Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Kita masih akan lanjutkan lagi belajar untuk mapel Pendidikan Pancasila kelas 10 SMA/ SMK semester 1 dalam bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum.
 |
| Source : https://bpip.go.id/ |
Kali ini kita akan belajar untuk sub bab terakhir dari bab dua yaitu Produk dan Hierarki Perundang- Undangan. Ada tiga materi dalam sub bab ini yaitu :
1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan
Buat teman- teman yang belum belajar soal latihan untuk sub bab pertama, kedua, dan ketiga dapat buka- buka lagi postingan saya terdahulu.
Baca Juga :
Untuk latihan soal materi Bab Membangun Budaya Taat Hukum (Part III) Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban ini terdiri atas 13 Soal latihan pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya.
Oya teman- teman, berkaitan dengan materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK, teman- teman juga dapat berlatih soal untuk bab sebelumnya yaitu bab pertama, Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa di tulisan saya di post sebelumnya.
Baca Juga :
Adapun materi disarikan dari materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK di buku paket Pendidikan Pancasila untuk SMA/SMK/MA/MAK Kelas X terbitan Kemendikbudristek Tahun 2023.
Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,
Latihan Soal Asesmen Sumatif Harian Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA/ SMK
semester 1 Kurikulum Merdeka Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum (Part IV)
Produk dan Hierarki Perundang- Undangan
1. Salah satu teori yang membahas hierarki dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu
stufenbau des recht atau the hierarchy of norms. Dalam teori tersebut
dinyatakan ....
A. peraturan perundang- undangan berbentuk hierarki
B. legalitas suatu peraturan perundang- undangan dapat dilihat dari hierarki
peraturan perundang- undangan
C. kemajuan dan perkembangan suatu bangsa tergantung pada peraturan perundang-
undangan yang dibuat
D. hierarki perundang- undangan merupakan hal yang penting dalam
pemerintahan
E. peraturan perundang- undangan disusun berdasarkan hierarki perundang-
undangan
2. Dalam hierarki peraturan perundang- undangan, peraturan perundang- undangan
yang lebih rendah ....
A. menjadi dasar dari peraturan yang lebih tinggi
B. bersumber dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
C. memiliki posisi yang sama dengan peraturan perundang- undangan yang lebih
tinggi
D. tidak memiliki pengaruh apapun dalam suatu hierarki
E. bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
3. Isi atau materi peraturan perundang- undangan yang lebih rendah dalam
hierarki perundang- undangan ....
A. sama dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
B. tidak berkaitan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih
tinggi
C. tidak boleh menyimpang dengan peraturan perundang- undangan yang lebih
tinggi
D. tidak berdasarkan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
E. berisfat netral dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi
4. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwasanya Negara
Indonesia adalah negara....
A. kesatuan
B. hukum
C. federal
D. serikat
E. demokrasi
5. Perhatikan sumber hukum berikut ini,
(1) UUD NRI Tahun 1945
(2) Undang-Undang
(3) Ketetapan MPR
(4) Peraturan Presiden
(5) Peraturan Pemerintah
(6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(7) Peraturan Daerah Provinsi
(8) Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
Tata urutan perundang- undangan yang benar sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 adalah ....
A. 1-2-3-4-5-6-7-8
B. 1-2-4-3-5-6-7-8
C. 1-3-2-6-5-4-7-8
D. 1-3-2-6-4-5-7-8
E. 1-3-2-5-6-4-7-8
6. Prinsip Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam tata perundang- undangan
menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka
peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru
mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau
kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
E. A dan B benar
7. Prinsip Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam tata perundang- undangan
menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka
peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru
mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau
kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
E. A dan B benar
8. Prinsip Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam tata perundang- undangan
menyatakan bahwa ....
A. peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi
B. Pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama, maka
peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum
C. Apabila ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat, peraturan yang baru
mengesampingkan peraturan lama.
D. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatan atau
kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.
E. A dan B benar
9. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
peraturan perundang- undangan tertinggi yang ditetapkan oleh ....
A. BPUPK
B. PPKI
C. MPR
D. DPR
E. DPD
10. Perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan oleh ....
A. Presiden
B. MA
C. MPR
D. Komisi Yudisial
E. DPD
11. Materi muatan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. jaminan hak asasi manusia
B. hak dan kewajiban warga negara
C. dasar dan bentuk negara
D. tujuan bernegara
E. semua jawaban benar
12. Ketetapan MPR merupakan jenis peraturan perundang- undangan yang
ditetapkan atau disahkan oleh ....
A. Presiden
B. MA
C. MPR
D. Komisi Yudisial
E. DPD
13. Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perppu) merupakan jenis peraturan perundang- undangan yang ditetapkan atau
disahkan oleh ....
A. Presiden
B. MA
C. MPR
D. Komisi Yudisial
E. DPR dan Presiden
14. Rancangan UU yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden menjadi UU
disahkan dalam waktu ....
A. kurang dari tiga hari
B. paling lama tiga hari
C. maksimal 7 hari
D. maksimal 14 hari
E. paling lama 30 hari
15. Perppu merupakan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan
oleh presiden dalam hal ....
A. perubahan dasar negara
B. amandemen UUD NRI Tahun 1945
C. permasalahan penting dan genting yang memaksa
D. dasar bernegara
E. tujuan bernegara
16. Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh ....
A. DPR
B. MPR
C. Presiden
D. DPR dan Presiden
E. Gubernur
17. Peraturan pemerintah berisikan muatan ....
A. penyelenggaraan otonomi daerah
B. materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya
C. pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah
D. pengesahan perjanjian internasional
E. permasalahan penting yang genting dan memaksa
18. Untuk menjalankan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau
dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, maka jenis peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan adalah ....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan Daerah Provinsi
D. Peraturan Daerah Kota
E. UU
19. Dalam rangka penyelenggaraan ototnomi daerah dan tugas pembantuan serta
menampung kondisi khusus daerah maka peraturan perundangan yang dibuat adalah
....
A. Peraturan Pemerintah
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan Daerah Provinsi
D. Peraturan Daerah Kota
E. UU
20. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi ditetapkan oleh ....
A. Presiden
B. MPR
C. DPRD Provinsi dan Gubernur
D. DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota
E. DPR
21. Setiap lembaga dapat membuat produk hukum sesuai dengan kewenangannya.
Segala produk hukum idealnya bersifat responsif, artinya ....
A. melingkupi seluruh aturan yang ada
B. mudah disusun dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman
C. mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat
D. dapat dipertanggung jawabkan secara moral
E. mengayomi rakyat banyak
22. Segala peraturan perundang- undangan Indonesia harus merujuk kepada ....
A. Pancasila
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
D. TAP MPR
E. UU
23. Harmonisasi peraturan perundang- undangan memiliki fungsi yang nyata
dengan tujuan menjamin proses pembentukan rancangan UU yang sifatnya ....
A. fleksibel
B. taat asas
C. sesuai perkembangan zaman
D. berdasar koridor hukum yang berlaku
E. rigid atau kaku
24. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan harus dilakukan. Adapun
alasannya adalah ....
A. perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah dan kebijakan
pembangunan harus sinkron
B. beberapa produk hukum tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan
perundang-undangan yang baru
C. pengesahan peraturan perundang- undangan memerlukan pertimbangan dari
berbagai pihak
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
25. Penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang
disusun yang mengatur bidang tertentu disebut ....
A. kesesuaian hukum
B. sinkronisasi hukum
C. hierarki hukum
D. penyelarasan hukum
E. analisis hukum
26. Berbagai peraturan perundang- undangan harus dilakukan penyelarasan dan
penyerasian terkait dengan peraturan perundang- undangan yang sudah ada dan
yang sedang disusun. Hal tersebut ditujukan agar ....
A. peraturan perundang- undangan tidak tumpang tindih
B. peraturan perundang- undangan saling terkait
C. peraturan perundang- undangan saling melengkapi
D. semakin detail dan operasional materi muatannya
E. semua jawaban benar
27. Sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang dilakukan secara vertikal
berarti kesesuaian peraturan dengan peraturan ....
A. dalam sederajat
B. yang ada di atasnya
C. dengan hierarki yang berbeda namun sederajat
D. dengan peraturan yang berada dalam hierarki yang sama
E. dengan sepadan
28. Jika suatu produk hukum yang berbentuk undang- undang dianggap tidak
sesuai atau melanggar maka dapat dilakukan gugatan judicial review melalui
....
A. DPA
B. MA
C. Mahkamah Konstitusi
D. DPR
E. MPR
29. Jika suatu produk hukum yang tidak berbentuk undang- undang dianggap tidak
sesuai atau melanggar maka dapat dilakukan melalui ....
A. DPA
B. MA
C. Mahkamah Konstitusi
D. DPR
E. MPR
30. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan
materiel. Bersifat formal, artinya ....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana
seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila
B. rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
C. rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan pengesahan dari sidang
yang resmi
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum (dasar
tertulis) tertinggi di atas Pancasila
E. Pancasila mencakup pokok- pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
31. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bersifat formal dan
materiel. Bersifat materiel, artinya ....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan kaidah hukum negara yang mana
seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumberkan pada Pancasila
B. rumusan Pancasila tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
C. rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 mendapatkan pengesahan dari sidang
yang resmi
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum (dasar
tertulis) tertinggi di atas Pancasila
E. Pancasila mencakup pokok- pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
32. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan
....
A. dasar negara
B. sumber hukum dasar nasional
C. sumber ideologi bangsa Indonesia
D. landasan dalam pelaksanaan tujuan nasional
E. titik temu atas keragaman warga negara Indonesia
33. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti
bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ....
A. ideologi negara yang nilai-nilainya harus menjiwai segala produk peraturan
perundang-undangan di Indonesia
B. asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk atau pedoman dalam membuat
segala produk peraturan perundang-undangan di Indonesia
C. titik temu atas keragaman yang ada pada warga negara Indonesia
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
34. Salah satu hubungan antara peraturan perundang- undangan dengan Pancasila
dan UUD NRI Tahun 1945, adalah bahwa semua peraturan perundang- undnagan harus
merujuk atau ebrsumber pada ....
A. Pancasila
B. UUD NRI Tahun 1945
C. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
D. Peraturan Pemerintah
E. Peraturan Presiden
35. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi dalam muatan peraturan perundang-
undangan adalah ....
A. Harus searah dan mendukung peraturan perundang-undangan yang berada di
atasnya.
B. Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan memberikan kepastian
hukum.
C. Isi peraturan perundang-undangan harus selaras dengan upaya melayani
kepentingan rakyat, memberikan keadilan, dan tidak menimbulkan
penyimpangan.
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A, B dan C benar
Semoga Bermanfaat.
Salam.
No comments:
Post a Comment