Hai sahabat Ahzaa, selamat datang kembali di AhzaaNet. Pada post kali ini saya akan menyajikan soal latihan untuk menghadapi tes CPNS mendatang khususnya soal tes wawasan kebangsaan (TWK). Materi soal tes wawasan kebangsaan ini sangat banyak sehingga akan diberikan melalui beberapa postatau tulisan. Latihan soal ini lanjutan dari post terdahulu setelah sebelumnya saya post empat seri latihan soal . Untuk latihan soal sebelumnya, sahabat Ahzaa bisa menuju post melalui tautan berikut ini,
Baca Juga :
Pada latihan soal TWK CPNS ini, topik yang akan dibahas melalui latihan soal adalah masih tentang materi UUD 1945 dan sedikit tentang materi amandemen. Materi UUD 1945 merupakan salah satu materi yang sering muncul dalam soal CPNS sehingga perlu untuk dibahas.
Nah, semoga melalui latihan soal ini dapat mengetahui gambaran materi tentang UUD 1945 dan semoga saja bisa muncul sebagai salah satu soal TWK CPNS PPPK mendatang. Amin.
Baik, berikut latihan soalnya, selamat belajar dan semoga sukses.
========================================================================================
Seri Latihan Soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2021
Materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian V
========================================================================================
1. Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala tindakan yang
dilakukan baik oleh pemerintah maupun warga negara diatur oleh aturan hukum
dengan konsekuensi adanya sanksi bagi siapapun yang melaukan pelanggaran
hukum. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 ....
A. pasal 1 ayat (1)
B. pasal 1 ayat (2)
C. pasal 1 ayat (3)
D. pasal 3 ayat (1)
E. pasal 3 ayat (2)
2. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 pasal ....
A. 4 ayat (1)
B. 4 ayat (2)
C. 3 ayat (1)
D. 3 ayat (2)
E. 1 ayat (2)
3. Berikut pernyataan yang benar tentang kekuasaan presiden adalah ....
A. Presiden selaku kepala negara mempunyai kekuasaan yang sangat luas,
meskipun tidak bersifat mutlak
B. kekuasaan Kepala Negara bersifat Tidak tak Terbatas
C. Kekuasaan presiden hanya pada bidang eksekutif dan yudikatif
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban B dan C benar
4. Dalam menjalankan tugasnya, DPR ....
A. secara dominan mengontrol segala kewenangan Presiden dimana presiden
meminta persetujuan dan pertimbangan DPR atas kewenangan- kewenangannya
B. memiliki kewenangan untuk mengusulkan kepada MPR memberhentikan presiden
apabila presiden melakukan pelanggaran berat dan atau pelanggaran atas UUD
C. dapat langsung memberhentikan presiden bila dianggap lalai dan melakukan
pelanggaran atas UUD
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban B dan C benar
5. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. hal ini
ditegaskan dalam UUD 1945 pasal ....
A. 1 ayat (1)
B. 1 ayat (2)
C. 1 ayat (3)
D. 3 ayat (1)
E. 3 ayat (2)
6. Berikut pernyataan yang benar tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
adalah ....
A. Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih
melalui pemilu
B. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara dengan
putusan ditetapkan melalui suara terbanyak
C. MPR adalah lembaga pemegang kedaulatan rakyat
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban B dan C benar
7. Perhatikan hal- hal berikut ini,
(1) mengubah dan menetapkan UUD
(2) melantik Presiden dan atau Wakil Presiden
(3) memberhentikan Presiden dan atau wakil Presiden dalam masa jabatannya
(4) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
(5) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Yang merupakan wewenang dari MPR adalah ditunjukkan nomor ....
A. (1), (2), (3)
B. (1), (3), (4)
C. (1), (2), (5)
D. (2), (3), (4)
E. (2), (3), (5)
8. Berikut ini yang merupakan syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden
menurut UU pasal 6A adalah ....
A. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara
Indonesia sejak kelahirannya
B. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah mengkhianati negara
C. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden mampu secara rohani dan jasmani
untuk melaksanakan kewajibannya
D. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat
E. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
9. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya oleh
....
A. DPR
B. MPR
C. DPA
D. DPD
E. MA
10. Menurut UUD 1945 pasal 20, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan oleh karena itu DPR diberikan hak- hak berikut ini, kecuali ....
A. interpelasi
B. angket
C. menyatakan pendapat
D. menyelenggarakan rapat terbatas
E. imunitas
11. Berikut pernyataan yang benar tentang DPD adalah ....
A. anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu
B. jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR
C. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
D. DPD dapat melakukan pengawasan terhadap UU yang usulan dan pembahasannya
dimiliki oleh DPD
E. semua jawaban benar
12. Badan Pengawas Keuangan merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan yang anggotanya dipilih oleh
....
A. presiden
B. DPD
C. DPR
D. MPR
E. MA
13. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi (MK)
adalah ....
A. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji UU terhadap UUD
B. memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD
C. memutus pembubaran parpol
D. memutus perselisihan pemilu
E. menguji peraturan perundang- undangan di bawah UU terhadap UU
14.Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-
undang yang berlaku yaitu ....
A. UUD 1945 pasal 18
B. UU No. 31 tahun 2004
C. UU No. 23 tahun 2014
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban A dan C benar
15. Kaidah perubahan di dalam UUD 1945 diatur dalam pasal ....
A. 34
B. 35
C. 36
D. 37
E. 33
16. Menurut pasal 29 ayat (2), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu. Oleh sebab itu kebebasan dalam beragama dapat diartikan
sebagai ....
A. kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-
pindah
B. kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan
C. kebebasan untuk menjalankan ibadah kapanpun dan dimanapun
D. kebebasan untuk memeluk agama atau tidak memeluk salah satu agama resmi
E. kebebasan untuk membentuk aliran keyakinan yang baru
17. UUD 1945 dapat diubah oleh sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dengan memenuhi persyaratan ....
A. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan putusan 50 persen ditambah satu dari jumlah
seluruh anggota MPR
B. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat
C. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat
D. dihadiri oleh semua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
E. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan disetujui dengan jumlah minimal 1/2 jumlah anggota
18. Menurut Pasal 1 UUD 1945, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan
rakyat. Hal ini dikarenakan ....
A. kedaulatan rakyat sudah sepenuhnya menjadi kewenangan DPR
B. kedaulatan berada di tangan rakyat
C. kedaulatan berada di tangan presiden dan atau wakil presiden yang dilakukan
melalui pemilihan presiden langsung
D. kedaulatan dilakukan sepenuhnya melalui pilpres langsung
E. semua jawaban benar
19. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam
UUD 1945 pasal ....
A. 31 ayat (5)
B. 31 ayat (4)
C. 31 ayat (3)
D. 31 ayat (2)
E. 31 ayat (1)
20. Kewenangan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 melalui amandemen tidak
berlaku menyangkut ....
A. pasal- pasal UUD 1945
B. bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
C. pembukaan UUD 1945
D. jawaban A dan B benar
E. jawaban B dan C benar
No comments:
Post a Comment