentuk negara, tujuan negara serta rumusan dasar negara Pancasila. Batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.

34. Perubahan Undang-Undang disebut sebagai amendemen. Perubahan atau amendemen Undang-Undang telah dilakukan, termasuk perubahan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan tersebut dilakukan dari tahun 1999 hingga tahun 2002 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

35. Amendemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan empat kali. Perubahan pertama dilakukan melalui Sidang MPR pada tanggal 14-19 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah dalam amendemen ini. Perubahan kedua adalah melalui sidang pada tanggal 1-18 Agustus 2000 untuk mengubah 25 pasal pada lima bab.
Selanjutnya adalah amendemen ketiga yang mengubah 22 pasal. Hal ini dilakukan melalui Sidang MPR pada tanggal 1-9 November 2001. Amendemen keempat adalah melalui Sidang MPR pada tanggal 1-10 Agustus 2002 dengan mengubah 13 pasal. Semua perubahan itu dilakukan dengan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasarnya.

36. Amendemen UUD NRI Tahun 1945 menghasilkan beberapa perubahan. 
- amendemen pertama membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi maksimal dua kali masa jabatan atau paling lama selama 10 tahun. Setelah 10 tahun menjabat, presiden dan wakil presiden tidak dapat dipilih lagi.
- amendemen kedua ditegaskan bahwa masyarakat memilih secara langsung para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga setiap orang sepenuhnya bebas memilih wakilnya untuk menjadi anggota DPR.
- amandemen ketiga menegaskan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung
- amendemen keempat UUD NRI Tahun 1945 antara lain menyangkut masalah pendidikan. Dalam amendemen ini, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit harus 20 persen dari anggaran negara. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

========================================================================================
Nah, setelah mempelajari rangkuman materi di atas, saatnya teman- teman menguji kemampuan akan materi yang dipelajari, berikut latihan soalnya, teman- teman bisa membuka melalui tautan link sesuai dengan materi yang ingin diuji,




Demikian Rangkuman Materi dan Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945. Jangan lupa bagikan bila bermanfaat...

Terima kasih. Salam.
Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part II); Hak dan Kewajiban pada Norma

Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part II); Hak dan Kewajiban pada Norma

Comment
Hai sahabat Ahzaa, kembali lagi di AhzaaNet. Pada post ini akan saya akan lanjutkan untuk latihan soal PPKn Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 tentang Norma dan UUD NRI Tahun 1945 bagian kedua (Part II). Oya, untuk bagian pertama bisa teman- teman buka pada tulisan sebelumnya yaa...



source : https://bpip.go.id/

Latihan soal pelajaran PPKn  kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka bab 2 tentang Norma dan UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 7 kurikulum merdeka. Bab 2 PPKn kelas 7 SMP terdiri dari lima sub bab yaitu

A. Norma Masyarakat  
B. Hak dan Kewajiban pada Norma 
C. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara
D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 
E. Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Untuk memudahkan dalam belajar, latihan soal ini akan saya bagi berdasarkan sub bab di atas. Untuk latihan soal berikut adalah sub bab kedua yaitu Hak dan Kewajiban pada Norma . Adapun latihan sub bab ketiga dan seterusnya akan saya lanjutkan pada posting berikutnya. 


Terdapat 10 soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya untuk membantu teman- teman dalam belajar.

Baik, berikut latihan soalnya, semoga bermanfaat.  
======================================================================================
Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 
Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part II); Hak dan Kewajiban pada Norma
======================================================================================

1. Di bawah ini yang merupakan contoh dari hak dari setiap siswa dalam lingkungan sekolah adalah ....
A. setiap siswa harus tiba di sekolah sebelum pukul 07.00
B. setiap siswa harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai
C. setiap siswa harus mengikuti pembelajaran di kelas dengan tertib
D. setiap siswa harus mendapatkan bimbingan dari guru yang ada di sekolah



2. Manusia sejak lahir sudah memiliki hak- hak dasar yang melekat pada dirinya. Hak tersebut dikenal dengan ....
A. hak hidup
B. hak asasi manusia
C. hak pribadi
D. hak individu



3. Hak- hak dasar manusia yang dimiliki sejak lahir harus dihormati, dihargai dipertahankan dan tidak boleh dirampas atau direbut paksa oleh orang lain dengan tujuan ....
A. menciptakan ketertiban masyarakat
B. tercipta hubungan yang harmonis sesama manusia
C. menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia
D. melindungi harkat dan martabat manusia  



4. Kewajiban merupakan hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan norma. Salah satu bentuk kewajiban adalah kewajiban pada Tuhan yang dilakukan dengan cara ....
A. bersikap sopan dan santun terhadap orang lain
B. mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
C. memelihara hubungan yang baik pada lingkungan sekitar
D. mematuhi aturan yang berlaku



5. Salah satu bentuk kewajiban adalah keharusan menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Hal tersebut dilakukan dengan ....
A. menjalankan ajaran agama dengan baik
B. bersungguh- sungguh memperdalam ajaran agama 
C. taat dalam beribadah
D. bersikap sopan, santun terhadap sesama



6. Kewajiban pada Tuhan apabila dikaitkan dengan nilai- nilai Pancasila bersangkutan dengan norma ....
A. ketuhanan
B. kemanusiaan
C. persatuan
D. kerakyatan



7. Apabila dihubungkan dengan nilai- nilai Pancasila, kewajiban pada sesama terkait dengan norma .... 
A. ketuhanan
B. kemanusiaan dan persatuan
C. kemanusiaan, perstauan, kerakyatan dan keadilan sosial
D. ketuhanan, kemanusiaan, perstauan, kerakyatan dan keadilan sosial



8. Kewajiban pada alam apabila dihubungkan dengan nilai- nilai Pancasila dapat dikaitkan dengan norma ....
A. ketuhanan
B. kemanusiaan, persatuan, kerakyatan
C. ketuhanan, hukum
D. kemanusiaan, hukum



9. Pemenuhan hak dan kewajiban saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, maka setiap orang ....
A. harus menuntut haknya terlebih dahulu
B. memahami pengaturan hak dan kewajiban dalam hubungan antarmanusia
C. memperhatikan hak orang lain terlebih dahulu kemudian memenuhi hak orang tersebut sesuai tanggung jawab dan kewajiban diri sendiri
D. menunaikan kewajiban bersamaan dengan hak kepada orang lain



10. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban adalah ....
A. hak diri sendiri lebih penting daripada hak orang lain
B. memenuhi hak orang lain dengan menjalankan semua kewajiban kita merupakan dua hal yang harus dilakukan sebelum kita menuntut hak diri
C. pemenuhan hak dan kewajiban dilaksanakan secara bersamaan
D. hak diri sendiri lebih penting daripada hak orang lain 


Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part I); Norma Masyarakat

Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part I); Norma Masyarakat

Comment
Hai sahabat Ahzaa, kembali lagi di AhzaaNet. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan untuk menyajikan soal- soal latihan terkini untuk mapel- mapel di jenjang SMP kelas 7 yang pada tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. 

source : https://bpip.go.id/
Baik, untuk hari ini saya lanjutkan dengan menyajikan soal-soal latihan untuk mata pelajaran PPKn  kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka bab 2 tentang Norma dan UUD NRI Tahun 1945. Bab ini terdapat pada pembelajaran semester pertama atau semester gasal pada mapel PPKn. Latihan soal ini merujuk pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 7 kurikulum merdeka. Bab 2 PPKn kelas 7 SMP terdiri dari lima sub bab yaitu

A. Norma Masyarakat  
B. Hak dan Kewajiban pada Norma 
C. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara
D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945 
E. Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Untuk memudahkan dalam belajar, latihan soal ini akan saya bagi berdasarkan sub bab di atas. Untuk latihan soal berikut adalah sub bab pertama yaitu Norma Masyarakat. Adapun latihan sub bab kedua dan seterusnya akan saya lanjutkan pada posting berikutnya. 


Terdapat 30 soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya untuk membantu teman- teman dalam belajar.

Baik, berikut latihan soalnya, semoga bermanfaat.  
======================================================================================
Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 
Bab 2 Norma dan UUD NRI Tahun 1945 (Part I); Norma Masyarakat 

Norma Masyarakat 

1. Kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disebut ....
A. norma
B. adat
C. kepercayaan
D. kebiasaan



2. Berikut ini pernyataan yang benar tentang norma adalah ....
A. norma sebagai peraturan hidup mengikat setiap manusia sebagai anggota suatu masyarakat
B. norma merupakan standar atau ukuran tentang perbuatan manusia 
C. norma digunakan sebagai peraturan hidup manusia dalam pergaulan masyarakat
D. Pernyataan A, B dan C benar



3. Pada dasarnya norma terdiri atas dua hal pokok yaitu ....
A. anjuran dan pencegahan
B. perintah dan larangan
C. pencegahan dan petunjuk
D. anjuran dan larangan



4.  Norma yang biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam suatu waktu tertentu disebut ....
A. norma tertulis
B. norma tidak tertulis
C. norma umum
D. norma khusus



5. Norma yang biasanya berkembang dalam suatu lingkup masyarakat dapat disebut norma ....
A. tertulis
B. tidak tertulis
C. khusus
D. umum 



6. Di bawah ini yang merupakan contoh dari norma tertulis adalah ....
A. kesediaan warga menyumbang warga yang mengalami kesusahan
B. pemberian bantuan tenaga untuk tetangga yang sedang mengadakan hajatan
C. pemberian bantuan tetangga yang sedang berduka sampai semua urusan selesai
D. peraturan sekolah untuk berbaris dan menyalami guru saat akan masuk ke kelas di pagi hari



7. Dalam suatu wilayah tertentu, Norma bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua orang dalam wilayah tersebut. Bagi warga atau masyarakat yang tidak mematuhi norma, maka .... 
A. tidak akan mendapatkan sanksi
B. mendapatkan teguran dari orang terdekat
C. mendapatkan sanksi yang bermacam- macam sesuai kesepakatan masyarakat wilayah tersebut
D. mendapatkan pengucilan dari masyarakat sampai hukuman yang berat 



8. Norma dalam masyarakat dibuat dengan tujuan ....
A. menciptakan aturan yang mengikat suatu masyarakat
B. menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
C. menunjukkan ciri khas suatu masyarakat
D. menakuti masyarakat agar tidak melanggar norma yang ditentukan



9. Lampu merah yang dipasang di perempatan jalan memberikan indikator kepada pengguna jalan bahwa warna- warna di dalamnya mengandung maksud atau arti, warna merah sebagai perintah berhenti, warna kuning untuk siaga dan hijau untuk instruksi berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa norma yang diterapkan ....
A. mencegah benturan antarwarga
B. menciptakan ketertiban dan keamanan bersama-sama
C. membentuk akhlak atau karakter manusia
D. menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat



10. Pemerintah mengeluarkan aturan untuk elalu menaati protokol kesehatan dan mengikuti vaksin booster dalam berpergian menggunakan trasnportasi umum. Aturan tersebut merupakan norma untuk ....
A. mencegah benturan antarwarga
B. menciptakan ketertiban dan keamanan bersama-sama
C. membentuk akhlak atau karakter manusia
D. menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat



11. Bilal selalu diajarkan orang tuanya semenjak kecil untuk menghormati orang yang lebih tua  dengan menyapa dan memberi salam dengan sopan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa norma yang diajarkan oleh orang tuanya Bilal ....
A. mencegah benturan antarwarga
B. menciptakan ketertiban dan keamanan bersama-sama
C. membentuk akhlak atau karakter manusia
D. menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat



12. Pengaturan waktu di dalam lingkungan keluarga untuk mengatur waktu belajar, ibadah, dan menikmati sarana hiburan sangat penting dilakukan karena hal tersebut ....
A. mencegah benturan kepentingan antaranggota keluarga
B. menciptakan kondusivitas dalam keluarga
C. membiasakan sikap disiplin anggota keluarga
D. semua pernyataan benar



13. Berikut ini nilai penting dari norma adalah ....
A. ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
B. tenggang rasa antarmasyarakat
C. keadilan dalam masyarakat
D. kenyamanan bersama 



14. Keadilan bagi semua orang dalam masyarakat akan dapat terwujud apabila ....
A. setiap orang memiliki kepentingan yang sama
B. setiap orang mendapatkan manfaat yang sama atas pengaturan dengan norma
C. setiap orang memiliki pandangan yang sama akan sesuatu hal
D. setiap orang memiliki pandangan dan kepentingan yang sama



15. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membudidayakan norma adalah ....
A. memberlakukan aturan yang mengikat
B. membuat hukuman yang memberatkan
C. memberlakukan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
D. menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat



16. Berikut ini contoh sanksi yang bersifat ringan bagi orang yang tidak mematuhi norma adalah ....
A. denda
B. hukuman
C. teguran
D. denda dan hukuman



17. Peraturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia merupakan ciri- ciri dari norma ....
A. agama
B. hukum
C. kesusilaan
D. kesopanan


Lanjut lagi ke nomor soal berikutnya yaa .... >>>>>> Halaman 2

Formulir Kontak