Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara: Latihan Soal dan Rangkuman Materi PPKn Kelas 8 SMP Bab 1 Semester 1 Kurikulum Merdeka (Part I) - Ahzaa.Net

Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara: Latihan Soal dan Rangkuman Materi PPKn Kelas 8 SMP Bab 1 Semester 1 Kurikulum Merdeka (Part I)

Kedudukan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara: Latihan Soal dan Rangkuman Materi PPKn Kelas 8 SMP Bab 1 Semester 1 Kurikulum Merdeka (Part I)
Pancasila merupakan dasar tegaknya bangsa Indonesia dimana semakin kuat pengamalan Pancasila dalam bernegara maka akan semakin kuat pula negara Indonesia. Landasan atau fondasi yang kokoh merupakan nilai- nilai dasar penyelenggaraan negara Indonesia yang berdasar Pancasila dengan lima sila dasarnya. 

Pancasila sebagai Dasar Negara
Dasar negara Indonesia pancasila tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 pada alenia keempat yang berbunyi " ... maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

source : https://bpip.go.id/

Dasar negara dalam alenia keempat tersebut adalah Pancasila sebagaimana terdapat pada kalimat "... negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada..." jadi setiap aspek penyelenggaraan negara harus mengacu dan sesuai dengan nilai- nilai dalam Pancasila baik dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. 

Dalam sila Pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya nilai Ketuhanan menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut tercantum melalui pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya tidak diperbolehkan adanya kebijakan- kebijakan negara yang menyalahi nilai Ketuhanan.

Makna sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab kaitannya dengan penyelenggaraan negara adalah terwujudnya sikap hormat menghormati atas nilai kemanusiaan yang didasari sifat adil dan beradab, artinya kebijakan - kebijakan negara yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang beradab dan rasa keadilan. 

Makna sila ketiga, Persatuan Indonesia dalam penyelenggaraan negara adalah kebijakan- kebijakan negara yang dibuat tidak boleh berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, jadi kebijakan tersebut haruslah dibuat dengan mengedepankan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia.

Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam penyelenggaraan negara adalah bahwa nilai musyawarah didahulukan untuk mufakat, artinya pengambilan kebijakan- kebijakan negara harus memperhatikan nilai- nilai musyawarah untuk mufakat, jadi pengambilan keputusan tidak boleh diambil secara otoriter. 

Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan negara harus mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya kebijakan- kebijakan yang diambil herus mensejahterakan seluruh warga negara. 

Rumusan sila- sila dalam pancasila dimuat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam Penulisan/ Pembacaan/ Pengucapan sila- sila Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Rumusan pancasila terdapat dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara.

Dasar hukum Pancasila Pancasila sebagai dasar negara  adalah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 dan Penetapan pancasila sebagai Dasar Negara. 

Latihan Soal PPKn Kelas 8 SMP Bab 1 Kedudukan dan Fungsi Pancasila Semester 1 Kurikulum Merdeka (Part I)

Sub Bab A. Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama. Hal tersebut merupakan suatu modal bangsa Indonesia untuk ....
a. saling membedakan satu dengan lainnya
b. menunjukkan kekhasan masing- masing 
c. bersatu dalam keberagaman
d. menguatkan kelompok dan golongan masing- masing 


2. Dalam menyelenggarakan negara Indonesia, fondasi semua aspek dalam penyelenggaraan negara adalah ....
a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Pancasila 
c. Keputusan Presiden
d. Undang- Undang 


3. Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam ....
a. Peraturan Perundang- undangan
b. Tap MPR RI 
c. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
d. Peraturan Presiden 


4. Atheisme merupakan paham anti-Tuhan, jadi ketika negara memperbolehkan paham tersebut, maka negara sudah menyalahi pancasila terutama sila ....
a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 


5. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui pasal ....
a. 28 ayat (1) 
b. 29 ayat (1) 
c. 29 ayat (2) 
d. 30

 

6. Salah satu contoh kebijakan suatu negara yang menyalahi nilai sila kedua adalah ....
a. kebijakan pembangunan berkesinambungan 
b. perizinan dalam pembukaan lahan tambang 
c. pembukaan lahan pemukiman warga di lahan konservasi 
d. pembangunan sarana publik dengan menggusur pemukiman warga 


7. Penyelenggaraan negara harus didasarkan pada sila kedua yang mengedepankan sifat ....
a. ketuhanan
b. adil dan beradab
c. persatuan dan kesatuan 
d. musyawarah mufakat 


8. Kebijakan perundangan yang mengabaikan nilai- nilai luhur masyarakat daerah di Indonesia dalam penyelenggaraan negara menciderai sila ....
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
c. Persatuan Indonesia 
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan 


9. Dalam setiap mengeluarkan kebijakannya, pemerintah harus melalui mekanisme pembahasan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut bahwa pemerintah mengedepankan ....
a. nilai kerakyatan 
b. nilai musyawarah 
c. nilau kemanusiaan 
d. nilai persatuan 


10. Pemerintah tidak boleh melakukan perizinan untuk eksplorasi sumber daya alam yang hanya mengutamakan kepentingan salah satu pihak yaitu pengusaha, namun harus juga memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Hal tersebut termasuk dalam nilai ....
a. kemanusiaan 
b. persatuan 
c. musyawarah 
d. keadilan 


11. Rumusan Pancasila yang terdapat pada alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 diberlakukan dan mengikat ....
a. setiap warga negara 
b. pemangku kepentingan 
c. seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat dan setiap warga negara 
d. golongan tertentu 


12. Rumusan lengkap sila- sila Pancasila tercantum dalam Inpres nomor ....
a. 12 Tahun 1968
b. 11 Tahun 1968
c. 10 Tahun 1968
d. 9 Tahun 1968


13. Ketetapan MPR yang mengatur penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah ....
a. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998
b. Tap MPR No. XVII/MPR/1998
c. Tap MPR No. XVI/MPR/1998
d. Tap MPR No. XV/MPR/1998


14. Masuknya listrik ke wilayah desa- desa di daerah terpencil merupakan pencerminan dari nilai ....
a. kemanusiaan 
b. persatuan 
c. musyawarah 
d. keadilan 


15. Di bawah ini yang merupakan contoh dari implementasi kedaulatan rakyat adalah ....
a. pelaksanaan ibadah shalat wajib  di sekolah 
b. pemilihan ketua OSIS
c. pembangunan sekolah di daerah tertinggal 
d. toleransi antarumat beragama


Materi masih berlanjut ke bagian II (Part II) ya.. dalam sub bab Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.
Semoga Bermanfaat. 


EmoticonEmoticon

Formulir Kontak