41. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan merupakan ....
A. bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu
badan legislatif nasional
B. negara yang mempunyai sifat tunggal atau tidak terbagi menjadi beberapa
negara
C. bentuk negara yang mana integrasi dan ikatannya paling kokoh
D. bentuk negara yang paling kokoh dibandingkan dengan negara konfederasi atau
federal
E. sistem dalam suatu negara dimana negara tersebut bersatu atas dasar
kesatuan yang berjalan secara otonomi di daerah dalam pembagian kekuasaan yang
dilakukan seadil mungkin serta berlandaskan keharusan administrasi dan
kepentingan
42. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya dimaknai sebagai ....
A. kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan
pemeritah pusat tidak dibatasi
B. pemerintahan dapat diserahkan secara sebagian kepada daerah berdasarkan hak
otonomi
C. negara polisentris
D. negara dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan
E. negara yang berikatan secara kokoh
43. Sistem sentralisasi pada negara kesatuan menitikberatkan pada ....
A. pengaturan semua hal diserahkan pada daerah dengan pengawasan pusat
B. pengaturan dilakukan dan diurus oleh pemerintah pusat sedangkan daerah
hanya menjalankan perintah- perintah dan peraturan- peraturan dari pusat
C. kekuasaan terpusat pada negara- negara bagian (serikat)
D. ketiadaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan
E. pemerintah bersifat otoriter dalam menjalankan pemerintahan tanpa
mempedulikan daerah
44. Bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik
dikukuhkan dalam Pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....
A. Pasal 1 ayat (1)
B. Pasal 1 ayat (2)
C. Pasal 1 ayat (3)
D. Pasal 2 ayat (1)
E. Pasal 2 ayat (2)
45. Kesatuan wilayah negara Indonesia selain terdiri dari wilayah perairan,
gugusan pulau- pulau dan samudra, juga mencakup ....
A. kesatuan politik
B. kesatuan hukum
C. kesatuan politik, hukum dan sosial- budaya
D. kesatuan pertahanan dan keamanan
E. kesatuan politik, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan
46. Terjadinya pemberontakan Republik Maluku Selatan dilatarbelakangi oleh
....
A. pendirian negara komunis di wilayah Maluku
B. pemisahan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara
sendiri
C. kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi
D. persaingan antara golongan federalis dengan golongan unitaris
E. pendirian negara yang berdasarkan asas- asas Islam
47. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang dikeluarkannya dekrit
presiden 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno adalah ....
A. persaingan partai- partai politik yang menyebabkan seringnya pergantian
kabinet
B. kegagalan konstituante menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950
C. Perselisihan yang terjadi diantara partai politik yang menghalangi jalannya
stabilitas nasional
D. kekuatan militer yang menguasai jalannya pemerintahan
E. kondisi politik yang terus memburuk
48. Perhatikan hal- hal berikut ini
1) Pembubaran Konstituante
2) Pembentukan lembaga Front Nasional
3) Kembali berlakunya UUD’45 dan UUDS’50 tak berlaku
4) Pembentukan MPRS dan DPAS
5) Regrouping kabinet
Hal- hal yang merupakan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ditunjukkan oleh
nomor ....
A. 1, 2, 3
B. 1, 3, 4
C. 1, 3, 5
D. 2, 3, 4
E. 2, 3, 5
49. Hal yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan orde baru
adalah ....
A. keberhasilan dalam pembubaran PKI
B. terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri
C. pembangunan nasional yang meningkat pesat dalam waktu yang relatif singkat
D. stabilitas keamanan yang baik
E. semua jawaban benar
50. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di era
Reformasi adalah ....
A. menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa
B. perkembangan teknologi informasi yang cepat untuk dimanfaatkan dalam segala
bidang
C. kebebasan yang bertanggung jawab setiap warga negara
D. ancaman pemberontakan untuk mengganti ideologi Pancasila
E. pemberontakan di beberapa wilayah
No comments:
Post a Comment