Latihan Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Tahun 2021/ 2022
Halo sahabat Ahzaa,, selamat datang kembali di AhzaaNet. Hari ini saya akan lanjutkan untuk post seri soal untuk PAS ganjil materi soal PPKn kelas 8 SMP/ MTs semester ganjil tahun 2021 kurikulum 2013.
Materi PPKn untuk kelas 8 SMP/ MTs terdiri atas 3 bab utama antara lain sebagai berikut,
- Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila;
- Menumbuhkan Kesadaran terhadap Undang- Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945;
- Memaknai Peraturan Perundang- Undangan
Adapun materi dikompile dari berbagai sumber khususnya buku paket PPKn kelas 8 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Materi soal terdiri dari 40 soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya.
Semoga saja dengan latihan soal ini bisa membantu teman- teman dalam mempersiapkan PAS mendatang. Nah, apabila teman- teman masih kurang dengan latihan soal ini, teman- teman dapat membuka latihan soal PPKn kelas 8 SMP/ MTs materi lengkap semester 1 per bab pada tulisan saya sebelumnya.
Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,
Semoga Bermanfaat,
=======================================================================================
Latihan Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil PPKn Kelas 8 SMP/ MTs
Tahun 2021/ 2022
=======================================================================================
1. Rumusan resmi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 alenia ....
A. keempat
B. ketiga
C. kedua
D. pertama
2. Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum tujuan
nasional sebagai berikut ini, kecuali ....
A. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
B. memajukan kesejahteraan umum
C. mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
D. mencerdaskan kehidupan bangsa
3. Pancasila memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda
bangsa kita dengan bangsa yang lain. Dalam hal ini Pancasila berperan
sebagai ....
A. jiwa bangsa Indonesia
B. kepribadian bangsa Indonesia
C. sumber dari segala sumber hukum
D. perjanjian luhur
4. Pancasila merupakan pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil dan
makmur. Hal ini menunjukkan fungsi pancasila sebagai ....
A. perjanjian luhur
B. cita- cita dan tujuan bangsa Indonesia
C. sumber dari segala sumber hukum
D. kepribadian bangsa Indonesia
5. Pancasila sebagai satu- satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara mengandung arti bahwa ....
A. ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan perwujudan pelaksanaan
Pancasila secara murni dan konsekuen
B. Pancasila sebagai suber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di
Indonesia
C. Pancasila berperan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan
makmur
D. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan
tujuan dari pembangunan
6. Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara Indonesia. Hal ini
menunjukkan bahwa Pancasila menjadi nilai dasar dan nilai hukum yang
berkedudukan sebagai nilai ....
A. dasar
B. instrumental
C. terapan
D. keadilan
7. Pancasila mengandung intisari nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia berkedudukan
sebagai ....
A. dasar hukum
B. pandangan hidup
C. dasar negara
D. perjanjian luhur
8. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara secara yuridis sah saat
disahkannya UUD 1945 sebagai Undang Undang Dasar Negara Indonesia oleh ....
A. BPUPKI
B. PPKI
C. Presiden dan wakil presiden RI pertama
D. DPR
9. Bunyi alenia keempat pembukaan UUD 1945 menegaskan secara implisit bahwa
....
A. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa
B. penyelenggaraan negara Republik Indonesia didasarkan atas sila- sila
Pancasila
C. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
10. Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara bagi masyarakat
Indonesia adalah ....
A. dijalankannya pemerintahan dengan arah dan tujuan yang jelas
B. tercipta ketertiban, keamanan, dan keteraturan dalam masyarakat Indonesia
C. adanya kebebasan yang hakiki dalam mengatur pemerintahan
D. jawaban A dan B benar
11. Berikut ini yang bukan merupakan persyaratan yang sudah dipenuhi oleh
Pancasila sebagai dasar negara adalah ....
A. Pancasila memiliki potensi yang menampung keadaan majemuk masyarakat
Indonesia
B. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik
yang menjunjung dan menghargai harkat dan martabat manusia secara utuh
C. Pancasila memiliki potensi menjamin berlangsungnya demokrasi dan hak- hak
asasi manusia sesuai budaya bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan
sejahtera
D. Pancasila bersifat kaku terhadap perkembangan zaman
12. Pandangan dasar dan paling primer yang menjiwai keseluruhan sila- sila
Pancasila terdapat pada sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
13. Berikut ini yang bukan termasuk nilai instrumental dalam kehidupan nyata
dari sila kedua Pancasila adalah ....
A. kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai- nilai moral
dan tuntutan hati nurani
B. pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia
C. mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial
D. mewujudkan sikap tenggang rasa dan tepo sliro dalam hubungan sosial
masyarakat
14. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan
mengutamakan musyawarah dalam pengambilan kebijakan publik merupakan
pencerminan dari nilai ....
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C. Persatuan Indonesia
D. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan
15. Keputusan yang diambil dalam sebuah musyawarah harus memenuhi
persyaratan tertentu seperti pada hal- hal berikut ini, kecuali ....
A. dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
B. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
C. merepresentasikan keinginan salah satu golongan dalam rapat
D. menjunjung tinggi nilai- nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan
persatuan dan kesatuan
16. Sebelum adanya perubahan (amandemen) sistematika UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945 terdiri atas hal- hal berikut ini, kecuali ....
A. pembukaan
B. batang tubuh (pasal- pasal)
C. penjelasan
D. penutupan
17. Kemerdekaan merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan
didorongkan oleh keinginan lihur. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan UUD
1945 alenia ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
18. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari pasal- pasal dikarenakan
....
A. pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi
negara Republik Indonesia
B. pembukaan UUD 1945 dibuat lebih dahulu daripada pasal pasal yang ada di
dalamnya
C. pembukaan UUD 1945 merupakan memuat cita- cita bangsa Indonesia
D. Pembukaan ditetapkan oleh para pendiri bangsa
19. Berikut ini yang bukan merupakan asas politik berdasarkan bunyi alenia
keempat Pembukaan UUD 1945 adalah ....
A. dasar hukum atau undang- undang dasar
B. bentuk pemerintahan republik
C. negara yang berkedaulatan rakyat
D. negara yang kuat dalam segala bidang
20. Perhatikan hal- hal berikut ini,
1) pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD
2) pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa
3) cita-cita nasional
4) pernyataan kemerdekaan
5) rancangan pengelolaan negara
6) tujuan negara
7) kedaulatan rakyat
8) dasar negara Pancasila
9) peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat
Yang bukan merupakan pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam UUD 1945
adalah nomor....
A. 1) dan 2)
B. 3) dan 6)
C. 5) dan 9)
D. 4) dan 8)
21. Nilai universal sebagai nilai- nilai luhur pembukaan UUD 1945 mengandung
arti bahwa ....
A. nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia dan penghargaan
terhadap hak asasi manusia
B. mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan
perjuangan bangsa
C. mampu mengatasi permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu
menjiwai dan memegang teguh Pancasila
D. landasan pembangunan bangsa Indonesia di masa mendatang
22. Nilai lestari pada pembukaan UUD 1945 mengandung arti bahwa ....
A. mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan
perjuangan bangsa
B. mampu mengatasi permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu
menjiwai dan memegang teguh Pancasila
C. nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia dan penghargaan
terhadap hak asasi manusia
D. jawaban A dan B benar
23. Berikut ini yang bukan merupakan hal yang dijelaskan pada
Pembukaan UUD 1945 alenia kedua adalah ....
A. Bangsa Indonesia menghargai kemerdekaan yang diperolehnya
B. momentum yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan
C. kemerdekaan merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa
D. cita- cita untuk membentuk negara yang bersatu, berdaulat adil dan makmur
24. Bentuk negara Indonesia yang termaktub dalam alenia keempat UUD 1945
adalah ....
A. monarki konstitusional
B. republik yang berkedaulatan rakyat
C. federal
D. kerajaan
25. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD
Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 1 ayat (2)
C. 1 ayat (3)
D. 2 ayat (1)
26. Berikut ini adalah unsur produk hukum berdasarkan pengertian undang-
undang nomor 12 tahun 2011 kecuali ....
A. produk hukum harus bersifat tertulis
B. produk hukum harus dapat mengayomi semua kepentingan masyarakat secara
luas
C. produk hukum harus mengikat secara umum
D. produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui
prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan
27. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(4) Peraturan Presiden (Perpres)
(5) Peraturan Pemerintah (PP)
(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan
pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (6) - (7)
B. (1) - (2) - (3) - (5) -(4) - (6) - (7)
C. (1) - (3) - (2) - (4) -(5) - (6) - (7)
D. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (7) - (6)
28. Undang- undang merupakan peraturan perundang- undangan yang dibentuk
oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden dengan materi muatan yang harus
diatur sebagai berikut ini, kecuali ....
A. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
B. perintah suatu Undang - Undang untuk diatur dengan Undang- Undang
C. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
D. penyesuaian terhadap hukum di negara lain
29. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dilakukan
aapabila ....
A. terdapat suatu keadaan yang bersifat memaksa dan memerlukan tindakan yang
cepat dan tepat
B. adanya kepentingan dari pemerintah untuk menetapkan suatu undang- undang
tertentu
C. Undang- undang yang lama bersifat kaku atau rigid
D. adanya tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh
DPR atau Presiden
30. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hal ini
termasuk dalam asas materi muatan perundang- undangan yaitu asas ....
A. pengayoman
B. kebangsaan
C. kekeluargaan
D. kemanusiaan
31. Asas Bhinneka Tunggal Ika dalam muatan materi perundang- undangan
menekankan bahwa ....
A. materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman
penduduk Indonesia
B. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara.
C. materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia
D. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
32. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang- undangan nasional
yang berkaitan dengan ideologi negara adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah
33. Setiap peraturan perundang- undangan yang dibuat harus berkaitan dengan
kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Pernyataan
ini merupakan salah satu landasan umum pembentukan perundang- undangan yaitu
landasan ....
A. formal
B. filosofis
C. sosiologis
D. politis
34. Sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan saat ini,
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami perubahan
(amandemen) sebanyak ....
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali
35. Sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan
menetapkan UUD adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial
36. Berikut ini yang bukan merupakan tata cara perubahan UUD sesuai
pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Usul perubahan pasal- pasal diajukan sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah
anggota MPR dan disampaiakan secara tertulis yang memuat bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya
B. Sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal dihadiri sekurang- kurangnya 2/3
anggota DPR
C. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang- kurangnya 50% dari
anggota MPR
D. Khusus berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan
37. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara
adendum, artinya ....
A. menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya
B. menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
C. merevisi pasal yang sudah ada sebelumnya
D. mengganti pasal yang lama dengan pasal yang baru
38. Hal yang menjadi alasan bagaimana pentingnya sikap mematuhi hukum atau
peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah ....
A. terwujudnya ketertiban, keamanan, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat
B. merupakan kesepakatan bersama masyarakat
C. sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang hukum
D. munculnya generasi yang paham akan hukum
39. Penghayatan isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang
mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama termasuk dalam salah satu
indikator kesadaran hukum yaitu ....
A. pengetahuan hukum
B. pemahaman kaidah- kaidah hukum
C. sikap terhadap norma- norma hukum
D. perilaku hukum
40. Salah satu contoh tindakan ketaatan terhadap peraturan di lingkungan
sekolah adalah ....
A. memakai seragam sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah
B. bekerja sama saat ulangan
C. melaksanakan piket kelas kalau ada teman yang mengingatkan
D. mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah
