Halaman 4 ---- Latihan Soal Tes Akademik Pengetahuan Umum Penerimaan Bintara - Tamtama POLRI Tahun 2023 - 2024 Plus Soal UU Kepolisian

Berikut lanjutan dari halaman 3 ---- Latihan Soal Tes Akademik Pengetahuan Umum Penerimaan Bintara - Tamtama POLRI Tahun 2023 - 2024 Plus Soal UU Kepolisian

>>>>> Halaman 3

54. Sebagai jawaban atas tuntutan dalam bidang hukum, Presiden B.J Habibie menyiapkan langkah ....
A. meninjau kembali Undang- Undang Subversi
B. melakukan revisi menyeluruh Undang- Undang Subversi
C. menghilangkan Undang- Undang Subversi
D. menambah aturan - aturan baru dalam Undang- Undang Subversi
E. memperbarui Undang- Undang Subversi


55. Kabinet yang dibentuk oleh Presiden B.J Habibie diberi nama ....
A. kabinet pembangunan
B. kabinet gotong royong
C. kabinet reformasi pembangunan
D. kabinet Indonesia Bersatu
E. kabinet Pancasila


56. Di bawah ini yang merupakan manfaat dari jalan tol dipandang dari segi pendapatan pemerintah adalah ....
A. meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang
B. mendapatkan keuntungan pendapatan dari tarif tol yang berlaku
C. mengembangkan wilayah dalam hal ekonomi
D. menghemat jarak dan waktu tempuh perjalanan
E. menghasilkan lapangan kerja baru bagi masyarakat


57. Teknologi cakar ayam merupakan teknologi yang digunakan untuk memperkokoh bangunan terutama di daerah rawa- rawa. Teknologi ini ditemukan oleh ....
A. Dr. Ir. Tjokorde Raka Sukawati
B. Prof. Dr. Ir. Sedyatmo 
C. Ir. Soekarno
D. Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata
E. Ir. Djoeanda Kartawidjaja


58. Kebijakan negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas Sistem Keuangan diatur dalam ....
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020
E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020


59. Pada masa awal pandemi Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih dipilih Indonesia daripada lockdown wilayah dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Hal tersebut dipandang karena lockdown wilayah memiliki dampak yang berkepanjangan. Dibawah ini merupakan dampak dari lockdown dalam suatu wilayah terkait pandemi Covid-19, kecuali ....
A. penyusutan ekonomi
B. meningkatnya pengangguran
C. terganggunya distribusi makanan
D. kekacauan dalam masyarakat
E. tercukupinya kebutuhan masyarakat


60. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor ....
A. 20 tahun 2020
B. 21 tahun 2020
C. 22 tahun 2020
D. 23 tahun 2020
E. 24 tahun 2020 


61. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali di sahkan melalui UU No.11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi dengan ....
A. UU No. 19 Tahun 2016
B. UU No. 20 Tahun 2016
C. UU No. 21 Tahun 2016 
D. UU No. 22 Tahun 2016 
E. UU No. 23 Tahun 2016    


62. UU ITE memiliki beberapa manfaat apabila dilaksanakan dengan benar. Berikut ini adalah manfaat- manfaat dari UU ITE, kecuali ....
A. menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik
B. mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia
C. salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet
D. melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online 
E. menjaga kestabilan ekonomi suatu negara


63. Akhir- akhir ini marak sekali adanya penyebaran berita bohong (hoaks) dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini bertentangan dengan UU ITE dalam pasal ....
A. 27 ayat (4)
B. 28 ayat (1)
C. 28 ayat (2)
D. 29
E. 30 ayat (1), (2), (3)


64. Aksi hacker menyebarkan data pribadi ke publik merupakan perbuatan bertentangan dengan UU ITE ....
A. pasal 27 ayat (4)
B. pasal 28 ayat (1)
C. pasal 28 ayat (2)
D. pasal 29 
E. pasal 30 ayat (1), (2), (3)


65. Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam ....
A. pasal 27 ayat (4)
B. pasal 28 ayat (1)
C. pasal 28 ayat (2)
D. pasal 29 
E. pasal 30 ayat (1), (2), (3)


Oya, khusus soal UU Kepolisian, bisa teman- teman latih melalui latihan soal berikut,


Demikian Latihan Soal Tes Akademik Pengetahuan Umum Penerimaan Bintara - Tamtama POLRI Tahun 2023 - 2024 Plus Soal UU Kepolisian. Selamat belajar untuk teman- teman semuanya. Jangan lupa bagikan bila bermanfaat. Semoga sukses dan diterima semuanya..

Salam.

No comments:

Post a Comment