Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada kesempatan ini,
kita lanjutkan lagi berlatih soal untuk mapel PPKn kelas 8 SMP/ MTs semester 1
bab 3 tentang memaknai Peraturan Perundang- Undangan bagian kedua setelah
pada posting yyang lalu saya posting untuk bagian pertama. Pada latihan soal
bagian kedua ini adalah sub bab kedua dan ketiga yaitu tentang Proses
Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan Menampilkan Sikap Sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda
lengkap dengan kunci jawabannya.
|
| source : https://bpip.go.id/ |
Materi soal disusun berdasarkan materi pada buku paket PPKn terbitan Kemdikbud
kelas 8 SMP/ MTs kurikulum 2013 edisi revisi. Baik, langsung saja yaa, berikut
latihan soalnya,
Semoga bermanfaat.
=====================================================================================
Latihan Soal Materi PPKn Kelas 8 SMP/ MTs Bab 3 Memaknai Peraturan
Perundang- Undangan (Part II)
=====================================================================================
B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan
C. Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
1. Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan
nasional berkaitan dengan ideologi negara adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah
2. Landasan formal atau landasan yuridis dalam pembentukan peraturan
perundang- undangan nasional adalah ....
A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Pancasila
C. Undang- Undang
D. Peraturan Pemerintah
3. Setiap peraturan perundang- undangan yang dibuat harus berkaitan dengan
kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Pernyataan
ini merupakan salah satu landasan umum pembentukan perundang- undangan yaitu
landasan ....
A. formal
B. filosofis
C. sosiologis
D. politis
4. Di bawah ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar tentang Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ....
A. Undang- Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan
republik Indonesia
B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum
dasar dalam peraturan perundangan-undangan
C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh
lembaga tinggi negara
D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi
peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata
urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
5. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh
....
A. BPUPK
B. PPKI
C. KNIP
D. DPR
6. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak ditetapkan pada
tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan masa sekarang ini sudah dilakukan
sebanyak ....
A. 2 kali
B. 3 kali
C. 4 kali
D. 5 kali
7. Lembaga tinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD
sesuai dengan amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Yudisial
8. Di bawah ini yang bukan merupakan tata cara perubahan UUD sesuai
pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. Usul perubahan pasal- pasal diajukan sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah
anggota MPR dan disampaiakan secara tertulis yang memuat bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya
B. Sidang MPR untuk mengubah pasal- pasal dihadiri sekurang- kurangnya 2/3
anggota DPR
C. Khusus berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat
dilakukan perubahan
D. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang- kurangnya 50% dari
anggota MPR
9. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah ....
A. tidak mengubah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
B. mempertegas sistem pemerintahan presidensial
C. perubahan dilakukan dengan cara adendum dan dalam penjelasan UUD NRI
Tahun 1945 yang memuat hal- hal bersifat normatiff akan dimasukkan ke dalam
pasal- pasal
D. semua jawaban benar
10. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara
adendum, artinya ....
A. menambah pasal perubahan dengan menghilangkan pasal sebelumnya
B. menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya
C. merevisi pasal yang sudah ada sebelumnya
D. mengganti pasal yang lama dengan pasal yang baru
11. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara
adendum bertujuan untuk ....
A. mengganti pasal sebelumnya
B. merevisi kalimat yang kurang tepat
C. kepentingan bukti historis
D. mengubah esensi dari pasal sebelumnya
12. Berikut ini yang bukan merupakan contoh ketetapan MPRS dan MPR yang
masih berlaku dengan ketentuan seusai dengan pasal 2 ketetapan MPR No. I/
MPR//2003 adalah ....
A. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966
B. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka
Demokrasi Ekonomi.
C. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor
Timur.
D. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan
Ampera.
13. Salah satu ketetapan MPRS/ MPR yyang dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan terbentuknya Undang- Undang menurut pasal 4 Pasal 4 Ketetapan MPR No.
I/MPR/2003 adalah ....
A. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
B. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
C. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-undangan
D. semua jawaban benar
14. Pernyataan yang benar tentang peraturan pemerintah pengganti undang-
undang adalah ....
A. peraturan perundang- undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan
bersama presiden
B. peraturan pemerintah pengganti undang- undang ditetapkan oleh presiden
dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
C. Undang- undang dan peraturan pemerintah pengganti undang- undang memiliki
kedudukan yang sederajat
D. rancangan peraturan pengganti undang- undang diajukan oleh presiden
kepada DPR
15. Tahapan pertama proses usulan pembuatan undang- undang yang diajukan
oleh DPR adalah ....
A. pembahasan rancangan undang- undang oleh mentri yang ditugaskan
Presiden bersama DPR
B. pengajuan rancangan undang- undang secara tertulis kepada presiden
C. rancangan undang- undang disahkan oleh presiden menjadi undang- undang
D. persetujuan bersama oleh DPR dan presiden
16. Perhatikan tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD
(1) DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui
alat kelengkapan DPR.
(2) DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis.
(3) Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang
bersama DPR.
(4) DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden.
(5) Apabila disetujui bersama oleh DPR dan presiden, selanjutnya rancangan
undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang
Urutan yang tepat tahapan proses pembuatan UU yang diusulkan oleh DPD adalah
....
A. (2) - (1) - (4) - (3) - (5)
B. (2) - (1) - (3) - (4) - (5)
C. (1) - (2) - (3) - (4) - (5)
D. (1) - (2) - (4) - (5) - (3)
17. Menurut pasal 22 ayat (1,2,3), ketentuan dalam dikeluarkannya perppu
memuat ketentuan sebagai berikut ini, kecuali ....
A. presiden berhak mengeluarkan hal ihwal kegentingan yang memaksa
B. perppu harus mendapatkan persetujuan dalam masa persidangan berikutnya
C. perppu dikeluarkan dalam hal kepentingan politik
D. perppu harus dicabut bila tidak mendapatkan persetujuan DPR dan
ditetapkan menjadi undang - undang bila mendapat persetujuan DPR
18. Salah satu proses penyusunan Peraturan Presiden seperti yang ditegaskan
dalam pasal 55 UU Nomor 12 tahun 2011 adalah ....
A. pembentukan panitia antarkementrian dan/ lembaga pemerintah
non-kementrian oleh pengusul
B. pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum
C. pengesahan dan penetapan oleh presiden
D. semua jawaban benar
19. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan peraturan
daerah provinsi kecuali ....
A. peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan
persetujuan bersama gubernur
B. peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi
C. peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi sifatnya terpisah dan
tidak saling berkaitan
D. peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah
20. Rancangan perda yang diusulkan oleh gubernur diajukan kepada ....
A. DPR
B. DPRD
C. DPD
D. MPR
21. Salah satu alasan pentingnya sikap mematuhi hukum atau peraturan
perundang- undangan yang berlaku adalah ....
A. terwujudnya ketertiban, keamanan, kebenaran dan keadilan dalam masyarakat
B. merupakan kesepakatan bersama masyarakat
C. sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang hukum
D. munculnya generasi yyang paham akan hukum
22. Penghayatan isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang
mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama termasuk dalam salah satu
indikator kesadaran hukum yaitu ....
A. pengetahuan hukum
B. pemahaman kaidah- kaidah hukum
C. sikap terhadap norma- norma hukum
D. perilaku hukum
23. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku menaati undang- undang
yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang adalah ....
A. kepemilikan akta kelahiran
B. patuh aturan lalu lintas
C. memilih wakil rakyat yang memberikan imbalan untuk memilihnya
D. memakai masker di tempat umum
24. Membayar parkir resmi merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap
perundang- undangan yaitu ....
A. peraturan pemerintah
B. peraturan presiden
C. peraturan daerah
D. perppu
25. Salah satu contoh tindakan ketaatan terhadap peraturan di lingkungan
sekolah adalah ....
A. memakai seragam sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah
B. bekerja sama saat ulangan
C. melaksanakan piket kelas kalau ada teman yang mengingatkan
D. mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di sekolah
thanks
ReplyDelete