Halaman 4 ---- Latihan Soal Tes Akademik Pengetahuan Umum Masuk Bintara Polri 2022- 2023

Berikut lanjutan untuk soal nomor 46 sampai dengan 55 dari Latihan Soal Tes Akademik Pengetahuan Umum Masuk Bintara Polri 2022- 2023.

Latihan soal nomor 21 sampai 35  >>>> Halaman 2

Latihan soal nomor 36 sampai 45  >>>> Halaman 3

Latihan soal nomor 56 sampai 65  >>>> Halaman 5

46. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku merupakan pengertian dari ....
A. pemerintahan terpusat
B. pemerintahan terpisah
C. otonomi daerah
D. otonomi khusus
E. pemerintahan khusus



47. Ruang kebijakan pendidikan yang luas bagi sektor pendidikan ditetapkan melalui Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan melalui undang - undang (UU) nomor ....
A. 20 tahun 2002
B. 20 tahun 2003
C. 20 tahun 2004
D. 20 tahun 2005
E. 20 tahun 2006



48. Berikut ini yang merupakan Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....
A. 20 tahun 2002
B. 2 tahun 2002
C. 5 tahun 2003
D. 10 tahun 2005
E. 10 tahun 2015



49. Fungsi kepolisian menurut Undang- Undang kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup fungsi pemerintahan negara di bidang berikut ini, kecuali ....
A. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
B. penegakan hukum
C. perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



50. Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh ....
A. kepolisian khusus
B. penyidik pegawai negeri sipil
C. bentuk- bentuk pengamanan swakarsa
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



51. Perubahan dalam penegasan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing diatur dalam ....
A. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000
B. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000
C. Ketetapan MPR RI No. VIII/MPR/2000
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban B dan C benar



52. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Undang- Undang Kepolisian diatur dalam pasal ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5



53. Menurut pasal 8 Undang Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah ....
A. MPR
B. DPR
C. Presiden
D. Kompolnas
E. TNI



54. Menurut Pasal 21 Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk dapat diangkat menjadi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan berikut ini, kecuali ....
A. warga negara Indonesia
B. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
C. berumur paling rendah 20 tahun
D. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat
E. sehat jasmani dan rohani



55. Di bawah ini yang termasuk contoh Kepolisian khusus adalah ....
A. Balai Pengawasan Obat dan Makanan
B. Polsus Kehutanan
C. Polsus Imigrasi
D. Polsus Kehutanan dan Imigrasi
E. semua jawaban benar


Lanjutan soal nomor 56 sampai dengan 65 di halaman berikutnya >>>> Halaman 5

2 comments: