Halaman 2 - Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part III) - Ahzaa.Net

Halaman 2 - Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part III)

Berikut lanjutan dari Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang- Undangan (Part III) yaitu untuk nomor soal 26 sampai dengan 50. 

Untuk soal nomor 1 sampai dengan 25 teman- teman bisa menuju halaman sebelumnya
 >>>> Halaman 1

=====================================================================================
26. Perhatikan ciri- ciri sistem pemerintahan berikut ini,
(1) Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
(2) Kekuasan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
(3) Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan nondepartemen.
(4) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden.
(5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif

Sistem pemerintahan yang dideskripsikan seperti diatas merupakan jenis sistem pemerintahan ....
A. parlementer
B. semi parlementer
C. presidensial
D. jawaban A dan B benar



27. Sistem pemerintahan presidensial yang dilaksanakan Indonesia tersurat dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 1 ayat (2)
C. 2 ayat (1)
D. 4 ayat (1)



28. Berikut ini adalah prinsip pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, kecuali ....
A. Indonesia adaah negara yang berdasarkan pada hukum
B. pemerintah berdasar atas sistem konstitusi
C. kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar
D. Presiden bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat



29. Menurut sistem presidensial, kekuasaan kepala negara adalah ....
A. terbatas
B. tidak terbatas
C. tidak tak terbatas
D. terbatas untuk urusan ketatanegaraan



30. Berikut ini adalah negara yang menerapkan sistem parlementer, kecuali ....
A. Inggris
B. Jepang
C. Filipina
D. Malaysia



31. Negara yang menerapkan sistem semi parlementer adalah ....
A. Perancis
B. Amerika Serikat
C. Brazil
D. Argentina



32. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang lembaga majelis Permusyawaratan Rakyat adalah ....
A. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dengan masa jabatan 5 tahun sekali dan bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara
B. Anggota DPR dan DPD, dipilih oleh rakyat melalui Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap lima tahun sekali.
C. segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak (voting)
D. semua jawaban benar



33. Di bawah ini yang bukan merupakan tugas dan wewenang dari MPR adalah ....
A. mengubah dan menetapkan UUD
B. melantik Presiden dan atau Wakil Presiden sekaligus memberhentikan Presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
C. memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama
D. memilih menteri dan wakil menteri yang diusulkan oleh Presiden



34. Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) adalah ....
A. presiden bekerja sama dengan DPR untuk membuat undang- undang dan menetapkan APBN
B. presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya
C. presiden menegakkan hukum dan keadilan dengan menjaga undang- undang
D. jawaban A dan B benar



35. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dengan masa jabatan ....
A. 4 tahun
B. 5 tahun
C. 10 tahun
D. 15 tahun



36. Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah sebagai berikut ini, kecuali ....
A. mengajukan rancangan undang- undang kepada DPR
B. menetapkan peraturan pemerintah
C. memberhentikan anggota DPR yang melanggar konstitusi
D. mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri negara



37. Dalam tata cara pemberhentian Presiden dan atau wakil Presiden, usulan pemberhentian presiden oleh DPR diajukan kepada MPR atas beberapa pertimbangan dari lembaga ....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Konstitusi
C. Mahkamah Agung
D. Kejaksaan Tinggi



38. Jumlah anggota DPR sesuai dengan undang- undang adalah ....
A. 440
B. 540
C. 560
D. 640



39. Masa jabatan anggota DPR dalam satu periode adalah ....
A. 4 tahun
B. 5 tahun
C. 10 tahun
D. 15 tahun



40. Dalam satu kali periode, anggota DPR bersidang sebanyak ....
A. 1 kali
B. 2 kali
C. 4 kali
D. 5 kali



41. Salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan pasal 20A ayat (1) UUD NRI tahun 1945 adalah fungsi legislasi yaitu ....
A. menyusun dan menetapkan APBN melalui undang- undang
B. menetapkan undang- undang dengan persetujuan presiden
C. mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden
D. melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum



42. Salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan pasal 20A ayat (1) UUD NRI tahun 1945 adalah fungsi anggaran yaitu .... 
A. menetapkan undang- undang dengan persetujuan presiden
B. menyusun dan menetapkan APBN melalui undang- undang
C. mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden
D. jawaban A dan B benar



43. Salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan pasal 20A ayat (1) UUD NRI tahun 1945 adalah fungsi pengawasan yaitu ....  
A. menetapkan undang- undang dengan persetujuan presiden
B. menyusun dan menetapkan APBN melalui undang- undang
C. mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden
D. jawaban A dan B benar



44. DPR memiliki hak interpelasi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Hak ini berfungsi untuk ....
A. meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan
B. melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum
C. menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah
D. jawaban A dan B benar



45. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum adalah ....
A. hak interpelasi
B. hak angket
C. hak mengeluarkan pendapat
D. hak mengajukan pertanyaan



46. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah, DPR dapat menyampaikan usul atau pendapat dengan mempergunakan hak ....
A. angket
B. interpelasi
C. mengeluarkan pendapat
D. imunitas



47. Berikut ini pernyataan yang benar tentang Dewan Perwakilan Daerah adalah ....
A. DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
B. DPD dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah yang belum mendapat penyaluran secara baik
C. anggota DPD dipilih oleh DPR
D. jawaban A dan B benar



48. Tugas dan wewenang DPD seperti ditegaskan dalam pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. mengajukan rancangan undang- undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah dan pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah
B. membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya
C. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang tersebut dan menyampaikan hasil pengawasab kepada DPR
D. semua jawaban benar



49. Lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah ....
A. MA
B. BPK
C. Komisi Yudisial
D. DPD



50. Berikut ini yang bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung sesuai dengan  UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. Mengadili pada tingkat kasasi, ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung
B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
C. mengusulkan pengangkatan hakim agung
D. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rahabilitasi



51. Jumlah anggota Komisi Yudisial adalah ....
A. 6 orang
B. 7 orang
C. 9 orang
D. 10 orang



52. Berikut ini yang merupakan wewenang Komisi Yudisial adalah ....
A. mengusulkan pengangkatan hakim agung
B. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim
C. mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk pengujian terhadap UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945
D. jawaban A dan B benar



53. Mahkamah Konstitusi anggotanya ditetapkan oleh Presiden dengan jumlah anggota sebanyak ....
A. 6 orang
B. 7 orang
C. 9 orang
D. 10 orang



54. Masa jabatan ketua dan wakil ketua mahkamah Konstitusi adalah ....
A. 3 tahun
B. 4 tahun
C. 5 tahun
D. 6 tahun



55. Contoh tugas dan wewenang mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk perihal ....
A. pengujian uu terhadap UUD Negara Republik Indonesia
B. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia
C. memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu
D. semua jawaban benar



56. Berikut yang bukan merupakan hubungan anggota MPR dengan DPR dan DPD adalah ....
A. anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD
B. kewenangan tugas tertentu dari MPR hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR seperti penyelenggaraan sidang untuk memberhentikan Presiden dan/ wakil Presiden
C. sistem fungsi dan tata kerja MPR, DPR dan DPD sama
D. jawaban A dan B benar



57. Antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR dan MK memiliki hubungan dalam hal tata kerja, yaitu ....
A. menetapkan undang- undang
B. pemberhentian presiden
C. memutus pembubaran partai politik
D. jawaban A dan B benar



58. Berikut ini yang merupakan hubungan antar lembaga negara  DPD dengan BPK adalah ....
A. DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan mempertimbangkan pemilihan anggota BPK kepada DPR
B. DPD dan BPK sama- sama bekerja untuk mengajukan usul dan pertimbangan kepada DPR
C. DPD dan BPK berwenang menetapkan APBN
D. DPD dan BPK turut bekerja dalam proses pemberhentian presiden



59. Di bawah ini adalah lembaga negara yang terlibat dalam pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung, kecuali ....
A. Komisi Yudisial
B. DPR
C. Presiden
D. BPK



60. Apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut
harus diselesaikan oleh ....
A. Mahkamah Konstitusi
B. Komisi Yudisial
C. Kejati
D. MA


1 Comments


EmoticonEmoticon

Formulir Kontak