Latihan Soal Materi Semester 1 PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II) ; Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Mari kita lanjutkan lagi latihan soal untuk mapel PPKn kelas 9 SMP/ MTs semester 1 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian kedua setelah pada posting sebelumnya kita berlatih untuk latihan soal dalam bab yang sama untuk sub bab pertama tentang Hakikat dan Teori Kedaulatan.

Materi yang dibahas melalui latihan soal bagian kedua ini adalah sub bab kedua yaitu tentang Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia, dengan 35 butir soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawabannya.

source : https://bpip.go.id/

Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud kelas 9 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut latihan soalnya,

========================================================================================

Latihan Soal Materi PPKn Kelas 9 SMP/ MTs Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Part II)

========================================================================================

B. Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada ....

A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat

B. pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

C. pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

D. jawaban A dan B benar

2. Pernyataan yang benar tentang pelaksanaan kedaulatan rakat ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....

A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya

B. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan

rakyat yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada

rakyat sendiri maupun kepada badan/lembaga negara.

C. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) bukanlah lembaga pemegang kedaulatan rakyat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. semua jawaban benar

3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal ....

A. 1 ayat (2)

B. 1 ayat (3)

C. 2 ayat (1)

D. 2 ayat (2)

4. Pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan UUD, tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Hal ini harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pernyataan tersebut merupakan penegasan dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pasal ....

A. 1 ayat (2)

B. 1 ayat (3)

C. 27 ayat (1)

D. jawaban B dan C benar

5. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip kedaulatan Negara republik Indonesia adalah ....

A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

B. Presiden dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat

C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang- undang dasar

D. Negara Indonesia adalah negara hukum

6. Pernyataan yang benar tentang demokrasi adalah ....

A. demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

B. prinsip demokrasi sejalan dengan makna kedaulatan rakyat

C. sistem pemerintahan demokrasi dalam perkembangannya selalu bersifat konstan atau tetap

D. jawaban A dan B benar

7. Berikut ini adalah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis kecuali ....

A. perlindungan konstitusional

B. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

C. adanya batasan dalam menyatakan pendapat, berserikat, berorganisasi dan beroposisi

D. pemilihan umum yang bebas

8. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Hal ini dapat dimaknai bahwa ....

A. demokrasi dijiwai oleh nilai- nilai pancasila sebagai satu kesatuan

B. demokrasi Pancasila dijiwai oleh nilai- nilai sila Pancasila

C. demokrasi Pancasila sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia

D. jawaban A dan B benar

9. Asas atau prinsip utama dalam demokrasi Pancasila adalah ....

A. keadilan yang merata

B. musyawarah untuk mufakat

C. persatuan Indonesia

D. kemanusiaan yang adil dan beradab

10. Alasan utama demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia adalah ....

A. sesuai dengan keberagaman bangsa Indonesia

B. demokrasi Pancasila bersumber pada nilai tata sosial budaya bangsa yang sudah melekat sejak zaman dahulu

C. demokrasi Pancasila mewakili keinginan seluruh bangsa Indonesia

D. demokrasi Pancasila merupakan makna dan jiwa dari sila- sila Pancasila

11. Pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama disebut ....

A. musyawarah

B. mufakat

C. konvensi

D. sidang umum

12. Sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat merupakan pengertian dari ....

A. musyawarah

B. mufakat

C. konvensi

D. sidang umum

13. Sumber dari musyawarah untuk mencapai mufakat adalah nilai Pancasila yaitu sila ....

A. pertama

B. kedua

C. ketiga

D. keempat

14. Dalam sistem pengambilan keputusan dalam musyawarah, harus didasarkan pada kehendak rakyat melalui ....

A. nilai kemanusiaan yang adil dan beradab

B. hikmat kebijaksanaan

C. keadilan yang merata

D. kesejahteraan sosial

15. Cara mengemukakan pendapat secara hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah harus berdasarkan ....

A. akal sehat dan hati nurani luhur

B. pertimbangan persatuan dan kesatuan bangsa

C. kepentingan bersama atau rakyat

D. semua jawaban benar

16. Keputusan yang diambil dalam musyawarah memiliki syarat tertentu, salah satunya adalah ....

A. dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

B. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan

C. merupakan pendapat pribadi yang dianggap benar oleh seseorang

D. jawaban A dan B benar

17. Dalam melaksanakan keputusan musyawarah yang diambil maka harus dilakukan secara ....

A. adil dan bertanggung jawab

B. jujur dan bertanggung jawab

C. jujur dan adil

D. bebas dan adil

18. Sistem demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih dari demokrasi lainnya yaitu ....

A. adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas

B. golongan maoritas lebih menguasai segi kehidupan daripada golongan minoritas

C. kepentingan minoritas memiliki kekuasaan dalam segi kehidupan masyarakat

D. mendukung sepenuhnya kepentingan pribadi

19. Perhatikan ciri- ciri demokrasi berikut ini

(1) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan.

(2) keputusan diambil dengan suara terbanyak yaitu 50 +1

(3) agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara

(4) tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas

(5) keputusan diambil dengan musyawarah mufakat

Yang bukan merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

20. Berikut ini yang bukan merupakan ciri khas Demokrasi liberal adalah ....

A. mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung usaha pribadi

B. keputusan diambil dengan suara terbanyak (50+1) dan kesepakatan- kesepakatan individu sebagai warga negaranya

C. memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara (sekuler)

D. tidak dikenalnya diktator mayoritas dan tirani minoritas

21. Pada demokrasi sosialis, pihak yang berkepentingan adalah ....

A. bangsa negara diatas kepentingan pribadi atau golongan

B. kepentingan pribadi dengan mendukung usaha sepenuhnya usaha pribadi

C. kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi

D. kepentingan pribadi dengan mengabaikan kepentingan bersama

22. Sistem pengambilan keputusan pada demokrasi sosialis adalah ....

A. melalui musyawarah mufakat

B. suara terbanyak (50+1)

C. kehendak mayoritas

D. voting

23. Dalam hal kepentingan agama, demokrasi sosialis ....

A. tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara

B. terpisah dari urusan kenegaraan

C. tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa

D. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala lini kenegaraan

24. Peran suara mayoritas kelompok besar masyarakat pada demokrasi sosialis ....

A. menentukan segalanya

B. tidak berperan dalam pemerintahan

C. dikesampingkan oleh tirani minoritas

D. memiliki hak yang sama dengan tirani minoritas

25. Berikut ini yang bukan merupakan contoh dari demokrasi langsung adalah ....

A. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

B. pemilihan presiden dan wakil presiden

C. pemilihan kepala desa

D. penyampaian aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan oleh DPR

26. Pengisian keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD diatur dalam ....