Latihan Soal Tes Akademik Wawasan Kebangsaan Penerimaan Bintara - Tamtama POLRI Tahun 2023 - 2024

Ayunara Bahar Comment Latihan Soal Bintara POLRI 2023 Latihan Soal Pengetahuan Umum Bintara POLRI 2023 Latihan Soal Pengetahuan Umum Tamtama POLRI 2023 Latihan Soal UU Kepolisian Bintara POLRI 2023

Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan kali ini masih akan saya lanjutkan untuk memposting latihan soal untuk tes masuk Bintara Tamtama POLRI Tahun 2023/ 2024 khususnya untuk materi tes wawasan kebangsaan. 

Tes Wawasan  Kebangsaan  (TWK) merupakan salah satu tes akademik sebagai salah satu syarat masuk bintara - tamtama POLRI tahun 2023. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia. 

Nah, materi apa saja yang terdapat dalam tes ini, berikut uraiannya,

• Pancasila; 
• Undang-Undang Dasar 1945;
• Bhineka Tunggal Ika; 
• Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (sistem  Tata  Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
• Nasionalisme
• Wawasan Nusantara
• Bela Negara

Photo by David Iskander on Unsplash

Oya, buat teman- teman yang mendaftar Tamtama POLRI, teman- teman dapat berlatih soal Matematika dan Bahasa Inggris melalui tautan berikut,

Latihan Soal Tes Akademik Matematika Penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2023 Plus Pembahasan

Latihan Soal Tes Akademik Bahasa Inggris Penerimaan Tamtama POLRI Tahun 2023 Plus Pembahasan

Teman- teman juga dapat berlatih soal akademik pengetahuan umum bintara tamtama POLRI tahun 2023 - 2024 plus soal UU Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui tulisan saya sebelumnya, 

Baca Juga :

Latihan Soal Tes Akademik Pengetahuan Umum Penerimaan Bintara - Tamtama POLRI Tahun 2023 - 2024 Plus Soal UU Kepolisian

Nah, pada latihan berikut terdapat 35 butir soal pilihan ganda soal akademik materi wawasan kebangsaan yang dapat dikerjakan secara online dengan skor pencapaian yang akan muncul setelah selesai mengerjakan soal. 

====================================================================================

1. Dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 mengandung konsekuensi ....

Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi Dasar Negara Republik Indonesia
Pancasila resmi menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia
Pancasila harus diwariskan kepada generasi berikutnya
Pancasila harus dilaksanakan secara benar dan konsekuen
Pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis nilai- nilai tersebut berupa pandangan hidup bangsa Indonesia

2. Salah satu penggolongan hak asasi manusia adalah derogable rights dimana hak asasi manusia yang dalam kondisi yang sangat memaksa dapat dikesampingkan. Berikut ini yang bukan termasuk derogable rights adalah ....
hak kebebasan menjalankan ibadah
kebebasan berbicara
hak pilih dalam pemilu
kebebasan berorganisasi
mengeluarkan pendapat

3. Nilai yang merupakan manifestasi dari nilai dasar, dan ini berupa pasal- pasal UUD 1945 , perundang- undangan, ketetapan- ketetapan,, dan peraturan - peraturan lainnya yang berfungsi sebagai pedoman, kaidah, petunjuk kepada masyarakat untuk menaatinya disebut ....
nilai dasar
nilai praksis
nilai instrumental
nilai fundamental
nilai vital

4. Semua warga negara Indonesia yang asli maupun keturunan asing dan dari macam- macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam kegotong royongan, kebersamaan. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai Pancasila yaitu ....
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Nilai Persatuan Indonesia
Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

5. Setiap warga negara Indonesia yang mengakui dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai kehidupan memiliki konsekuensi logis untuk ....
mematuhi dengan kondisi tertentu
menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup
menjadikan Pancasila sebagai simbol negara
mengamalkan dan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan
memanfaatkan keterbukaan Pancasila untuk kepentingan golongan

6. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung makna bahwa ....
Pancasila sebagai cara pandang bangsa
Pancasila merupakan kesatuan pemikiran yang mendasar yang membawakan kebenaran yang substansial dan hakiki
Pancasila sebagai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa

7. Sejak semula Indische Partij dianggap partai yang radikal oleh Belanda sehingga tidak berumur panjang karena pimpinannya dibuang ke luar negeri. Salah satu penyebab hal ini adalah tulisan dalam brosur yang berjudul "Als ik een Nederlander Was ..." yang ditulis oleh ....
Douwes Dekker
Cipto Mangunkusumo
Suwardi Suryaningrat
Conrad Theodor van Deventer
Sneevliet

8. Tokoh yang berpidato dan menguraikan masalah golongan bangsa Indonesia peranakan Tionghoa, India, Arab, dan eropa yang telah turun temurun dan tinggal di Indonesia tanggal 31 Mei 1945 pada sidang BPUPK I adalah ....
P.F Dahlan
Drs. Moh Hatta
Prof. Dr. Mr. R Soepomo
Prof. Mr. Moh Yamin
Ir. Soekarno

9. Perhatikan hal- hal berikut ini,
(1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
(2) Mufakat atau Demokrasi
(3) Kesejahteraan Sosial
(4) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
(5) Ketuhanan yang berkebudayaan

Urutan yang benar Konsepsi Dasar Filsafat negara Indonesia Merdeka yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah ....
(1) - (2) - (3) - (4) - (5)
(1) - (2) - (4) - (3) - (5)
(1) - (4) - (2) - (3) - (5)
(1) - (4) - (3) - (2) - (5)
(1) - (5) - (3) - (4) - (2)

10. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia delapan, sejumlah anggota Tyuuoo Sangi in atau badan penasehat pemerintah pusat balatentara Jepang di Jakarta, dan sejumlah anggota BPUPK yang menghasilkan hal- hal berikut ini, kecuali ...
supaya lekas- lekas Indonesia merdeka
hukum dasar yang dirancang, supaya diberikan semacam preambule atau kata pembukaaan
menerima usul Ir. Soekarno agar BPUPK terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar
membentuk panitia kecil penyelidik usul- usul perumus dasar Negara yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar yang beranggotakan sembilan orang
membuat konsep rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang akan diajukan ke sidang BPUPK kedua

11. Wawasan nusantara merupakan Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam rangka menumbuhkan semangat nasionalisme, wawasan nusantara harus ditanamkan dalam setiap warga negara agar ....
meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara bertahap
meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara utuh
meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara parsial
meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara bertingkat
meningkatkan pemahaman tentang cara pandang terhadap NKRI secara random

12. Wawasan nusantara bagi keberadaan negara dan bangsa Indonesia sekurang- kurangnya dilihat dari dua aspek yaitu ....
fisiologis dan sosio kultural
geografis dan sosio kultural
geo politik dan geografis
fisiologis dan geografis
geo politik dan sosio kultural

13. Pengukuhan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mil diukur dari garis dasar disahkan dengan UU RI Nomor ...
1/ 1983 Tanggal 18 November 1983
2/ 1983 Tanggal 18 November 1983
3/ 1983 Tanggal 18 November 1983
4/ 1983 Tanggal 18 November 1983
5/ 1983 Tanggal 18 November 1983

14. Salah satu arah pandang wawasan nusantara adalah arah pandang ke dalam yang bertujuan untuk ....
menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik alamiah maupun aspek sosial
terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba beubah
ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati
semua jawaban benar

15. Wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek atau bidang kehidupan. Adapun kedudukan Wawasan Nusantara adalah ....
sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional
sebagai tolak ukur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
sebagai landasan dasar dari setiap perilaku dalam kehidupan sehari- hari
sebagai pandangan masyarakat Indonesia
sebagai dasar penghayatan terhadap nilai- nilai Pancasila

16. Undang- Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan dan tata tingkatan norma hukum yang berlaku, merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam hal ini, Undang- Undang dasar memiliki fungsi sebagai ....
hukum dasar yang mengikat seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Dasar
aturan dasar yang harus disepakati
sumber peraturan yang lebih tinggi
mengatur seluruh norma- norma yang berlaku di dalam masyarakat

17. Pembukaan Undang- Undang Dasar yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, salah satunya adalah nilai universal yaitu ....
mampu menampung dinamika masyarakat
menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia
menjadi landasan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap tanah air
mengandung nilai- nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa- bangsa yang beradab di seluruh muka bumi
menjadi semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional

18. Makna pokok pikiran pertama yaitu persatuan dalam pembukaan UUD 1945 adalah ....
Negara, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan ataupun perorangan
kesadaran bahwa manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat
kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

19. Sebagai pokok kaidah Fundamental Negara Republik Indonesia, pembukaan UUD 1945 bersifat tetap, artinya ....
tidak berubah sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia
tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun
belum pernah diubah atau diganti
memiliki kedudukan yang tetap bagi rakyat Indonesia
boleh diganti asalkan isinya tetap

20. Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan pasal- pasal UUD 1945 ditinjau dari isi pengertian yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, salah satunya merupakan peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar- dasar pemikiran dan motif yang mendorong tersusunnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ....
pertama
pertama dan kedua
pertama, kedua, dan ketiga
keempat
pertama, kedua, ketiga, keempat

21. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen terdiri dari ....
20 Bab, 73 Pasal, dan 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal aturan Tambahan
20 Bab, 72 Pasal, dan 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal aturan Tambahan
20 Bab, 71 Pasal, dan 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal aturan Tambahan
20 Bab, 73 Pasal, dan 2 Pasal Aturan Peralihan, 1 Pasal aturan Tambahan
20 Bab, 73 Pasal, dan 2 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal aturan Tambahan

22. Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga negara diatur oleh aturan hukum dengan konsekuensi adanya sanksi bagi siapapun yang melaukan pelanggaran hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ....
pasal 1 ayat (1)
pasal 1 ayat (2)
pasal 1 ayat (3)
pasal 3 ayat (1)
pasal 3 ayat (2)

23. Berikut ini yang merupakan syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden menurut UU pasal 6A adalah ....
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah mengkhianati negara
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan kewajibannya
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri

24. Menurut pasal 29 ayat (2), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh sebab itu kebebasan dalam beragama dapat diartikan sebagai ....
kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah- pindah
kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
kebebasan untuk menjalankan ibadah kapanpun dan dimanapun
kebebasan untuk memeluk agama atau tidak memeluk salah satu agama resmi
kebebasan untuk membentuk aliran keyakinan yang baru

25. UUD 1945 dapat diubah oleh sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan memenuhi persyaratan ....
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan putusan 50 persen ditambah satu dari jumlah seluruh anggota MPR
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
dihadiri oleh semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan disetujui dengan jumlah minimal 1/2 jumlah anggota

26. Perhatikan hal- hal berikut ini,,
(1) Pancasila
(2) Lagu Kebangsaan Indonesia raya
(3) UUD 1945
(4) Bendera Sang Merah Putih
(5) Negara Kesatuan Republik Indonesia
(6) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Berikut yang termasuk empat pilar kebangsaan adalah nomor ....
(1), (2), (3), (4)
(1), (3), (4), (5)
(1), (3), (5), (6)
(2), (3), (4), (5)
(1), (2), (4), (5)

27. Pasal- pasal yang mengalami perubahan (amandemen) keempat pada ST MPR RI tahun 2002 adalah ....
5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21
5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 20 dan 21
18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30 dan 36
1, 3, 6, 7, 11, 17, 22, 23, dan 24
3, 6, 8, 11, 16, 23, 24 25, 31, 32, 33, 34, dan 37

28. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,
(1) Ketetapan MPR RI
(2) UUD 1945
(3) UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU
(4) Peraturan Presiden
(5) Peraturan Pemerintah
(6) Peraturan Daerah Provinsi
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Tata urutan peraturan perundang- undangan yang benar adalah ....
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7)
(2) - (1) - (3) - (5) - (4) - (6) - (7)
(2) - (1) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7)
(1) - (2) - (3) - (5) - (4) - (6) - (7)
(2) - (1) - (4) - (5) - (3) - (6) - (7)

29. Ideologi Pancasila membawa kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi yang lainnya karena ....
Pancasila membawa nilai- nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia
Pancasila dibentuk dengan perjuangan bangsa Indonesia
Pancasila berisikan pandangan mengenai apa dan siapa manusia, kebebasan pribadi serta keselarasan hidup bermasyarakat
Pancasila mengandung pemikiran yang sejalan dengan ideologi lainnya
Pancasila menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat saat ini

30. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai- nilai dasar yang bersifat dinamis, artinya ....
menghasilkan sifat fanatik yang tidak logis
bersifat kaku dan beku
pengembangan sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat
dapat menyaring ideologi lain yang sejenis
merupakan ideologi yang mencerminkan kehidupan masyarakat di masa mendatang

31. Suatu ideologi harus mengandung tiga dimensi agar dapat memelihara relevansinya yang tinggi atau kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Ketiga dimensi tersebut adalah ....
moralitas, realitas,idealitas
realitas, idealitas, fleksibilitas
sosial, moralitas, realitas
sosial, fleksibilitas, moralitas
idealitas, moralitas, realitas

32. Perhatikan hal- hal berikut ini,
(1) masih bersifat umum dan belum operasional
(2) diperlukan perumusan aturan pelaksana sebagai penjabaran dari Pancasila dan UUD 1945
(3) konsep nilai tidak dapat diubah lagi, perubahan nilai sama saja dengan membubarkan negara Kesatuan RI

Ciri- ciri nilai diatas merupakan bentuk dari nilai ....
dasar
instrumental
praksis
vital
fundamental

33. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal ....
1 ayat (1)
1 ayat (2)
1 ayat (3)
3 ayat (1)
3 ayat (2)

34. Menurut UUD 1945 pasal 20, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan oleh karena itu DPR diberikan hak- hak berikut ini, kecuali ....
interpelasi
angket
menyatakan pendapat
menyelenggarakan rapat terbatas
imunitas

35. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang- undang yang berlaku yaitu ....
UUD 1945 pasal 18
UU No. 31 tahun 2004
UU No. 23 tahun 2014
jawaban A dan B benar
jawaban A dan C benar


Score =
Correct answers:

====================================================================================

Demikian Latihan Soal Tes Akademik Wawasan Kebangsaan Penerimaan Bintara - Tamtama POLRI Tahun 2023 - 2024 . Semoga latihan soal ini dapat menambah referensi teman- teman dalam belajar menghadapi tes akademik seleksi bintara tamtama POLRI tahun 2023/ 2024.

Semoga bermanfaat. dan Semoga sukses

Salam.