Halaman 3 --- Latihan Soal Undang- Undang Kepolisian Bintara Polri Soal Akademik Masuk Bintara Polri

Berikut lanjutan soal nomor 31 sampai dengan 45 pada Latihan Soal Undang- Undang Kepolisian Bintara Polri Soal Akademik Masuk Bintara Polri.


31. Berkaitan dengan kehidupan politik, kepolisian Negara Republik Indonesia ....
A. memihak salah satu partai politik
B. bersikap aktif pada salah satu partai politik
C. bersikap netral
D. terlibat dalam kegiatan politik praktis
E. bebas terbatas dalam kegiatran politik



32. Berikut ini yang merupakan isi dari pasal 28 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....
A. sikap anggota kepolisian dalam kehidupan politik
B. hak anggota kepolisian dalam memilih dan dipilih
C. aturan jabatan di luar kepolisian
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



33. Pasal 19 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang ....
A. usia pensiun anggota kepolisian
B. pemberhentian anggota kepolisian
C. wewenang anggota kepolisian 
D. kepangkatan anggota POLRI
E. sikap netral dalam politik



34. Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....
A. 50 tahun
B. 55 tahun
C. 58 tahun
D. 60 tahun
E. 62 tahun



35. Anggota kepolisian yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia ....
A. 50 tahun
B. 55 tahun
C. 58 tahun
D. 60 tahun
E. 62 tahun



36. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pernyataan ini merupakan penegasan dari aturan tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat pada pasal ....
A. 34 
B. 35
C. 36
D. 37
E. 38



37. Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya. Hal ini merupakan kewajiban seorang anggota POLRI dalam pemakaian tanda pengenal yang diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal ....
A. 34 
B. 35
C. 36
D. 37
E. 38



38. Di bawah ini yang merupakan tugas dari Komisi Kepolisian Nasional sesuai dengan pasal 38 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....
A. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
B. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri 
C. mengajukan calon Kapolri kepada DPR
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban B dan C benar



39. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Kepolisian Nasional memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran 
kepada Presiden yang berkaitan dengan hal- hal ....
A. anggaran kepolisian
B. pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia
C. pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



40. Ketentuan tentang keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal ....
A. 32 
B. 35
C. 38
D. 39
E. 40



41. Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional berasal dari unsur- unsur  ....
A. pemerintah
B. pakar kepolisian
C. tokoh masyarakat
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



42. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditegaskan melalui pasal ....
A. 32 
B. 35
C. 38
D. 39
E. 40



43. Pasal 41 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang ....
A. bantuan kepada TNI dalam pelaksanaan tugas keamanan
B. pemberian bantuan kepada TNI dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang
C. pembiayaan komisi kepolisian negara republik Indonesia
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar



44. Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri ditegaskan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal ....
A. 39 
B. 40
C. 41
D. 42
E. 43



45. Hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 serta sesuai dengan prinsip- prinsip yang terkandung dalam Declaration of Human Rights disebut hak ....
A. prerogratif
B. dasar
C. asasi manusia
D. hidup
E. individu



1 comment:

Anonymous said...

simpan ya

Post a Comment