Ahzaa.Net: Latihan Soal PPKn kelas 9 Bab 3
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Mari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian ketiga setelah pada posting sebelumnya kita berlatih untuk latihan soal dalam bab yang sama untuk sub bab pertama tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan dan sub bab kedua yaitu Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua yaitu tentang Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan 60 (enam puluh) butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part III)

====================================================================================

C. Melaksanakan Prinsip-Prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Periode demokrasi parlementer teradi pada kurun waktu ....
A. 1945 - 1950
B. 1945 - 1949
C. 1945 - 1955
D. 1955 - 1959



2. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, membuat demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi ....
A. Indonesia dengan kabinet presidensial
B. parlementer
C. Pancasila
D. terpimpin



3. Berikut ini hal- hal yang berkaitan dengan pengelolaan negara pada kurun waktu pemberlakuan UUD RIS 1949 adalah ....
A. Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian
B. sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi parlementer
C. presiden hanya merupakan lambang sedangkan sistem pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
D. semua jawaban benar



4. Kembalinya bentuk negara kesatuan dengan UUDS 1945 dan diberhentikannya sistem pemerintahan RIS terjadi pada tanggal ....
A. 15 Agustus 1950
B. 16 Agustus 1950
C. 17 Agustus 1950
D. 18 Agustus 1950



5. Di bawah ini yang bukan merupakan kekisruhan keadaan ketatanegaraan pada masa pemberlakuan UUDS 1950 adalah ....
A. dipertahankannya demokrasi parlementer
B. pergantian kabinet yang terus menerus
C. kepentingan partai dan golongan yang lebih diutamakan
D. keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959



6. Demokrasi parlementer berakhir ditandai dengan keluarnya ....
A. maklumat pemerintah
B. Jakarta Charter
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
D. Surat Perintah sebelas Maret



7. Di bawah ini yang bukan merupakan isi dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ....
A. pembubaran badan konstituante
B. Pembentukan majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
C. pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
D. pengangkatan presiden seumur hidup



8. Sistem demokrasi yang digunakan pada masa orde lama adalah ....
A. demokrasi parlementer
B. demokrasi terpimpin
C. demokrasi Indonesia
D. demokrasi Pancasila



9. Pada masa demokrasi terpimpin, pemusatan kekuasaan berada di tangan ....
A. rakyat
B. DPR
C. presiden
D. MPR



10. perhatikan hal- hal berikut ini,
(1) Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959
(2) Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960, dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960.
(3) Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/
MPRS/1963
(4) berkembangnya partai masyumi dan partai sosialis Indonesia 
(5) kerja sama dengan negara-negara sosialis-komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara Barat.
(6) berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila

Yang bukan merupakan penyimpangan terjadi pada masa orde baru ditunjukkan oleh nomor ....
A. (3)
B. (4)
C. (5)
D. (6)



11. Keadaan negara yang tidak stabil, menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa dengan mengajukan tiga tuntutan rakyat yang
dikenal dengan Tritura yang isinya adalah sebagai berikut ini, kecuali ....
A. bubarkan PKI
B. bersihkan kabinet dari unsur PKI
C. turunkan presiden dan wakil presiden
D. turunkan harga dan perbaiki ekonomi



12. Masa kepemimpinan presiden Soekarno beralih kepada Jenderal Soeharto ditandai dengan dikeluarkannya ....
A. maklumat pemerintah
B. Jakarta Charter
C. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
D. Surat Perintah sebelas Maret



13. Sistem demokrasi yang digunakan pada masa orde baru adalah ....
A. demokrasi parlementer
B. demokrasi terpimpin
C. demokrasi Indonesia
D. demokrasi Pancasila



14. Sistem  demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu, salah satunya adalah ....
A. mengutamakan pengambulan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan
B. mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum
C. lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan
D. semua jawaban benar



15. Bentuk penyimpangan kekuasaan yang terjadi akibat periode masa jabatan yang tidak dibatasi dan kekuasaan penuh presiden pada masa orde baru adalah ....
A. tumbuhnya praktik budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
B. dibatasinya kebebasan berbicara
C. praktik demokrasi yang nyata 
D. jawaban A dan B benar



16. Peristiwa yang menjadi puncak lahirnya masa refomasi  dan berakhirnya masa orde baru adalah ....
A. gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi di segala bidang
B. pengunduran diri presiden Soeharto dan digantikan oleh B.J habibie
C. perubahan atau amandemen undang- undang dasar
D. jawaban A dan B benar



17. Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang demokrasi Pancasila masa reformasi, kecuali ....
A. Demokrasi yang pada masa Reformasi merupakan demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis
B. peran lembaga - lembaga negara pada demokrasi Pancasila masa reformasi ditingkatkan dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnyya
C. Demokrasi Pancasila masa reformasi memberikan kekuasaan seluas luasnya pemerintah untuk mengubah Undang- Undang
D. Demokrasi Pancasila masa reformasi membawa perubahan dalam segala bidang kehidupan sebagai tahap awal transisi demokrasi di Indonesia



18. Keberhasilan transisi demokrasi di Indonesia bergantung pada hal berikut ini, salah satunya adalah ....
A. komposisi elite politik
B. desain institusi politik
C. kultur politik dan peran masyarakat madani (civil society)
D. semua jawaban benar



19. Pernyataan yang benar tentang sistem parlementer adalah ....
A. parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan
B. parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan mengeluarkan mosi tidak percaya
C. kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif
D. jawaban A dan B benar



20. Sistem parlementer memiliki kelebihan dibanding sistem presidensial yaitu ....
A. kefleksibelan dan tanggapan terhadap publik
B. kekuasaan penuh oleh perdana menteri
C. kepala negara memiliki kekuasaan yang sedikit
D. Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat



21. Berikut ini yang bukan ciri dari sistem parlementer adalah ....
A. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara
B. Presiden dipilih oleh rakyat
C. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/sultan/kaisar
D. Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat.



22. Disahkannya UUD RIS pada 27 Desember 1949 berdampak pada perubahan bentuk negara yaitu ....
A. negara kesatuan
B. negara federasi
C. negara republik
D. negara berbasis kerajaan



23. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem ....
A. kongresional
B. parlementer
C. terpimpin
D. federasi



24. Berikut ini yang bukan merupakan unsur dari pemerintahan presidensial menurut Rod Hague adalah ....
A. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan
B. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan
C. posisi presiden relatif kuat dan  tidak dapat dijatuhkan
D. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif



25. Presiden dapat dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran- pelanggaran tertentu seperti berikut ini, kecuali ....
A. pengkhianatan terhadap negara
B. menyatakan perang atau perdamaian dalam suatu konflik terhadap negara lain
C. terlibat masalah kriminal
D. pelanggaran terhadap konstitusi


Lanjutan soal nomor 26 sampai 60 di halaman berikutnya >>>> Halaman 2
Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II) ; Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II) ; Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Mari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian kedua setelah pada posting sebelumnya kita berlatih untuk latihan soal dalam bab yang sama untuk sub bab pertama tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan. 

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua yaitu tentang Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan 35 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

========================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II)
========================================================================================

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ....
A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat
B. pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
D. jawaban A dan B benar



2. Pernyataan yang benar tentang pelaksanaan kedaulatan rakat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya
B. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan
rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada
rakyat sendiri maupun kepada badan/lembaga negara.
C. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah lembaga pemegang kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. semua jawaban benar



3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal ....
A. 1 ayat (2) 
B. 1 ayat (3)
C. 2 ayat (1)
D. 2 ayat (2)



4. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan UUD, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Hal ini harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan penegasan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pasal ....
A. 1 ayat (2)
B. 1 ayat (3)
C. 27 ayat (1)
D. jawaban B dan C benar



5.  Berikut ini yang bukan merupakan prinsip kedaulatan Negara republik Indonesia adalah ....
A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
B. Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar
D. Negara Indonesia adalah negara hukum



6. Pernyataan yang benar tentang demokrasi adalah ....
A. demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
B. prinsip demokrasi sejalan dengan makna kedaulatan rakyat
C. sistem pemerintahan demokrasi dalam perkembangannya selalu bersifat konstan atau tetap
D. jawaban A dan B benar



7. Berikut ini adalah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis kecuali ....
A. perlindungan konstitusional
B. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
C. adanya batasan dalam menyatakan pendapat, berserikat, berorganisasi dan beroposisi
D. pemilihan umum yang bebas



8. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Hal ini dapat dimaknai bahwa ....
A. demokrasi dijiwai oleh nilai- nilai pancasila sebagai satu kesatuan
B. demokrasi Pancasila dijiwai oleh nilai- nilai sila Pancasila
C. demokrasi Pancasila sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia
D. jawaban A dan B benar  



9. Asas atau prinsip utama dalam demokrasi Pancasila adalah ....
A. keadilan yang merata
B. musyawarah untuk mufakat
C. persatuan Indonesia
D. kemanusiaan yang adil dan beradab



10. Alasan utama demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah ....
A. sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia
B. demokrasi Pancasila bersumber pada nilai tata sosial budaya bangsa yang sudah melekat sejak zaman dahulu
C. demokrasi Pancasila mewakili keinginan seluruh bangsa Indonesia
D. demokrasi Pancasila merupakan makna dan jiwa dari sila- sila Pancasila



11. Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama disebut ....
A. musyawarah
B. mufakat
C. konvensi
D. sidang umum



12. Sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat merupakan pengertian dari ....
A. musyawarah
B. mufakat
C. konvensi
D. sidang umum



13. Sumber dari musyawarah untuk mencapai mufakat adalah nilai Pancasila yaitu sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat



14. Dalam sistem pengambilan keputusan dalam musyawarah, harus didasarkan pada kehendak rakyat melalui ....
A. nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
B. hikmat kebijaksanaan
C. keadilan yang merata
D. kesejahteraan sosial



15. Cara mengemukakan pendapat secara hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah harus berdasarkan ....
A. akal sehat dan hati nurani luhur
B. pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa 
C. kepentingan bersama atau rakyat
D. semua jawaban benar



16. Keputusan yang diambil dalam musyawarah memiliki syarat tertentu, salah satunya adalah ....
A. dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
B. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
C. merupakan pendapat pribadi yang dianggap benar oleh seseorang
D. jawaban A dan B benar



17. Dalam melaksanakan keputusan musyawarah yang diambil maka harus dilakukan secara ....
A. adil dan bertanggung jawab
B. jujur dan bertanggung jawab
C. jujur dan adil
D. bebas dan adil



18. Sistem demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih dari demokrasi lainnya yaitu ....
A. adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas
B. golongan maoritas lebih menguasai segi kehidupan daripada golongan minoritas
C. kepentingan minoritas memiliki kekuasaan dalam segi kehidupan masyarakat
D. mendukung sepenuhnya kepentingan pribadi



19. Perhatikan ciri- ciri demokrasi berikut ini 
(1) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan.
(2) keputusan diambil dengan suara terbanyak yaitu 50 +1
(3) agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara
(4) tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas
(5) keputusan diambil dengan musyawarah mufakat

Yang bukan merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila ditunjukkan oleh nomor ....
A. (1)
B. (2) 
C. (3)
D. (4)



20. Berikut ini yang bukan merupakan ciri khas Demokrasi liberal adalah ....
A. mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung usaha pribadi
B. keputusan diambil dengan suara terbanyak (50+1) dan kesepakatan- kesepakatan individu sebagai warga negaranya
C. memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara (sekuler)
D. tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas



21. Pada demokrasi sosialis, pihak yang berkepentingan adalah ....
A. bangsa negara diatas kepentingan pribadi atau golongan
B. kepentingan pribadi dengan mendukung usaha sepenuhnya usaha pribadi
C. kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi
D. kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan bersama



22. Sistem pengambilan keputusan pada demokrasi sosialis adalah ....
A. melalui musyawarah mufakat
B. suara terbanyak (50+1)
C. kehendak mayoritas
D. voting



23. Dalam hal kepentingan agama, demokrasi sosialis ....
A. tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara
B. terpisah dari urusan kenegaraan
C. tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa
D. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala lini kenegaraan



24. Peran suara mayoritas kelompok besar masyarakat pada demokrasi sosialis ....
A. menentukan segalanya
B. tidak berperan dalam pemerintahan
C. dikesampingkan oleh tirani minoritas
D. memiliki hak yang sama dengan tirani minoritas



25. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari demokrasi langsung adalah ....
A. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
B. pemilihan presiden dan wakil presiden
C. pemilihan kepala desa
D. penyampaian aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan oleh DPR



26. Pengisian keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



27. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



28. Pengisian keanggotaan DPD diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



29. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket pasangan secara langsung diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22C ayat (1)
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



30. Pemilihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ....
A. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1)
B. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 19 ayat (1) 
C. UU No. 23 Tahun 2014
D. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 6A ayat (1)



31. Pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil (LUBER dan Jurdil) yang diatur dalam ....
A. UU No. 7 tahun 2017
B. UU No. 23 Tahun 2014
C. UU No. 20 tahun 2005
D. UU No. 5 tahun 2011



32. Asas pemilu dimana  rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara adalah ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



33. Semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun termasuk dalam asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



34. Setiap pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Hal ini merupakan asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia



35. Semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini termasuk asas ....
A. langsung
B. umum
C. bebas
D. rahasia


====================================================================================
Semoga latihan soal ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Masih ada bagain ketiga dari latihan soal bab 3 ini. Akan saya post pada tulisan selanjutnya atau melalui tautan link berikut ini


Semoga bermanfaat. 
Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)

Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latihan soal ini merupakan latihan soal untuk bagian pertama. Latihan soal ini saya bagi menjadi dua bagian karena banyaknya materi yang harus diuraikan dan memudahkan dalam belajar melalui per sub bab. 

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian pertama ini adalah sub bab pertama yaitu tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan, dengan 30 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  

====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs 
Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part I)
=====================================================================================
A. Hakikat dan Teori Kedaulatan

1. Berdasarkan asalnya, kata kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu daulah yang berarti ....
A. kekuasaan tertinggi
B. aturan penuh
C. perjanjian masyarakat
D. bebas campur tangan



2. Berikut ini pernyataan yang benar tentang demokrasi adalah ....
A. Demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat
B. pemilihan umum merupakan salah satu contoh keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud demokrasi
C. Demokrasi tidak cocok diterapkan di negara- negara yang beraneka ragam masyarakatnya
D. jawaban A dan B benar



3. Demokrasi dimana rakyat mengambil mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan- tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang- undang disebut ....
A. demokrasi langsung
B. demokrasi perwakilan
C. demokrasi parlementer
D. demokrasi terpimpin



4. Salah satu ciri dari demokrasi perwakilan dalam pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat adalah ....
A. rakyat mengambil bagian secara langsung dalam pemberian suara, pembahasan dan pengesahan undang- undang
B. rakyat memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat dalam membahas dan mengesahkan undang- undang
C.  parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan
D. presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan



5. Salah satu sifat pokok dari kedaulatan  adalah asli, artinya ....
A. kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun peerintah sudah diganti
B. kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
C. kekuasaan itu merupakan satu- satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan- badan lain
D. kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain



6. Sepanjang negara tetap berdiri, atau meskipun pemerintahan silih berganti, kekuasaan akan tetap ada. Pernyataan ini merupakan salah satu sifat pokok kedaulatan yaitu ....
A. tidak terbatas
B. tunggal
C. permanen
D. asli



7. Tidak adanya pembagian kekuasaan terhadap badan- badan lain membuat kekuasaan sebagai satu- satunya dalam negara. Hal tersebut merupakan sifat dari kedaulatan yaitu ....
A. tidak terbatas
B. tunggal
C. asli
D. permanen



8. Sifat kedaulatan adalah tidak terbatas apabila ....
A. kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun peerintah sudah diganti
B. kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
C. kekuasaan itu merupakan satu- satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan- badan lain
D. kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain



9. Suatu negara dikatakan berdaulat bila negara tersebut ....
A. memiliki kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan suatu negara
B. mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyatnya
C. tidak pernah diduduki oleh negara lain
D. pernah menjajah negara lain



10. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh suatu kedaulatan terjadi pada ....
A. berdirinya organisasi- organisasi modern
B. peristiwa sumpah pemuda
C. proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
D. dekrit presiden 5 Juli 1959



11. Berikut ini yang bukan merupakan unsur konstitutif dari sebuah negara secara de facto adalah ....
A. pemerintah yang berdaulat
B. memiliki wilayah
C. memiliki kekuatan bersenjata
D. memiliki rakyat



12. Salah satu bentuk kedaulatan atas kekuasaan tertinggi suatu negara adalah kedaulatan kedalam yang memiliki makna bahwa ....
A. suatu bangsa memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan tanpa campur tangan negara lain
B. suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan perundang- undangan yang berlaku
C. suatu negara dapat mencampuri urusan negara lain atas dasar kepentingan bersama
D. jawaban A dan B benar



13. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh dari bentuk kedaulatan ke luar adalah ....
A. perjanjian dengan negara lain
B. pengelolaan sumber minyak dan gas dalam wilayah negara Republik Indonesia
C. menyatakan perang atau perdamaian
D. ikut serta dalam organisasi internasional



14. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang teori kedaulatan Tuhan adalah ....
A. teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah
B. Teori Kedaulatan Tuhan menekankan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu
C. Teori kedaulatan Tuhan berpendapat bahwa raja merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan sehingga raja atau pemerintah selalu benar
D. semua jawaban benar



15. Teori kedaulatan raja berkembang pada zaman  ....
A. abad pertengahan
B. kolonialisasi
C. revolusi industri
D. abad modern



16. Pada teori kedaulatan raja sistem yang berkembang adalah ....
A. terdapat suatu anggapan bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri
B. kekuasaan raja berada di atas konstitusi
C. hukum moral agama tidak perlu ditaati oleh seorang raja
D. semua jawaban benar



17. Tokoh yang menjadi peletak dasar utama teori kedaulatan raja adalah ....
A. Niccolo Machiavelli
B. Jean Bodin
C. Thomas Hobes
D. Thomas Aquinos



18. Pandangan utama dari teori kedaulatan hukum adalah ....
A. kekuasaan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku
B. hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum
C. penegakan hukum dan penyyelenggaraan negara rawan dalam penyimpangan hukum dan membuat rakyat cenderung takut akan undang- undang
D. jawaban A dan B benar



19. Berikut ini adalah salah satu tokoh yang menjadi pelopor teori kedaulatan hukum, kecuali ....
A. Hugo de Groot 
B. Krabbe
C. F. Hegel
D. Immanuel Kant



20. Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Pernyataan ini merupakan penjelasan dari teori ....
A. kedaulatan hukum
B. kedaulatan rakyat
C. kedaualatan negara
D. kedaualatan raja



21. Tokoh yang mengemukakan teori kedaualatan rakyat adalah ....
A. Montesquieu
B. J.J Rosseau
C. Leon Duguit
D. jawaban A dan B benar



22.  Kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (social contract). Pernyataan ini dikemukakan oleh ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



23. Setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Hal ini dinyatakan oleh tokoh teori kedaulatan rakyat yaitu ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



24. Pernyataan yang benar tentang teori kedaulatan rakyat yang dikemukakan oleh John Locke adalah ....
A. kekuasaan negara berasal dari rakyat bukan dari raja
B. terbentuknya suatu negara melalui perjanjian individu untuk membentuk suatu negara (pactum unionis) dan perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasar konstitusi (pactum subjectionis)
C. rakyat dapat bertindak dengan sesuai keinginannya dalam mengatur sebuah negara
D. jawaban A dan B benar



25. Tokoh yang mengemukakan tiga kekuasaan yang terpisah (separated power) dalam pembagian kekuasaan adalah ....
A. Johannes Althusius
B. J.J Rosseau
C. John Locke
D. Montesquieu



26. Pada pembagian kekuasaan dalam negara, kekuasaan legislatif bertindak sebagai ....
A. pembuat peraturan perundang- undangan dalam suatu negara
B. pelaksana peraturan perundang- undangan yang berlaku
C. penegak peraturan perundang- undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran
D. jawaban A dan B benar



27. Pernyataan yang benar tentang kekuasaan eksekutif adalah ....
A. kekuasaa eksekutif sering disebut dengan kekuasaan menjalankan pemerintahan
B. kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku
C. kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dalam membuat peraturan dan melaksanakan peraturan perundang- undangan yang berlaku secara bersamaan
D. jawaban A dan B benar



28. Kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran merupakan penjelasan dari  kekuasaan ....
A. legislatif
B. eksekutif
C. yudikatif
D. eksekutif dan yudikatif



29. Kekuasaan yudikatif disebut juga dengan istilah kekuasaan ....
A. kehakiman
B. menjalankan pemerintahan
C. pembuat peraturan
D. terpusat



30. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah ....
A. adanya lembaga perwakilan rakyat dan DPR
B. adanya pemilihan umum
C. kekuasaan atas kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang mengawasi pemerintah
D. susunan kekuasan badan atau majelis tidak berkaitan dengan undang- undang dasar


====================================================================================
Demikian latihan soal PPKn kelas 9 SMP/ MTs bab 3 tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian pertama. Untuk bagian kedua, teman- teman bisa melanjutkan latihan melalui tautan link berikut ini,


Semoga Bermanfaat

Formulir Kontak