Ahzaa.Net: Latihan Soal PPKn kelas 8 Bab 3
Latihan Soal Materi PPKn Semester 1 Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)

Latihan Soal Materi PPKn Semester 1 Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)

Comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 8 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang memaknai Peraturan Perundang- Undangan bagian pertama. Latihan soal ini saya bagi menjadi dua bagian karena banyaknya materi yang harus diuraikan melalui latihan soal. Pada latihan soal bagian pertama ini adalah sub bab pertama yaitu tentang Makna Tata Urutan Perundang- Undangan di Indonesia, terdiri atas 30 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 8 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  
==========================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs 
Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I)
==========================================================================================

1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 2 ayat (1)
C. 1 ayat (3)
D. 2 ayat (2)



2. Pernyataan yang benar bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum adalah  ....
A. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sesuai dan hukum nasional
B. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum
C. Hukum sebagai dasar dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. semua jawaban benar



3. Ketentuan tentang cara pembentukan Undang- undang diatur dengan undang- undang ditegaskan dalam pasal ....
A. 21 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
B. 22 A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
C. 22 B UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
D. 23 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945



4. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur berdasarkan pengertian undang- undang nomor 12 tahun 2011 adalah ....
A. produk hukum harus bersifat tertulis
B. produk hukum harus dapat mengayomi keseluruh kepentingan masyarakat secara luas
C. produk hukum harus mengikat secara umum
D. produk hukum dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan



5. Peraturan perundang- undangan memiliki hierarki atau tingkatan  sehingga kedudukan peraturan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Landasan hukum yang mengaturnya adalah ....
A. UU No. 17 tahun 2011
B. UU No. 16 tahun 2011
C. UU No. 15 tahun 2011
D. UU No. 12 tahun 2011 




6. Tata urutan perundang- undangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau asas umum yang mencakup salah satu hal di bawah ini yaitu ....
A. dasar peraturan perundang- undangan selalu peraturan perundang- undangan
B. hanya peraturan perundang- undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
C. peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat  atau lebih tinggi
D. semua jawaban benar



7. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(4) Peraturan Presiden (Perpres)
(5) Peraturan Pemerintah (PP)
(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (6) - (7)
B. (1) - (2) - (3) - (5) -(4) - (6) - (7)
C. (1) - (3) - (2) - (4) -(5) - (6) - (7)
D. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (7) - (6)



8. Materi muatan dalam UUD 195 dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat ....
A. rigid
B. kaku
C. supel
D. universal



9. Undang- undang merupakan peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden dengan materi muatan yang harus diatur sebagai berikut ini, kecuali ....
A. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945
B. perintah suatu Undang - Undang untuk diatur dengan Undang- Undang
C. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
D. penyesuaian terhadap hukum di negara lain



10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ditetapkan apabila ....
A. terdapat suatu keadaan yang bersifat memaksa dan memerlukan tindakan yang cepat dan tepat
B. adanya kepentingan dari pemerintah untuk menetapkan suatu undang- undang tertentu
C. Undang- undang yang lama bersifat kaku atau rigid
D. adanya tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR atau Presiden



11. Berikut pernyataan yang benar tentang peraturan perundang- undangan adalah ....
A. Perpu dapat berubah status menjadi Undang- Undang apabila mendapatkan persetujuan dewan dan atau sebaliknya 
B. Materi Perpu adalah sama dengan materi muatan undang- undang serta materi Perpu lebih ke kegentingan yang memaksa
C. Substansi Perpu tergantung kepada kebutuhan rakyat dan sangat tergantung pada persetujuan DPR
D. jawaban A dan B benar



12. Salah satu ciri utama materi muatan peraturan pemerintah adalah ....
A. menekankan pada hal- hal yang bersifat pidana
B. bersifat teknis atau administratif dalam menjalankan pemerintahan
C. bersifat memberikan beban kepada masyarakat
D. adanya pencantuman aturan- aturan tertentu yang bersifat memaksa



13. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 13 ditegaskan bahwa materi muatan peraturan Presiden meliputi hal- hal di bawah ini, kecuali ....
A. materi yang diperintahkan undang- undang
B. materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah
C. materi untuk melaksanakan tujuan nasional
D. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan



14. Di bawah ini yang termasuk cakupan materi muatan peraturan daerah atau provinsi dan peraturan daerah atau kabupaten adalah ....
A. politik luar negeri
B. pertahanan dan keamanan
C. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
D. kepentingan yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama



15. Pada pembentukan peraturan perundang- undangan yang ditegaskan dalam pasal 5, terdapat asas- asas pembentuknya. Adapun salah satunya adalah asas kejelasan tujuan yang bermakna bahwa .....
A. setiap jenis peraturan perundang- undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang- undangan yang berwenang
B. setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
C. pada pembentukan peraturan perundang- undangan, pembuat harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang- undangan
D. setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundanga- undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis



16. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Hal ini merupakan asas pembentuk peraturan perundang- undangan yang ditegaskan pada pasal 5 yaitu ....
A. asas kejelasan tujuan
B. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
C. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
D. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan



17. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 5, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pengertian dari asas ....
A. asas kejelasan tujuan
B. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
C. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
D. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan



18. Setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Hal ini merupakan penjelasan dari asas pembentukan peraturan perundang- undangan dalam pasal 5 yaitu asas ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



19. Asas pembentuk yang menjabarkan  bahwa setiap peraturan perundang- undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



20. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan pengertian dari asas ....
A. kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. kejelasan rumusan
C. keterbukaan
D. dapat dilaksanakan



21. Asas pembentuk perundang- undangan dalam pasal 5 yang menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka adalah ....
A. keterbukaan
B. kejelasan rumusan
C. kesesuaian antara enis, hierarki, dan materi muatan
D. kedayagunaan dan kehasilgunaan



22. Asas pengayoman dalam materi muatan peraturan perundang- undangan pada pasal 6 memberikan makna bahwa ....
A. setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
B. bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
C. bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
D. bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.



23. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Hal ini termasuk dalam asas materi muatan perundang- undangan yaitu asas ....
A. pengayoman
B. kebangsaan
C. kekeluargaan
D. kemanusiaan



24. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan penjelasan dari asas ....
A. kekeluargaan
B. kenusantaraan
C. kebangsaan
D. Bhinneka Tunggal Ika



25. Pencerminan musyawarah untuk mufakat dalam setiap mengambil keputusan merupakan penerapan dari asas ....
A. keadilan
B. kekeluargaan
C. kenusantaraan
D. Bhinneka Tunggal Ika



26. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakan penjelasan dari asas ....
A. keadilan
B. kekeluargaan
C. kenusantaraan
D. keadilan



27. Asas Bhinneka Tunggal Ika dalam muatan materi perundang- undangan menekankan bahwa ....
A. materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk Indonesia
B. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
C. materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
D. materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



28. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Pernyataan ini merupakan penjabaran dari asas ....
A. keadilan
B. kesamaan kedudukan
C. ketertiban dan kepastian hukum
D. keseimbangan, keserasian dan keselarasan



29. Asas keadilan dalam materi muatan perundang- undangan menekankan bahwa muatan perundang- undangan harus dapat mewujudkan ....
A. keadilan secara proporsional
B. ketertiban dalam masyarakat
C. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara
D. musyawarah untuk mufakat



30. Isi muatan perundang- undangan yang mencantumkan perbedaan latar belakang seperti suku, agama, ras, golongan, gender, dan status sosial bertentangan dengan asas ....
A. keadilan
B. kesamaan kedudukan
C. Bhinneka Tunggal Ika
D. kenusantaraan



==========================================================================================
Demikian Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part I). Untuk latihan soal bagian kedua dari bab ini, terdapat pada posting selanjutnya, atau melalui tautan berikut ini, 


Semoga bermanfaat. 
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part II)

Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Semester 1 Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part II)

1 comment
Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 8 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang memaknai Peraturan Perundang- Undangan bagian kedua setelah pada posting yyang lalu saya posting untuk bagian pertama. Pada latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua dan ketiga yaitu tentang Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya. 

source : https://bpip.go.id/


Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 8 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya, 

Semoga bermanfaat.  

=====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part II)
=====================================================================================

B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan
C. Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

1. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional berkaitan dengan ideologi negara adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah



2. Landasan formal atau landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah



3. Setiap peraturan perundang- undangan yang dibuat harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan salah satu landasan umum pembentukan perundang- undangan yaitu landasan ....
A. formal
B. filosofis
C. sosiologis
D. politis



4. Di bawah ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar tentang Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. Undang- Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan republik Indonesia
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan
C. UUD  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh lembaga tinggi negara
D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia



5. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh ....
A. BPUPK
B. PPKI
C. KNIP
D. DPR



6. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan masa sekarang ini sudah dilakukan sebanyak ....
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali



7. Lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial



8. Di bawah ini yang bukan merupakan tata cara perubahan UUD  sesuai pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Usul perubahan pasal- pasal diajukan sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaiakan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
B. Sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 anggota DPR
C. Khusus berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan
D. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang- kurangnya 50% dari anggota MPR



9. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah ....
A. tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
B. mempertegas sistem pemerintahan presidensial
C. perubahan dilakukan dengan cara adendum dan dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal- hal bersifat normatiff akan dimasukkan ke dalam pasal- pasal
D. semua jawaban benar



10. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum, artinya ....
A. menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya
B. menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
C. merevisi pasal yang sudah ada sebelumnya
D. mengganti pasal yang lama dengan pasal yang baru



11. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum bertujuan untuk ....
A. mengganti pasal sebelumnya
B. merevisi kalimat yang kurang tepat
C. kepentingan bukti historis
D. mengubah esensi dari pasal sebelumnya



12. Berikut ini yang bukan merupakan contoh ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan seusai dengan pasal 2 ketetapan MPR No. I/ MPR//2003 adalah ....
A. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966
B. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
C. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
D. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.



13. Salah satu ketetapan MPRS/ MPR yyang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang- Undang menurut pasal 4 Pasal 4 Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 adalah ....
A. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
B. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
C. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
D. semua jawaban benar



14. Pernyataan yang benar tentang peraturan pemerintah pengganti undang- undang adalah ....
A. peraturan perundang- undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden
B. peraturan pemerintah pengganti undang- undang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
C. Undang- undang dan peraturan pemerintah pengganti undang- undang memiliki kedudukan yang sederajat
D. rancangan peraturan pengganti undang- undang diajukan oleh presiden kepada DPR



15. Tahapan pertama proses usulan pembuatan undang- undang yang diajukan oleh DPR adalah ....
A.  pembahasan rancangan undang- undang oleh mentri yang ditugaskan Presiden bersama DPR
B. pengajuan rancangan undang- undang secara tertulis kepada presiden
C. rancangan undang- undang disahkan oleh presiden menjadi undang- undang
D. persetujuan bersama oleh DPR dan presiden



16. Perhatikan tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD
(1) DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR.
(2) DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
(3) Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR.
(4) DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
(5) Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang

Urutan yang tepat tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD adalah ....
A. (2) - (1) - (4) - (3) - (5)
B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5)
C. (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
D. (1) - (2) - (4) - (5) - (3)



17. Menurut pasal 22 ayat (1,2,3), ketentuan dalam dikeluarkannya perppu memuat ketentuan sebagai berikut ini, kecuali ....
A. presiden berhak mengeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa
B. perppu harus mendapatkan persetujuan dalam masa persidangan berikutnya
C. perppu dikeluarkan dalam hal kepentingan politik
D. perppu harus dicabut bila tidak mendapatkan persetujuan DPR dan ditetapkan menjadi undang - undang bila mendapat persetujuan DPR



18. Salah satu proses penyusunan Peraturan Presiden seperti yang ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 tahun 2011 adalah ....
A. pembentukan panitia antarkementrian dan/ lembaga pemerintah non-kementrian oleh pengusul
B. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
C. pengesahan dan penetapan oleh presiden
D. semua jawaban benar



19. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan peraturan daerah provinsi kecuali ....
A.  peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur
B. peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
C. peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi sifatnya terpisah dan tidak saling berkaitan
D. peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah



20. Rancangan perda yang diusulkan oleh gubernur diajukan kepada ....
A. DPR
B. DPRD
C. DPD
D. MPR



21. Salah satu alasan pentingnya sikap mematuhi hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah ....
A. terwujudnya ketertiban, keamanan, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat
B. merupakan kesepakatan bersama masyarakat
C. sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang hukum
D. munculnya generasi yyang paham akan hukum



22. Penghayatan isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama termasuk dalam salah satu indikator kesadaran hukum yaitu ....
A. pengetahuan hukum
B. pemahaman kaidah- kaidah hukum
C. sikap terhadap norma- norma hukum
D. perilaku hukum



23. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku menaati undang- undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang adalah ....
A. kepemilikan akta kelahiran
B. patuh aturan lalu lintas
C. memilih wakil rakyat yang memberikan imbalan untuk memilihnya
D. memakai masker di tempat umum



24. Membayar parkir resmi merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap perundang- undangan yaitu ....
A. peraturan pemerintah
B. peraturan presiden
C. peraturan daerah
D. perppu



25. Salah satu contoh tindakan ketaatan terhadap peraturan di lingkungan sekolah  adalah ....
A. memakai seragam sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah
B. bekerja sama saat ulangan
C. melaksanakan piket kelas kalau ada teman yang mengingatkan
D. mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah


Formulir Kontak