Hai sahabat Ahzaa, kembali lagi di AhzaaNet. Pada post ini akan saya akan lanjutkan untuk latihan soal PPKn Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 tentang Norma dan UUD NRI Tahun 1945 bagian ketiga (Part III). Oya, untuk bagian pertama bisa teman- teman buka pada tulisan sebelumnya yaa...
Baca Juga :
 |
| source : https://bpip.go.id/ |
Latihan soal pelajaran PPKn kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka bab 2 tentang Norma dan UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP kelas 7 kurikulum merdeka. Bab 2 PPKn kelas 7 SMP terdiri dari lima sub bab yaitu
A. Norma Masyarakat
B. Hak dan Kewajiban pada Norma
C. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara
D. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945
E. Amendemen UUD NRI Tahun 1945
Untuk memudahkan dalam belajar, latihan soal ini akan saya bagi berdasarkan sub bab di atas. Untuk latihan soal berikut adalah sub bab ketiga, keempat dan kelima yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara, Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945, dan Amendemen UUD NRI Tahun 1945 .
Baca Juga :
Terdapat 20 soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya untuk membantu teman- teman dalam belajar.
Baik, berikut latihan soalnya, semoga bermanfaat.
======================================================================================
Latihan Soal PPKn Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka Semester 1 Bab 2 Norma dan UUD
NRI Tahun 1945 (Part III)
======================================================================================
C. Undang-Undang NRI Tahun 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara
1. Dasar semua hukum tertulis dan menjadi dasar dari semua hukum di Indonesia
adalah ....
A. UUD
B. UU
C. UUD NRI Tahun 1945
D. Tap MPR
2. Setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis dengan maksud ....
A. ketentuan- ketentuan yang terperinci
B. terciptanya pemenuhan hak dan kewajiban yang selaras dan tidak bertentangan
C. agar tidak terjadi pertentangan para penggagas undang- undang-
D. adanya aturan yang mengikat masyarakat
3. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan nasional
berkaitan dengan ideologi negara adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah
4. Landasan formal atau landasan yuridis dalam pembentukan peraturan
perundang- undangan nasional adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah
5. Setiap peraturan perundang- undangan yang dibuat harus berkaitan dengan
kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Pernyataan
ini merupakan salah satu landasan umum pembentukan perundang- undangan yaitu
landasan ....
A. formal
B. filosofis
C. sosiologis
D. politis
6. Tata urutan perundang- undangan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip atau
asas umum yang mencakup salah satu hal di bawah ini yaitu ....
A. dasar peraturan perundang- undangan selalu peraturan perundang- undangan
B. hanya peraturan perundang- undangan tertentu saja yang dapat dijadikan
landasan yuridis
C. peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus,
dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat
atau lebih tinggi
D. semua jawaban benar
7. Perhatikan peraturan perundang- undangan berikut ini,
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(4) Peraturan Presiden (Perpres)
(5) Peraturan Pemerintah (PP)
(6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia yang benar sesuai dengan
pasal 7 UU nomor 12 Tahun 2011 adalah ....
A. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (6) - (7)
B. (1) - (2) - (3) - (5) -(4) - (6) - (7)
C. (1) - (3) - (2) - (4) -(5) - (6) - (7)
D. (1) - (3) - (2) - (5) -(4) - (7) - (6)
8. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh ....
A. BPUPK
B. PPKI
C. KNIP
D. DPR
9. Di bawah ini adalah pernyataan yang tepat tentang Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ....
A. Undang- Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan
republik Indonesia
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum
dasar dalam peraturan perundangan-undangan
C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh
lembaga tinggi negara
D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi
peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan di Indonesia
10. Pancasila berhasil dilahirkan sebagai dasar negara pada tanggal ....
A. 29 Mei 1945
B. 30 Mei 1945
C. 1 Juni 1945
D. 2 Juni 1945
11. Penyusunan sila- sila Pancasila dilakukan oleh ....
A. BPUPK
B. KNPI
C. Panitia Sembilan
D. MPR
12. Perhatikan tokoh- tokoh berikut ini,
(1) Ir. Soekarno
(2)Drs. Mohammad Hatta
(3) K.H.A Wahid Hasyim
(4) Mr. Soepomo
(5) Abdulkahar Muzakir
(6) Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
(7) Drs Moh Yamin
(8) H Agus Salim
(9) Ahmad Subarjo
(10) Abikusno Cokrosuyoso
(11) A.A Maramis
Tokoh- tokoh yang bukan merupakan anggota sembilan ditunjukkan nomor ....
A. (3) dan (4)
B. (4) dan (5)
C. (4) dan (6)
D. (7) dan (9)
13. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta mengalami
perubahan dalam sidang BPUPK yaitu terdapat pada sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
14. Materi muatan dalam UUD 195 dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman.
Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 bersifat ....
A. rigid
B. kaku
C. supel
D. universal
15. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak ditetapkan pada
tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan masa sekarang ini sudah dilakukan
sebanyak ....
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali
16. Lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD
sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial
17. Di bawah ini yang bukan merupakan tata cara perubahan UUD sesuai
pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Usul perubahan pasal- pasal diajukan sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah
anggota MPR dan disampaiakan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan
untuk diubah beserta alasannya
B. Sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal dihadiri sekurang- kurangnya 2/3
anggota DPR
C. Khusus berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan
D. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang- kurangnya 50% dari anggota
MPR
18. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah ....
A. tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
B. mempertegas sistem pemerintahan presidensial
C. perubahan dilakukan dengan cara adendum dan dalam penjelasan UUD NRI Tahun
1945 yang memuat hal- hal bersifat normatiff akan dimasukkan ke dalam pasal-
pasal
D. semua jawaban benar
19. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara
adendum, artinya ....
A. menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya
B. menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
C. merevisi pasal yang sudah ada sebelumnya
D. mengganti pasal yang lama dengan pasal yang baru
20. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara
adendum bertujuan untuk ....
A. mengganti pasal sebelumnya
B. merevisi kalimat yang kurang tepat
C. kepentingan bukti historis
D. mengubah esensi dari pasal sebelumnya
No comments:
Post a Comment